Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Meskipun kursi Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) masih kosong, tanda-tanda bakal ada reshuffle kabinet masih tertutup. Para elite dari parpol koalisi masih belum melihat, Presiden Prabowo Subianto akan bongkar pasang kabinetnya.
Salah satu politisi yang belum melihat bakal ada reshuffle kabinet adalah Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Menurutnya, kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Immanuel Ebenezer alias Noel, belum jadi pintu masuk buat dilakukan reshuffle.
“Bukan indikator kuat buat Presiden lakukan reshuffle,” kata Sarmuji, Minggu (24/8/2025).
Namun, Sarmuji tetap menghormati dan mendukung apa pun yang bakal diputuskan Prabowo. Menurutnya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. “Semua kembali kepada Presiden. Karena kewenangan ada di beliau,” jelas Sarmuji.
Baca juga : BGN 285 Triliun, Kemenhan 185 Triliun
Soal siapa pengganti posisi Wamenaker yang kini kosong, Golkar menyerahkan penuh kepada Presiden Prabowo. “Presiden akan menimbang situasi apakah jabatan Wamen perlu diisi segera, atau dikosongkan. Kami menyerahkan semuanya ke Presiden,” tegasnya.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, soal reshuffle lebih baik ditanyakan kepada pihak eksekutif. “Silakan ke Pak Mensesneg Prasetyo Hadi, mungkin lebih tepat,” jawab Dasco.
Wakil Ketua DPR ini yakin, Presiden bakal tegas terhadap siapa pun pejabat yang korupsi. Presiden Prabowo tak akan memberi perlindungan kepada siapa pun.
“Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi,” tegas Wakil Ketua DPR ini.
Baca juga : Ekonomi Masyarakat Tumbuh Berkat Hilirisasi
Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra tak bisa memprediksi, apakah pintu prerombakan kabinet, terbuka atau tertutup. Sikap Demokrat, kata dia, akan mendukung penuh apapun langkah Presiden Prabowo setelah OTT Noel.
Demokrat percaya, langkah apapun yang diambil Presiden adalah yang terbaik bagi Pemerintahan ini. Tentunya untuk bisa bekerja semakin baik dan berdampak untuk rakyat.
“Apalagi, reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Ada tidak ada reshuffle, itu tergantung Pak Presiden,” kata Herzaky kepada Rakyat Merdeka, semalam.
Diketahui, Noel terjaring OTT KPK, terkait dugaan pemerasan sertifikasi K3, Rabu (20/8/2025). Noel diumumkan sebagai tersangka serta ditahan KPK Jumat (22/8/2025). Tak lama berselang, Presiden Prabowo meneken surat Keputusan Presiden mencopot Noel dari jabatan Wamenaker.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan, Istana belum mengambil keputusan terkait kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet usai OTT Wamenaker. “Belum. Untuk posisi Wamenaker, apakah misalnya pejabat sementara atau mungkin penugasan khusus, mungkin ad interim. Belum dintentukan,” kata Prasetyo, beberapa hari lalu. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
