Diringkus Kejagung-KPK-Polri, Koruptor Diberantas

RM.id  Rakyat Merdeka - Perang melawan korupsi terus dikibarkan di era Presiden Prabowo Subianto. Tiga lembaga penegak hukum; Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri berlomba-lomba meringkus koruptor. Sepanjang tahun 2025, banyak garong duit rakyat yang di penjara.

Kejagung paling agresif. Lembaga yang dipimpin ST Burhanuddin itu, sukses menyeret kasus super jumbo di tubuh Pertamina. Nama saudagar minyak MRC ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal tata kelola migas 2018–2023. Duit negara yang raib di kasus ini mencapai Rp 285 triliun.

MRC memang masih buron, tapi 17 orang dalam kasus ini, sudah ditangkap. Termasuk Dirut PT PPN, RS. Praktis, kerajaan bisnis si raja minyak ambruk dihantam Korps Adhyaksa.

Tak puas di migas, Kejagung juga masuk ke proyek digital Kemendikbudristek era NM. Proyek laptop Chromebook Rp 9,3 triliun buat 1,2 juta unit ternyata bermasalah.

Di kasus ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 2 triliun. Ironis, laptopnya mangkrak di daerah 3T karena internet tak ada. Empat tersangka dijerat, salah satunya mantan Stafsus NM, JT

Baca juga : Israel Bom RS Gaza, 20 Orang Tewas, Trump Ikut Jewer Netanyahu

KPK pun tak mau kalah pamor. Lembaga antirasuah membuka borok proyek Google Cloud di Kemendikbudristek. “Kalau Chromebook itu hardware, Google Cloud softwarenya,” kata Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu.

KPK juga lagi menggarap kasus kuota haji 2023-2024 di era Menteri Agama YCQ. L

Dalam kasus ini, 20 ribu kuota haji tambahan dari pemerintah Saudi dibagi dua masing-masing 10 ribu untuk haji reguler, 10 ribu untuk haji khusus. Padahal, harusnya pembagian kuota tersebut 92 persen untuk haji reguler, sisanya untuk haji khusus. Dari 10 ribu kuota haji khusus, hasil temuan KPK, dijual dengan harga Rp 300 juta per orang dengan paket haji khusus dan Rp 1 miliar untuk paket haji furoda.

Meskipun belum ada tersangkanya, KPK sudah meningkatkan kasus kuota ke tingkat penyidikan. Tiga orang dicegah ke luar negeri, termasuk mantan Menteri Agama YQC dan bos travel M, FH.

Selain pengembangan kasus, operasi tangkap tangan yang selama ini jadi andalan KPK juga mulai hidup lagi. Mulai dari suap proyek jalan di Sumut yang nyangkut Kadis PUPR, sampai operasi tangkap tangan di OKU.

Baca juga : Anggaran Infrastruktur Mengecil

Terbaru, KPK berhasil meringkus mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel dalan OTT. Noel diduga ikut main pungli sertifikasi K3 di Kemnaker. Tarif resmi Rp 275 ribu dinaikkan jadi Rp 6 juta. Duit pungli tembus Rp 81 miliar. Noel kebagian Rp 3 miliar plus sebuah moge.

Polri tak mau kalah aksi. Korps Bhayangkara rajin memberangus korupsi level daerah. Salah satu kasus yang disorot, pembangunan BLK Prabumulih yang merugikan negara Rp 7,2 miliar. Tahun 2024–2025 saja, Polri sudah mengungkap ratusan kasus dengan ratusan tersangka.

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai, maraknya korupsi bukan karena sistemnya lemah, tapi godaan yang gede. “Banyak uang, banyak godaan kolutif dan koruptif. Pajak, tambang, pertanahan, itu ladang basah,” kata Mahfud.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini  menambahkan, ada yang terpaksa nyolong karena ditekan atasan, ada pula yang memang doyan duit haram demi ambisi politik. “Hedonis, flexing, akhirnya kejebak,” sindirnya.

Meski begitu, Mahfud melihat tren pemberantasan korupsi makin kencang di era Presiden Prabowo. “Dulu pajak dan bea cukai sering flexing. Sekarang sudah mulai ditertibkan,” ujarnya.

Baca juga : Sehari Setelah Aksi 25-8-2025, Anggota DPR Copot Pelat Nomor Mobil Khusus

Prabowo sendiri sering wanti-wanti soal kebocoran anggaran. Menurutnya, Indonesia kaya, tapi rakyat masih miskin karena duit negara disedot maling-maling berseragam pejabat.

“Negaranya kaya, rakyatnya miskin. Bajunya demokrasi, jahitannya oligarki,” begitu Prabowo sering menekankan.

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar lebih keras lagi. Menurutnya, korupsi bukan cuma soal hukum, tapi krisis akhlak. “Korupsi itu pengkhianatan sumpah jabatan. Yang nyolong uang rakyat, laknat Tuhan menantinya,” tegas Kiai Anwar kepada Rakyat Merdeka.

Ia mengingatkan, pejabat jangan tergoda harta haram. “Nyuri itu haram. Haram itu tidak berkah. Di akhirat, tempatnya neraka jahanam,” katanya lugas.

Buat Kiai Anwar, hukuman berat tetap penting. Namun, yang lebih penting lagi adalah menanamkan integritas sejak dini. Rasa malu dan integritas harus dibentuk sejak dini melalui pendidikan dan keteladanan. "Hukuman berat itu juga penting," tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.