Dark/Light Mode

Anggaran Terbesar Dalam RAPBN 2026

BGN 285 Triliun, Kemenhan 185 Triliun

Senin, 25 Agustus 2025 08:10 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan pemerintah pada Rapat Paripurna DPR ke-3 masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (Foto: Tedy Octariawan Kroen/RM)
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan pemerintah pada Rapat Paripurna DPR ke-3 masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (Foto: Tedy Octariawan Kroen/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah membuat nota keuangan negara. Meskipun masih terjadi efisiensi, Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapat porsi terbesar dalam RAPBN 2026. BGN dapat Rp 285 triliun, sedangkan Kemenhan Rp 185 triliun.

Saat ini, DPR bersama Pemerintah masih membahas postur RAPBN 2026. Adapun total belanja yang disiapkan untuk tahun 2026 sebesar Rp 3.786 triliun, dengan total belanja pemerintah pusat senilai Rp 3.136 triliun.

Dalam RAPBN 2026, BGN menjadi yang paling besar mendapatkan anggaran. Lembaga yang dinakhodai Dadan Hindayana itu, mendapat Rp 268 triliun. Anggaran jumbo itu, akan digunakan BGN untuk mensukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, BGN mengalokasikan sebagian besar modal belanjanya itu untuk program pemenuhan gizi nasional atau tepatnya senilai Rp 255,58 triliun. Sementara itu anggaran sisanya Rp 12,4 triliun digunakan untuk dukungan manajemen.

Baca juga : Ekonomi Masyarakat Tumbuh Berkat Hilirisasi

BGN merupakan badan yang ditunjuk oleh Prabowo menjadi penanggung jawab MBG. Jika bila dilihat dari segi program, MBG mendapatkan alokasi total Rp 335 triliun tahun depan, jauh lebih besar dari tahun ini yang cuma Rp 71 triliun.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna ke-3 DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat memaparkan anggaran Rp 335 triliun untuk MBG memang tak serta merta diberikan ke BGN. Namun, ada sekitar Rp 67 triliun ditetapkan sebagai bentuk cadangan demi kehati-hatian dan efektivitas program.

Nantinya, anggaran sebesar itu akan digunakan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Terdiri dari 71,9 siswa dan santri, 2,9 juta jura ibu hamil dan menyusui, serta 8,1 juta balita.

“Alokasi anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp 335 triliun. Dialokasikan ke BGN sebesar Rp 268 triliun dan dalam bentuk cadangan sebesar Rp 67 triliun,” papar Sri Mulyani pada Kamis (21/8/2025).

Baca juga : Perkuat Ekonomi Di Level Grassroot, BRI Salurkan Pembiayaan Kepada UMKM Senilai Rp 1.137,84 Triliun

Adapun Kemenhan, mendapat alokasi anggaran terbesar kedua sebesar Rp 185 triliun dalam RAPBN 2026. Jumlah ini turun Rp 62 triliun jika dibandingkan anggaran belanja tahun ini yang diproyeksikan mencapai Rp 247,52 triliun.

Dalam Buku III RAPBN 2026, yakni Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), dijelaskan 30,9 persen anggaran direncanakan untuk mendukung prioritas nasional.

Rinciannya, kegiatan dukungan kesiapan operasi, peningkatan rumah dinas prajurit, pengadaan Alutsista strategis, pemeliharaan/perawatan/peningkatan Alutsista, dan pembangunan/Pengadaan sarpras pertahanan.

Sedangkan 69,1 persen akan digunakan untuk mendukung prioritas lainnya. Seperti, kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi, penyelenggaraan latihan, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, perumusan kebijakan dan regulasi pertahanan negara, peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana pertahanan, penelitian dan pengembangan pertahanan.

Baca juga : Dimas P Wardhana: Ekonomi Lagi Sulit Bisa Bebani Rakyat

Pada buku itu juga diterangkan kebijakan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026. Seperti, pemenuhan modernisasi Alutsista, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, penguatan komponen cadangan, dan penguatan kemampuan teritorial pertahanan negara.

Lebih lanjut, dijelaskan juga terkait proyeksi jangka panjang kebijakan strategis pada tahun 2027-2029. Hal itu juga tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pertahanan.

Arah kebijakan strategis yang ingin dijalankan, yakni menciptakan postur pertahanan negara yang memenuhi kekuatan pokok TNI yang optimal atau optimum essential force.

Selain itu juga mewujudkan wilayah perbatasan, perairan, yurisdiksi laut, laut lepas, dan wilayah udara. Serta daerah rawan yang bebas, baik dari pelanggaran maupun ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan, keselamatan bangsa.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.