Prabowo Pelototi Pembangunan Huntara & Huntap

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto terus memantau pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk korban banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Untuk mempercepat pembangunan tersebut, tiga menteri dan satu kepala badan malam mingguan di Kantor Sekretariat Kabinet (Setkab).

Tiga menteri dan kepala badan yang dimaksud adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sekaligus Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria.

Pertemuan mereka ini diposting di akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Minggu (28/12/2025) siang. Dalam unggahan tersebut, mereka tampil elegan.

Teddy mengenakan safari lengan pendek berwarna abu tua, Rosan safari lengan panjang berwarna biru kelasi, Dony mengenakan kaus putih yang dibalut jaket putih, sedangkan Maruarar memakai batik biru lengan panjang.

Pertemuan dilakukan di salah satu ruang rapat di Kantor Setkab. Teddy duduk bersebelahan dengan Dony, sementara Rosan duduk bersama Maruarar. Masing-masing membawa buku catatan dan pena yang diletakkan di atas meja.

Dalam keterangannya, Teddy mengatakan, ada dua poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, Danantara sudah mulai membangun 15 ribu rumah melalui BUMN. Jika tak ada aral melintang, 500 unit pertama akan rampung pada pekan ini. Hunian tersebut dilengkapi sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan wifi, serta fasilitas ramah anak.

Pemerintah menargetkan 15 ribu unit hunian terbangun dalam waktu tiga bulan. “BNPB juga telah memulai pembangunan 4.500 hunian sementara yang tersebar di tiga provinsi,” ujar Teddy.

Baca juga : Korban Bencana Dikasih 600 Ribu Untuk Ngontrak

Kedua, lanjut Teddy, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga telah memulai pembangunan huntap di tiga provinsi. Sebanyak 2.500 unit pertama telah dibangun sejak pekan lalu di lahan pemerintah milik BUMN. Adapun 2.500 unit kedua akan mulai dibangun pada awal pekan depan.

Teddy memastikan, huntara dan huntap dibangun dengan memenuhi sejumlah kriteria, yakni tidak berada di lokasi rawan bencana, dekat dengan permukiman, jalan besar, fasilitas umum, serta lokasi tempat bekerja para penghuni.

Ia juga meminta pemerintah daerah ikut berkontribusi. “Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut,” ujarnya.

Sebelum ke Kantor Setkab, Rosan lebih dulu dipanggil Presiden Prabowo ke kediamannya di Kartanegara, Jakarta. Pertemuan dilakukan secara empat mata dan juga diposting di akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Sabtu (27/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, kata Teddy, selain membahas Kampung Haji, Presiden meminta laporan mengenai 15 ribu hunian yang khusus dibangun Danantara untuk warga terdampak di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya. Rosan melaporkan, sedikitnya 500 hunian akan siap pada pekan ini seiring dengan pembangunan hunian lainnya.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah mempercepat pembangunan huntara dan huntap di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Huntara dibangun oleh pemerintah pusat atas rekomendasi BNPB.

“Persiapan dan percepatan pembangunan huntara ini terus dilakukan,” kata Pratikno.

Baca juga : Siang Malam Tak Kenal Lelah, TNI Dan Polri Kerja Keras Pulihkan Area Bencana

Di Aceh, daerah yang telah memasuki tahap pembangunan huntara adalah Kabupaten Pidie Jaya. Sementara itu, enam kabupaten lainnya, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen, masih dalam tahap pematangan lahan serta pembukaan akses jalan menuju lokasi pembangunan.

Adapun Kabupaten Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam proses identifikasi lahan. Di Sumut, empat kabupaten dan kota telah memasuki proses pembangunan huntara dan huntap, yakni Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat.

Sementara di Sumbar, terdapat lima kabupaten yang sedang berproses dalam pembangunan huntara, yakni Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak delapan unit huntara, Kabupaten Lima Puluh Kota tiga kopel, Kabupaten Padang Pariaman tujuh kopel atau 17 unit huntara, Kabupaten Tanah Datar satu kopel, serta Kabupaten Agam dua kopel.

Gubernur Sumut Bobby Nasution menargetkan proses verifikasi rumah rusak dapat diselesaikan pada akhir 2025. Dari laporan sementara, tercatat 30.875 unit rumah terdampak dengan kategori rusak ringan, sedang, berat, hingga hilang.

Bobby juga mempercepat penyediaan lahan pembangunan. Ia meminta bupati dan wali kota mengajukan lahan milik Pemprov Sumut di wilayah masing-masing untuk dimanfaatkan sebagai lokasi huntap.

Sementara itu, berdasarkan keterangan Pusat Penerangan TNI, rangka huntara di Lapangan Bola Nagari Salareh Aia, Jorong Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagian telah terpasang dengan kapasitas 117 kepala keluarga.

Pembangunan tersebut dikerjakan oleh personel Kodam XX/TIB dari Kodim 0304/Agam, Yon TP/Singgalang, dan Denzipur 2/PS. Dari video yang diterima, terlihat rangka baja telah terpasang di atas tapak beton yang telah mengering, bahkan sebagian dinding mulai dipasang.

Baca juga : Libur Natal, 1,5 Juta Kendaraan Keluar Jakarta

Total terdapat enam titik pembangunan huntara di Sumatera Barat. Titik pertama berada di Jorong Kayu Pasak dengan 24 barak huntara berukuran 85x64 meter yang akan dihuni 117 KK dan dikerjakan oleh 106 pekerja dengan target 15–30 Desember. Titik kedua di Jorong Aia Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebanyak 60 unit huntara berukuran 98x70 meter untuk 60 KK.

Titik ketiga di Kota Padang, tepatnya di Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, dengan pembangunan 100 unit di atas lahan seluas 10 ribu meter persegi untuk 100 KK. Titik keempat di Kabupaten Tanah Datar dengan empat barak berukuran sekitar 1.981 meter persegi dan target pengerjaan 23–28 Desember.

Titik kelima di Korong Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, dengan 34 unit huntara berukuran 80x55 meter untuk 34 KK. Titik keenam di Nagari Pulut-Pulut, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan 20 unit huntara di atas lahan seluas 2.261 meter persegi milik Pemkab Pesisir Selatan untuk 73 KK.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 12.792.600.000 untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban bencana di Sumatera selama tiga bulan.

Korban bencana yang memilih tidak tinggal di huntara akan menerima DTH sebesar Rp 600 ribu per KK setiap bulan. Penyaluran dilakukan berdasarkan SK bupati atau wali kota mengenai penerima DTH. Rekening penerima akan dibuka oleh bank Himbara atas nama warga terdampak bencana.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.