Survei Kepuasan ke Penegak Hukum: Kejagung Tertinggi, KPK Mulai Naik

RM.id  Rakyat Merdeka - Survei tingkat kepercayaan publik di bidang penegakan hukum pada 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menempatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai juaranya. Di saat yang sama, kepercayaan publik kepada KPK mulai naik.

Survei ini dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 20-28 Januari 2025. Survei melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei plus minus 2,9 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 41,6 persen responden menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia dalam kategori sangat baik atau cukup baik. Lalu, 30,9 persen menilai sedang. Sedangkan, yang menilai penegakan hukum buruk atau sangat buruk sebanyak 25,1 persen.

Dari masing-masing lembaga penegakan hukum, Kejagung menjadi juara dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 77 persen. Posisi kedua ditempati pegadilan, dengan 73 persen. KPK, yang di periode lalu terpuruk, kini mulai naik menempati posisi tiga dengan 72 persen. Sedangkan Polri ada di posisi empat dengan 71 persen.

"Di antara 4 lembaga penegak hukum utama, tampaknya Kejaksaan Agung yang paling dipercaya masyarakat. Kemungkinan besar terkait dengan sikap dan tindakan yang dilakukan Kejagung selama ini melalui kasus-kasus yang berkembang dan menjadi perhatian masyarakat,” jelas Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam paparannya secara daring, Minggu (9/2/2025).

Baca juga : NasDem Start Dari Rumah

Dari sisi penilaian publik terhadap lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, Kejagung tetap berada di peringkat teratas dengan angka 73 persen. Disusul Pengadilan 71 persen, KPK 69 persen, dan Polri 66 persen. 

Dengan hasil ini, Djayadi menyatakan, Kejagung masih menjadi juara pertama lembaga penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat. "Sementara ini paling positif kepada Kejaksaan Agung, diikuti pengadilan, lalu KPK, dan Polri," ujar Djayadi.

Secara keseluruhan, Djayadi menyampaikan, hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat memberikan penilaian yang relatif positif terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Penilaian positif ini mencerminkan harapan tinggi masyarakat terhadap pemerintahan yang baru, termasuk kepada para penegak hukum. Dia menekankan pentingnya penilaian ini sebagai catatan untuk perbaikan ke depan.

"Ini modal yang baik bagi pemerintahan untuk menjalankan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Karena evaluasi positif di awal pemerintahan menunjukkan tingkat harapan dan dukungan terhadap pemerintahan baru untuk menjalankan penegakan hukum," pungkasnya.

Mendengar hasil survei ini, Kejagung menyatakan bahwa keberhasilan tersebut tak lepas dari dukungan banyak pihak. "Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dan media yang memberikan nilai positif dan kepercayaan kepada institusi Kejaksaan," ungkap Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, kepada Rakyat Merdeka, Minggu (9/2/2025).

Baca juga : Yandri Bantah Kesaksian Kades

Namun, Kejagung tak berpuas diri dengan hasil survei itu. Harli memastikan, hasil survei itu juga menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bagi Kejagung untuk terus berbenah dengan komitmen reformasi agar penegakan hukum terus ke arah yang lebih baik dengan memperkuat sinergitas dan kolaborasi antaraparat penegak hukum lain.

"Kami terus berkomitmen dalam penegakan hukum, khususnya Tipikor, yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan konsisten atas penegakan hukum yang humanis," tandasnya.

Pihak KPK juga bersyukur, karena kepercayaan pulik kepada lembaga antirasuah ini mulai membaik. "Kami bersyukur masyarakat masih memberikan nilai positif terhadap kinerja pemberantasan korupsi, khususnya yang dilakukan oleh KPK," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, kepada Rakyat Merdeka, Minggu (9/2/2025).

Dengan kepercayaan publik yang diterima, KPK berjanji akan bekerja lebih baik lagi memberantas korupsi. "Hal ini akan menjadi dorongan bagi KPK untuk dapat lebih mengoptimalkan kerja-kerja pemberantasan korupsi ke depan," tandasnya.

Mengenai hasil survei secara keseluruhan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Prof Hibnu Nugroho, menjelaskan faktor yang membuat kepercayaan publik terhadap Kejagung lebih tinggi dibandingkan Polri dan KPK. Menurutnya, selama ini, kerja Kejagung dalam menangani perkara korupsi lebih komprehensif dan berkelanjutan, sehingga dapat dituntaskan hingga akhir. Mulai dari penyelidikan, penetapan tersangka, penyidikan dan persidangan.

Baca juga : DPRD Nilai Langkah Pemprov Tidak Tepat

Penuntasan kasus di Kejagung berbeda dengan di KPK yang seringkali menyisakan perkaranya. Dia mencontohkan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. "Itu kasus lama Harun Masiku, beberapa tahun yang lalu," ucapnya, secara daring, Minggu (9/2/2025).

Menurut Hibnu, kerja cepat dan tuntas dari Kejagung dalam menuntaskan kasus korupsi berdampak pada tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dibandingkan kepada KPK.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.