Datangi Bareskrim, KMPHI Tagih Kepastian Proses Hukum Kasus Payment Gateway

RM.id  Rakyat Merdeka - Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (KMPHI) mendatangi kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (23/6/2025).

Kedatangan mereka adalah untuk mempertanyakan perkembangan proses hukum kasus dugaan korupsi payment gateway dengan tersangka eks Wamenkumham Denny Indrayana kepada Bareskrim Polri.

Ketua KMPHI Faisal J Ngabalin berharap, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa memberikan atensi untuk menyelesaikan dugaan korupsi yang telah mangkrak selama 10 tahun tersebut.

“Sesuai dengan momentum hari Bhayangkara, yang dilaksanakan pada tanggal 1 nanti, kami berharap agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo bisa menyelesaikan perkara Payment gateway dan segera menahan tersangka,” tuturnya.

Baca juga : Kementerian ATR/BPN Komit Berikan Kepastian Hukum Atas Tanah

Faisal mengatakan, pengusutan kasus ini penting lantaran kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 32,09 miliar.

“Oleh itu kami masih berkomitmen mengawal kasus ini hingga adanya klarifikasi dari institusi penegak hukum,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum KMPHI Abd Rahmatullah Rorano Abubakar mengatakan, kedatangan pihaknya ke Bareskrim Polri adalah untuk mencari informasi tentang perkembangan dugaan korupsi payment gateway.

“Kasus terkatung-katung. Oleh sebab itu kami berharap Mabes Polri melakukan tindakan, salah satunya bagian dari penegakan hukum, menuntaskan kasus ini,” tegas dia.

Baca juga : Bank DKI Dukung Kejagung Proses Hukum Terkait Kredit Kepada PT Sritex 

KMPHI juga telah melayangkan surat kepada Bareskrim Polri terkait kepastian penyelesaian skandal kasus korupsi payment gateway tersebut. 

“Sekali lagi kami meminta kepada Kapolri untuk segera menuntaskan kasus ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, KMPHI telah diterima oleh penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya pada Senin (26/5/2025).

“Dirkrimsus Polda Metro Jaya menerima perwakilan massa aksi untuk penyelesaian kasus dugaan korupsi Payment Gateway,” tegas dia.

Baca juga : Beri Kepastian Hukum, Polri Diminta Bawa Kasus Payment Gateway ke Pengadilan

Sementara itu, penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya yang menerima perwakilan massa aksi memastikan bahwa laporan KMPHI akan ditindaklanjuti.

Dalam perkara ini, penyidik memperkirakan dugaan kerugian negara atas kasus itu mencapai Rp 32.093.692.000 (Rp 32,09 miliar). Polisi juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp 605 juta dari sistem itu.

Denny Indrayana sendiri telah ditetapkan tersangka oleh Polri dalam kasus dugaan korupsi payment gateway pada tahun 2015. Kasus ini ditangani di era Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.