Dark/Light Mode

Soroti Proyek Mangkrak, Pram Konsultasi Ke KPK

Jumat, 17 Oktober 2025 06:20 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Foto: Fatimah Az Zahra/RM)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Foto: Fatimah Az Zahra/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait lahan di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang sempat bermasalah.

Dia ingin memanfaatkan lahan yang kini terbengkalai tersebut untuk pembangunan rumah sakit tipe A. Pramono tidak ingin proyek ini kembali tersandung masalah hukum di kemudian hari. 

Didampingi sejumlah pejabat Pemprov Jakarta, Pramono tiba di gedung Merah Putih KPK, Kamis (16/10/2025), sekitar pukul 09.44 WIB. “Konsultasi. Nanti ya,” ucap Pramono singkat, saat ditanya wartawan soal tujuan kedatangannya ke Gedung Merah Putih KPK. 

Baca juga : Para Meneer Dipecat PSSI, Kluivert Pergi Tanpa Maaf

Di markas komisi antirasuah, politisi PDIP itu diterima Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono dan Fitroh Rohcahyanto, serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama. 

Usai pertemuan, Pramono pun mengungkapkan rencananya membangun rumah sakit tipe A di lahan RS Sumber Waras, yang kini terbengkalai. 

“Dengan demikian bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat yang ada di Jakarta,” tuturnya. 

Baca juga : WTA 125 Jinan Open 2025, Janice Dan Priska Tembus Semifinal

Dia berharap KPK dapat memberikan kejelasan terkait status proses hukum atas pengadaan lahan RS Sumber Waras. 

Pramono memastikan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara akuntabel dan sesuai ketentuan hukum. 

“Agar rekomendasi BPK dapat segera dituntaskan dan lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan warga Jakarta,” tuturnya. 

Baca juga : Ekonomi Kita Terang Sendiri

Berdasarkan kajian Dinas Kesehatan dan Biro Hukum, pembatalan pembelian lahan dinilai tidak relevan karena nilai tanah telah meningkat lebih dari 75 persen sejak 2014, sehingga pembatalan justru berpotensi merugikan daerah. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.