Dark/Light Mode

Pakar Digital Ingatkan Bahaya Gerakan Online Yang Disusupi Kelompok Radikal

Rabu, 8 Oktober 2025 13:38 WIB
Ilustrasi media sosial. (Foto: Ist)
Ilustrasi media sosial. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pakar strategi kampanye digital, Haryo Moerdaning Putro mengingatkan pentingnya memahami dinamika pergerakan netizen dengan memunculkan berbagai tagar seperti Peringatan Darurat, Indonesia Gelap, hingga 17+8 secara jernih dan proporsional.

Menurut Haryo, gerakan tersebut terindikasi ditunggangi kekuatan tidak bertanggung jawab. Mereka berusaha menunggangi gerakan rakyat yang murni. Namun, di sisi lain gerakan tersebut juga mencerminkan keresahan publik yang wajar atas sejumlah kebijakan yang belum memenuhi ekspektasi masyarakat.

“Media sosial melahirkan demokratisasi narasi dan membuka ruang partisipasi publik yang belum pernah ada sebelumnya. Ini hal positif karena menjadi tempat lahirnya gerakan massa di ranah digital,” kata Haryo, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/10/2025).

Haryo menjelaskan, dari hasil social media listening dan riset yang dilakukan pihaknya, terdapat potensi ancaman dari kelompok berideologi radikal yang memanfaatkan gerakan rakyat sebagai “Kuda Troya”.

Baca juga : Presiden Ingatkan Para Pejabat Jangan Malu Koreksi Diri dan Akui Kekurangan

"Apa yang terjadi di media sosial seringkali lebih kompleks dari yang tampak. Di balik setiap unggahan, ada algoritma platform, kreator konten, influencer besar dan mikro, clipper, homeless media, hingga buzzer dan cyber army, baik organik maupun berbasis mesin. Semua pihak ini punya agenda masing-masing,” jelasnya.

Ia menegaskan, jika seluruh kekuatan digital itu dijahit dengan cermat, maka bisa digunakan untuk mengendalikan tren, persepsi netizen, bahkan arah diskursus publik.

“Di tangan yang tepat, kekuatan ini bisa bermanfaat. Namun akan sangat berbahaya jika justru dimanfaatkan oleh pihak dengan ideologi radikal,” tegas Haryo.

Haryo mengimbau agar seluruh pihak, baik gerakan masyarakat, Pemerintah, aparat penegak hukum, maupun netizen melihat fenomena digital ini dengan hati-hati dan objektif.

Baca juga : DPR Dorong Peran BNPT Antisipasi Kelompok Radikal Kiri di Indonesia

“Gerakan massa yang kritis harus tetap waspada agar perjuangan yang murni tidak dibelokkan pihak tak bertanggung jawab. Pemerintah dan aparat juga harus mampu memilah dengan presisi mana gerakan yang murni dan mana yang ditunggangi,” paparnya.

Meski demikian, ia menilai kehadiran media sosial sebagai ruang publik tetap penting untuk dirawat bersama agar berfungsi sebagai "balai warga” dan ruang demokrasi digital yang sehat, bukan menjadi pabrik konten radikal.

Untuk itu, Haryo mendorong penguatan edukasi publik melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemilik platform digital, akademisi, serta komunitas digital.

“Komunikasi publik pemerintah juga perlu diperkuat. Komunikasi yang buruk justru membuka ruang bagi fabrikasi informasi dari pihak tak bertanggung jawab. Platform global di Indonesia pun harus dilibatkan agar penindakan terhadap konten radikalisme dapat dilakukan tanpa mencederai kebebasan berekspresi,” tambahnya.

Baca juga : Prabowo Gelar Rapat di Kertanegara, Bahas Perbaikan MBG Hingga Ketahanan Pangan

Haryo menekankan dinamika media sosial bersifat multidimensi dan dapat menjadi pedang bermata dua.

“Tugas kita bersama adalah menggenggam pedang itu dengan bijak menggunakannya untuk memperkuat demokrasi dan persatuan bangsa, bukan sebaliknya,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.