Banyak Anak Yang Ingin Cepat Dapat Makan Bergizi

 Sebelumnya 
Sebelumnya, Presiden Prabowo menargetkan 6 juta siswa di seluruh Indonesia sudah menerima manfaat program MBG pada akhir Juli.

“Saya diberitahu bahwa, beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak (menerima program MBG). Akhir bulan Februari, sudah sampai 1 juta dan seterusnya. Diharapkan akhir Juli, sudah sampai enam juta, minimal,” kata Prabowo dalam HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka peluang untuk menambah anggaran makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun. Dengan demikian, total anggaran program MBG tahun ini menjadi sebanyak Rp 171 triliun.

Baca juga : NasDem Bangun Kesadaran Kolektif Hadapi Pemilu 2029

Saat ini, pemerintah telah memberikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan MBG yang telah dimulai sejak 6 Januari lalu secara bertahap. Pada tahap awal, program MBG menyasar 15-17,5 juta penerima manfaat.

Selanjutnya, pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat ditingkatkan menjadi 82,9 juta pada akhir 2025. Seiring dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat, jumlah sekolah penerima dan SPPG program ini juga akan ditambah. Bendahara Negara itu berharap Presiden Prabowo Subianto dapat terus meningkatkan anggaran program MBG ini karena efeknya bisa langsung dirasakan masyarakat luas di seluruh daerah.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengaku ragu, anggaran penambahan untuk MBG bisa cair dalam waktu dekat. Alasannya, saat ini kondisi penerimaan negara mengkhawatirkan. Mengingat tax ratio sedang turun.

Baca juga : Komdigi Garap Regulasi Perlindungan Di Internet

“Tidak ada sumber penerimaan pajak baru yang mampu memberikan penerimaan negara dengan jumlah cukup besar,” ulas Nailul saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurutnya, jika dipaksakan akan terjadi dua hal. Pertama, terjadi realokasi anggaran besar-besaran hanya untuk makan bergizi gratis. Adapun yang paling mudah direalokasi adalah dana subsidi.

Nailul menyebut tanda-tandanya sudah jelas bahwa Pemerintah sempat mengatakan akan mengurangi subsidi BBM. Jika benar dilakukan, dampak negatifnya adalah inflasi dari sisi biaya akan meningkat, daya beli akan tertekan.

Baca juga : Perindo Sulsel Lagi Panas

Kedua, Pemerintah bisa saja memaksakan tanpa realokasi anggaran. Namun, hal ini akan berdampak pada rasio defisit anggaran terhadap PDB yang bisa melebihi ambang batas 3 persen.

Menurutnya, yang harus diperhatikan adalah kesiapan secara lembaga dan sistem. Untuk pelaksanaan Rp 71 triliun saja, pelaksanannya masih banyak masalah. Misalnya dari distribusi hingga produksi, termasuk keterlambatan pembayaran.

“Ini mau minta tambahan Rp 100 triliun saya ragu apakah bisa dilaksanakan dengan baik. Apalagi ini Rp 300 triliun setahun. Jadi lebih baik bertahap saja,” ujarnya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.