Bentuk Tim Kajian, Prabowo Fokus Beresin Banjir Jawa

 Sebelumnya 
“Saluran air perkotaan tertinggal ratusan tahun dari kebutuhan,” ujar Sukmo saat dihubungi, Senin (26/1/2026). 

Ia menyoroti gorong-gorong yang sempit, utilitas kabel yang semrawut, serta pendangkalan sungai akibat sedimentasi sebagai penyebab utama banjir yang memicu luapan air ke jalan dan permukiman. 

“Selama ini pemda biasanya hanya membersihkan gorong-gorong dan membeli pompa,” sentilnya. 

Baca juga : Raker Dengan Kapolri, DPR Kompak Dukung Polri Tetap Di Bawah Presiden

Karena itu, Sukmo mendorong penyatuan blueprint daerah rawan banjir untuk membangun sistem tata air terintegrasi lintas wilayah. Meski memerlukan biaya besar, langkah tersebut dinilai penting demi solusi jangka panjang. 

“Ego sektoral harus dikesampingkan. Kepala daerah perlu duduk bersama. Pengorbanan perlu dilakukan demi melayani rakyat,” tegasnya. 

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko menilai banjir dan tanah longsor di Pulau Jawa harus disikapi secara cermat dan menyeluruh. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif sejak dini, termasuk modifikasi cuaca di wilayah rawan bencana. 

Baca juga : M Isnur: Berpotensi Risiko Serius Terhadap Independensi

“Daerah yang sudah tergenang perlu penanganan cepat, mulai dari penyediaan kawasan pengungsian, relokasi sementara, hingga rekonstruksi lahan,” terang Sudjatmiko yang akrab disapa Miko. 

Menurut politisi PKB itu, penanganan jangka panjang harus menyentuh akar persoalan di kawasan hulu dan hilir. Apakah daya serap tanah dan ruang terbuka hijau tidak cukup, atau DAS sudah tidak mampu menampung debit air. “Jika perlu, dilakukan normalisasi sungai atau pembangunan kanal baru,” ujarnya. 

Tanggul Raksasa 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, mitigasi bencana harus segera dilakukan menyusul ancaman serius kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah di kawasan Pantura Jawa. 

Baca juga : Karyono Wibowo: Kriterianya Harus Ketat, Jangan Disamaratakan

Hal tersebut disampaikan AHY usai rapat koordinasi bersama Kepala Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf di kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). 

“Ancaman serius mengintai pesisir pantai utara Jawa dari Banten hingga Jawa Timur. Kita menghadapi tantangan ganda berupa kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah,” kata AHY. 

Menurutnya, kondisi tersebut mendorong percepatan pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) dengan mekanisme perancangan kombinasi. Selain tanggul laut, pemerintah juga akan memperkuat kawasan pesisir dengan penanaman hutan bakau atau mangrove sebagai solusi alami. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.