Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
RM.id Rakyat Merdeka - Pengamat kebijakan publik Haidar Alwi menilai BUMN bukan sekadar mesin pencetak laba. Menurut dia, perusahaan milik negara adalah instrumen strategis untuk menjaga kedaulatan bangsa dan menyejahterakan rakyat. Dengan aset yang kini tembus Rp 10.950 triliun, dia menegaskan BUMN harus tampil sebagai penopang utama kedaulatan ekonomi Indonesia.
“BUMN tidak boleh dipandang semata sebagai mesin laba. Ia adalah instrumen negara untuk memastikan kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” kata Haidar, dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).
Baca juga : Partai Non Parlemen Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat
Sejak Februari 2025, Pemerintah meluncurkan Danantara, superholding yang mengonsolidasikan saham negara di BUMN strategis, seperti bank-bank besar, Pertamina, PLN, Telkom, hingga MIND ID. Nilai kelolaannya diproyeksikan menembus 900 miliar dolar Amerika Serikat, dengan modal awal Rp 1.000 triliun.
Danantara hadir bukan sekadar sebagai pemegang saham, tetapi juga sebagai pengelola nilai aset agar lebih produktif sehingga memberi dampak nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Indonesia Investment Authority (INA) yang berdiri sejak 2021 terus berperan sebagai platform co-investment dengan mitra global, dengan aset kelolaan 10 miliar dolar AS per 2025. Fokusnya pada pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, hingga pusat data.
Baca juga : Wamenhan: Perang Baru Narasi dan Hukum Perlu Diwaspadai Demi Kedaulatan Bangsa
“Yang satu mengoptimalkan potensi domestik, yang lain membawa modal global masuk dengan standar tata kelola internasional,” ungkap Haidar.
Pendiri Haidar Alwi Institute itu meyakini BUMN dapat terus memperkuat tata kelola agar bersih dan transparan. Mulai dari pengadaan terbuka, audit independen untuk proyek besar, sistem whistleblowing yang terlindungi, hingga publikasi kinerja secara terbuka.
Baca juga : Dinakhodai Anggito Abimanyu, LPS Harus Jadi Jaring Pengaman Transparan
"BUMN kuat berarti bangsa berdaulat. Energi murah berarti rakyat berdaulat. Dan kedaulatan rakyat adalah tujuan akhir dari seluruh kebijakan negara,” pungkas Haidar.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya