Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Para Ketum Provinsi Yakin Mediasi Capai Titik Temu Satukan Kadin Indonesia
Kamis, 9 Januari 2025 16:38 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengapresiasi proses mediasi adanya dualisme organisasi Kadin Indonesia. Diana meyakini proses mediasi yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencapai titik temu.
"Kadin Indonesia saat ini tengah mengalami dinamika, kami dari Kadin DKI Jakarta dan Kadin provinsi lainnya ingin meluruskan bahwa Kadin Indonesia cuma satu. Apa yang dimediasikan semoga membawa organisasi Kadin Indonesia tetap satu kepemimpinan," ungkap Diana Dewi dalam keterangannya, Kamis (9/1).
Diana menuturkan, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang secara tertutup di ruang sidang 3 atau di ruang Kusumah Atmadja pada Kamis (9/1). Sebanyak 15 ketua umum Kadin provinsi di bawah Arsjad Rasjid hadir. Sementara Anindya Bakrie hanya diwakili oleh kuasa hukumnya
Baca juga : Dampak Putusan MK Bagi Stabilitas Politik Dan Geopolitik Indonesia
Ketua umum Kadin Maluku Utara, Latuconsina menginginkan hanya ada satu Kadin Indonesia dan tidak ingin ada dualisme organisasi.
Dia berharap semua pihak bergabung di Kadin Indonesia yang dinakhodai Arsjad Rasjid dan sama-sama melaksanakan musyawarah nasional (munas) sesuai anjuran pemerintah.
Latuconsina juga berharap Anindya Bakrie kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum Kadin Indonesia. Latuconsina menegaskan, pihaknya akan mendukung dengan catatan melalui munaslub yang sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Baca juga : Dinas Kesehatan Harus Proaktif Informasikan HMPV Untuk Tenangkan Masyarakat
Sementara itu, kuasa hukum Anindya Bakrie, Firmanto Laksana menyambut baik mekanisme mediasi di tengah jalannya persidangan yang dilakukan oleh 15 ketua umum Kadin provinsi Arsjad Rasjid.
"Kami memiliki visi yang sama untuk menjadi satu dan mencari titik temu serta mengapresiasi hakim karena memberikan waktu yang cukup untuk kembali bermediasi pada 6 Febuari 2025," tandas Firman.
Wakil Ketua umum koordinator bidang hukum dan HAM Kadin Indonesia dari kubu Anindya Bakrie, Azis Syamsuddin berharap sebelum 8 Febuari nanti sudah ada titik temu di antara semua pihak.
Baca juga : Program MBG Resmi di Mulai, Isyana Yakin Tingkatkan SDM Indonesia
"Perwakilan dari pihak Anindya Bakrie belum hadir pada hari ini karena belum ada kesepakatan. Setelah pertemuan hari ini secara mekanisme hukum acara, kami akan hadir pada 6 Febuari termasuk resume tertulis yang disiapkan pihak penggugat dan tergugat. Kami punya niat baik untuk ada titik temu perdamaian sebagai mitra strategis pemerintah," tutup Azis Syamsuddin.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya