Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS

RM.id Rakyat Merdeka - Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan penting dalam sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan yang mempengaruhi struktur pemerintahan dan konstitusi negara.
Dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, dekrit ini mengambil langkah-langkah drastis setelah Konstituante yang terpilih untuk merancang konstitusi baru mengalami kebuntuan dalam prosesnya.
Momen tersebut diingatkan oleh Gunawan Sumodiningrat agar bangsa ini kembali ke jalan yang lurus sesuai UUD 1945.
"Dekrit Presiden membuat Indonesia memiliki kekuatan hukum untuk menyelamatkan negara dan bangsa dari ancaman perpecahan," kata eks Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial itu.
"Dekrit Presiden 5 Juli mengingatkan kita kembali ke Jatidiri Bangsa. Eling dan paham. Sangkan paran dumadi. Siapa kita, mau ke mana, bagaimana caranya," imbuhnya.
Baca juga : Umrah Bersama Presiden, Menag Doakan Keberkahan Bagi Bangsa Indonesia
Gunawan berharap, bangsa ini tidak mengulangi hal yang sama di era demokrasi liberal. Di antaranya, tingginya tingkat kesenjangan sosial akibat maraknya korupsi, kebijakan yang berbelit-belit, ketidakstabilan politik hingga rendahnya kesejahteraan rakyat.
"Saya yakin Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap konsisten menjalankan UUD 1945. Sesuai visi misi Asta Cita. Fokuslah membangun pedesaan," tukas Guru Besar Ekonomika dan Bisnis UGM itu.
Gunawan menekankan pentingnya sinergi koperasi, UMKM, dan swasta untuk menguatkan ekosistem desa.
"Konsepnya OVOG (One Village One Goal). Kunci keberhasilannya di kolaborasi, inovasi, dan penguatan SDM," tutur inisiator gerakan 'Membangun Indonesia Dari Desa, Berbasis Ekonomi Kreatif' ini.
OVOG adalah konsep pembangunan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Setiap desa memiliki satu tujuan bersama untuk melaksanakan cita-cita luhur perjuangan bangsa Indonesia.
Baca juga : Incar Pasar Anak Muda, Bihunku Kolaborasi Bersama JKT48 Di PRJ Kemayoran
"Seperti yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945," terang Gunawan.
Syaratnya, kualitas hidup masyarakat ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan. Lalu mengembangkan layanan dan infrastruktur ekonomi, serta meningkatkan partisipasi aktif dan pendapatan warga desa.
"Memajukan kesejahteraan umum, dicapai dengan cerdas hidup dan hidup cerdas," tandas Eks Deputi Kepala Bappenas itu.
Gunawan mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai trigger sekaligus intregrator ekosistem kedaulatan bangsa.
"Melalui kedaulatan rakyat dimulai dari desa, yang membangun sinergi kedaulatan pangan melalui UMKM Pertanian," tuturnya.
Baca juga : Ekonom: Penurunan Komisi Ojol Bisa Merusak Pasar
Terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih, lanjut Gunawan, juga memberikan kewenangan para kepala desa untuk menjaga sinergi berbagai program pemerintah yang masuk ke desa guna menggerakkan ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat desa.
"Berbagai program Pemerintah meliputi UMKM, MBG, KMP, KUD, berbagai Koperasi yang sudah ada, dan BUMDes sebagai wadah kelembagaan hukum di desa," tuntasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya