Urgensi Kepeneran dan Kebenaran untuk Kepentingan Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Orang sering terjebak ketika ia melakukan dua hal; pertama ketika tanpa sadar, sedang menyederhanakan masalah; kedua ketika ia tanpa sadar, sedang meruwet-ruwetkan masalah. Dua-duanya hampir tak berjarak dengan perosok, jurang yang menganga. Lalu, bagaimana sebaiknya?

Semenjak zaman Plato sampai dengan zaman Rocky Gerung, jalan terbaiknya, ada pada keberanian untuk melihat masalah secara jernih. Memang, tak semua masalah bisa sejernih air, karena air keruh juga ada di mana-mana.

Mengidentifikasi masalah tentu butuh kearifan tersendiri. Mengingat fenomena masalah dan ketidakpuasan, sangat berkaitan dengan basis berpikir, yang kadang jernih, kadang keruh juga.

Maka ada kalanya, hal yang dianggap masalah, muncul dan memuncak justru bukan saat pemerintah mengabaikan kepentingan rakyat. Tapi justru pada saat pemerintah sedang gencar mati-matian melakukan perbaikan dan reformasi pun tak jarang dilabrak protes.

Kondisi yang bikin situasi serba salah ini, sering disitir dengan arif oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi Ini bukan paradok baru, sudah klasik juga.

Secara sosio antropologis, “lensa” Scapegoat Theory, Teori Kambing Hitam, sudah lama mengeker soal seperti ini. Teori ini mengantarkan pemahaman tentang bagaimana pemerintah bisa dijadikan target pelampiasan frustrasi dan agresi yang sebenarnya berasal dari sumber lain.

Dan fenomena scapegoating, tindakan menyalahkan pemerintah secara membabi buta, kini sudah menjadi masalah serius buat bangsa. Karena bisa bikin air jadi keruh! Apalagi di zaman digital seperti sekarang, dimana hoax sudah jadi barang sehari-hari.

Baca juga : Prabowo: Pengalihan TKD Bukan Pemangkasan, Tetapi untuk Program Prioritas Rakyat

Dalam konteks modern, mengatribusikan perasaan, pikiran, atau motif negatif kepada orang lain, harus diwaspadai betul. Ini bukan urusan sederhana.

Karena bukan saja, akan merusak image orang terhadap Pemerintah Prabowo-Gibran, tapi juga bisa menjadi agenda perusak stabilitas bangsa, dendam politik atau bahkan bisa menjadi usaha “cari selamat” atas kesalahan-kesalahan yang sedang disorot Pemerintah.

Dengan memproyeksikan semua kesalahan pada pemerintah, maka masalah bersama bisa disulap menjadi ajang membangun kebencian.

Ikhtiar memfokuskan citra kambing hitam ke Pemerintah, sejauh ini memang menjadi hal yang paling gampang dan terasa benar. Pemerintah gampang disalahkan, sekalipun dengan mengabaikan akar masalah yang kompleks dan sistemik.

Dalam konteks protes anti-Pemerintah, fenomena scapegoating seringkali menemukan lahan subur. Pemerintah, sebagai entitas yang bertanggung jawab atas tata kelola dan kesejahteraan publik, secara inheren menjadi target yang rentan untuk dijadikan kambing hitam.

Ada beberapa alasan mengapa pemerintah, bahkan ketika sedang berupaya melakukan perbaikan, dapat menjadi sasaran utama kemarahan dan frustrasi public. Masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi suatu negara seringkali sangat kompleks, melibatkan banyak variabel dan akar penyebab yang saling terkait.

Masyarakat, dalam upaya memahami realitas yang membingungkan, cenderung mencari penjelasan yang sederhana dan mudah dicerna. Menyalahkan Pemerintah atas segala masalah adalah cara yang paling mudah untuk menyederhanakan kompleksitas ini, mengabaikan faktor-faktor lain seperti kondisi global, dinamika pasar, atau perilaku individu.

Baca juga : Program Percepatan Kebekerjaan SMKN 3 Bogor Antar Siswa ke Jepang hingga Jerman

Sementara bagi pihak-pihak tertentu, seperti kaum oposisi, kelompok kepentingan yang tidak puas, atau bahkan media yang mencari sensasi, menjadikan pemerintah sebagai kambing hitam adalah strategi yang efektif untuk mengalihkan perhatian publik.

Dengan menunjuk Pemerintah sebagai biang keladi, mereka dapat menghindari sorotan terhadap peran atau tanggung jawab mereka sendiri dalam masalah yang ada, atau bahkan memanfaatkan ketidakpuasan publik untuk agenda politik mereka sendiri.

Cerita tentang kelalaian, seperti inefisiensi, oligarchy atau apalah yang berkait pemerintahan lalu, sering diungkit-ungkit untuk menyemarakkan pentas kebencian, menaikkan tingkat ketidakpercayaan terhadap Pemerintah, yang sedang mati-matian membangun kemaslahatan.

Narasi anti-Pemerintah dapat dengan mudah beresonansi dengan sentimen ini, membuat masyarakat lebih mudah menerima gagasan bahwa Pemerintah adalah sumber dari semua masalah, terlepas dari upaya perbaikan yang sedang dilakukan.

Seperti yang dijelaskan dalam aspek psikologis Scapegoat Theory, dengan mencari kambing hitam, pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, akan memindahkan agresi atau frustrasi mereka ke target yang lebih aman.

Pemerintah, partai, dan DPR, sebagai entitas yang seringkali dianggap kuat, menjadi target yang ideal untuk melampiaskan kemarahan yang mungkin berasal dari kesulitan pribadi. Pemerintah tidak dapat membalas secara langsung seperti individu atau kelompok lain, sehingga menjadikannya sasaran yang relatif aman.

Proses perbaikan dan reformasi membutuhkan waktu, kesabaran, dan seringkali pengorbanan jangka pendek sebelum hasilnya dapat dirasakan. Masyarakat mungkin memiliki ekspektasi yang tidak realistis terhadap kecepatan dan dampak perbaikan.

Baca juga : Peragaan Kebaya Betawi Meriahkan Balai Kota Jakarta

Ketika hasil tidak segera terlihat atau tidak sesuai dengan harapan yang instan, frustrasi dapat meningkat. Dalam kondisi ini, upaya perbaikan yang tulus dapat disalahartikan sebagai kegagalan atau bahkan dianggap sebagai penyebab masalah baru, memicu protes dan ketidakpuasan.

Lalu sampai kapan kita akan diombang ambing oleh situasi semacam ini? Demi masa depan yang lebih baik, ini harus menjadi pertanyaan yang serius.

Untuk itu, meminjam istilah budaya Jawa, kita harus memiliki "Kepeneran Politik" dalam merespons sesuatu sebagai proses untuk mewujudkan Kebenaran Substantif untuk rakyat…!

Penulis adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.