Pemerataan sebagai Fondasi Demokrasi Jawa Barat

RM.id  Rakyat Merdeka - Perbincangan mengenai demokrasi di Jawa Barat kembali menguat setelah serangkaian data terbaru menunjukkan bahwa capaian pembangunan belum merata di seluruh wilayah. Di satu sisi, angka kemiskinan berhasil ditekan dan pertumbuhan ekonomi masih stabil. Namun di sisi lain, pengalaman warga di banyak daerah mengingatkan bahwa demokrasi tidak hidup hanya dari proses pemilu. Demokrasi tumbuh dari rasa keadilan: dari akses yang sama terhadap layanan publik, dari kemudahan bergerak, dan dari peluang hidup yang tidak ditentukan oleh lokasi tempat tinggal.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada Maret 2025 persentase penduduk miskin Jawa Barat turun menjadi 7,02 persen atau sekitar 3,65 juta orang. Angka ini tentu memberi harapan. Pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2025 yang mencapai 4,98 persen juga menandakan bahwa aktivitas ekonomi tetap bergerak. Namun pertanyaan penting tetap menggantung: apakah kemajuan ini dirasakan merata oleh warga dari Bekasi hingga Pangandaran, dari Depok hingga kawasan-kawasan terpencil di Sukabumi? Perbaikan angka makro tidak selalu berarti perbaikan kehidupan sehari-hari bagi setiap wilayah.

Jika melihat lebih dekat, kesenjangan pembangunan memang masih terasa kuat. Kawasan utara dan tengah, yang selama ini menjadi pusat industri dan perdagangan, melaju lebih cepat. Sementara itu, wilayah selatan dan pedesaan masih berhadapan dengan keterbatasan jalan, akses kesehatan, sekolah, dan konektivitas digital. Perbedaan kondisi ini seringkali menciptakan jarak psikologis antara warga dan pemerintah. Mereka merasa pembangunan tidak bergerak ke arah mereka, seolah ada garis halus yang membagi antara daerah yang “diprioritaskan” dan daerah yang menunggu giliran.

Baca juga : Kapolri Umumkan Paradigma Baru Penanganan Demonstrasi, Syahganda: Langkah Tepat

Dalam konteks inilah kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi menjadi penting untuk dibahas. Sejak awal ia menekankan bahwa infrastruktur harus menjadi pondasi pembangunan. Pemerintah provinsi mengalokasikan triliunan  untuk pemeliharaan jalan provinsi dan perbaikan jembatan. Salah satu penanda bahwa keseriusan memperbaiki konektivitas lintas wilayah bukan sekadar wacana. Di saat yang sama, Dedi Mulyadi menegaskan agar minimal 7,5 persen APBD kabupaten/kota diarahkan untuk perbaikan jalan, agar pembangunan tidak berhenti di level provinsi. Langkah ini menegaskan bahwa konektivitas bukan hanya urusan pusat pemerintahan, tetapi harus menjadi komitmen bersama seluruh pemerintah daerah.

Konektivitas yang lebih baik membawa dampak yang jauh lebih besar dari sekadar lancarnya kendaraan. Di Garut Selatan, sebagian Sukabumi, atau daerah pesisir Pangandaran, kualitas jalan menentukan apakah warga bisa mengakses layanan kesehatan tepat waktu, apakah pelajar dapat berangkat sekolah tanpa hambatan, atau apakah petani bisa mengirim hasil panennya tanpa biaya logistik yang membengkak. Infrastruktur yang memadai juga membuka ruang bagi warga untuk terlibat dalam forum warga, mengikuti musyawarah, hingga menyuarakan pendapat tanpa merasa jauh dari pemerintah.

Karena itu, pemerataan infrastruktur tidak bisa dipandang sebagai pekerjaan teknis semata. Ia menyentuh jantung demokrasi: memastikan bahwa seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk didengar. Tanpa pemerataan, wilayah yang tertinggal akan terus berada di pinggir politik, tidak terwakili secara proporsional, dan tidak memiliki suara yang setara dengan wilayah maju. Demokrasi kehilangan keseimbangannya ketika suara-suara tertentu secara struktural terpinggirkan hanya karena lokasi geografis.

Baca juga : 18 Kantor Imigrasi Baru Segera Hadir di Berbagai Provinsi Indonesia

Tentu saja, pemerataan tidak selesai hanya dengan membangun jalan atau memperbaiki jembatan. Tata kelola yang transparan, perencanaan berbasis data, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan tidak sekadar menjadi proyek musiman. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan menyasar kebutuhan nyata warga. Partisipasi publik perlu diperluas melalui forum warga, kanal digital, maupun mekanisme pengawasan yang mudah diakses.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi di Jawa Barat akan ditentukan oleh sejauh mana pemerataan benar-benar diwujudkan. Demokrasi tidak tumbuh dari slogan politik, tetapi dari jalan yang membawa warga desa ke pusat layanan kesehatan, dari sinyal internet yang membuka pintu pendidikan, dan dari pengalaman sehari-hari bahwa negara hadir untuk semua. Jika pemerataan ditempatkan sebagai prioritas utama, maka demokrasi Jawa Barat tidak hanya hidup, tetapi tumbuh dengan akar yang lebih kuat dan merata di seluruh wilayahnya.

Ahmad Nur Hidayat
Ketua KPU Provinsi Jawa Barat

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.