Dedi Mulyadi Bahas Realokasi APBD 2025 untuk Pembangunan Jabar

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Jabar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jabar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Senin (3/2/2024).

Rapat tersebut membahas berbagai isu strategis, termasuk realokasi APBD 2025 yang disesuaikan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta tindak lanjut Surat Edaran (SE) Kemendagri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Realokasi Anggaran Rp 5,4 Triliun Dalam rapat tersebut, Dedi menegaskan bahwa realokasi anggaran yang dilakukan bukan merupakan bentuk efisiensi, melainkan penyesuaian untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal.

"Kami menyampaikan hasil realokasi anggaran dari Pemda Provinsi Jabar kepada DPRD Provinsi Jabar. Nantinya, hasil realokasi ini akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur belanja-belanja dari anggaran yang telah direalokasi, dengan total mencapai Rp 5,4 triliun," ujar Dedi.

Baca juga : Penuhi Janji, Pram-Rano Gratiskan Transportasi Umum Untuk 15 Golongan Warga

Meski begitu, rincian anggaran tersebut masih dalam gambaran umum dan belum mencakup per item kegiatan yang akan dikerjakan.

Dedi mengungkapkan bahwa realokasi APBD 2025 difokuskan pada beberapa sektor prioritas, di antaranya: Pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Jawa Barat.

Pembangunan fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas baru dan sekolah baru.

Peningkatan layanan kesehatan, termasuk pembangunan puskesmas rawat inap.

Baca juga : SIM Keliling Bekasi Sabtu 22 Februari Hadir Di Kantor Kecamatan Bekasi Barat

Pembangunan rumah bagi masyarakat miskin. Penyediaan jaringan listrik dan air bersih untuk masyarakat.

Beasiswa pendidikan serta program pembangunan lainnya yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Respons Cepat terhadap Bencana dan Kebutuhan Masyarakat.

Selain meningkatkan pelayanan publik, realokasi anggaran ini juga diarahkan untuk menangani berbagai peristiwa yang berdampak pada masyarakat.

Baca juga : Bupati Bekasi Bakal Lakukan Pembangunan Berbasis Data Desa

"Kami juga harus merespons kejadian-kejadian seperti banjir di Karanglinggar (Karawang) yang belum terselesaikan, banjir di Dayeuhkolot (Kabupaten Bandung), serta banjir di Kota Bandung, Garut, dan Bogor. Semua ini membutuhkan realokasi anggaran agar dapat segera digunakan untuk kepentingan masyarakat," jelas Dedi.

Melalui langkah ini, Pemprov Jabar berkomitmen untuk menghadirkan Jawa Barat Istimewa, dengan fokus pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.