Dark/Light Mode

Hasan Wirajuda: Banyak Kritik Muncul Karena Informasi soal BoP Tidak Utuh

Kamis, 5 Februari 2026 08:40 WIB
Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok. Setkab)
Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok. Setkab)

RM.id  Rakyat Merdeka - Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda meminta publik tidak terburu-buru melontarkan kritik terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.

Menurut Hasan, Board of Peace merupakan inisiatif yang masih berada pada tahap awal pembentukan, sehingga peran dan sepak terjangnya belum terlihat secara nyata. Dia melihat, sebagian kritik muncul karena penilaian dilakukan berdasarkan informasi yang belum utuh.

Baca juga : Waspada Penyakit Musiman, Flu dan Diare Rentan Menyerang Saat Perubahan Cuaca

“Proses Board of Peace ini kan masih awal, jadi kita jangan tergesa-gesa menilai. Apalagi kalau kita hanya mendasarkan pada informasi yang tidak cukup utuh,” ujar Hasan, usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Hasan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo karena telah memberikan penjelasan komprehensif mengenai keterlibatan Indonesia di Board of Peace di hadapan para pakar dan ahli politik luar negeri.

Baca juga : Thales Lira Nilai Persija Layak Menang atas Madura United

Dalam pertemuan tersebut, Hasan mengatakan bahwa Prabowo memaparkan mengenai proses keterlibatan Indonesia ke badan tersebut. Prabowo juga membeberkan kontribusi yang akan diberikan Indonesia di dalam Board of Peace.

“Pertemuan ini memberikan kepada kita semua penjelasan yang lebih utuh tentang apa yang disebut dengan Board of Peace, apa kontribusi kita,” tuturnya.

Baca juga : Bangkitkan Kepercayaan Publik, ASDP Raih Predikat Informatif KIP 2025

Ia menyatakan, para akademisi dan pakar politik luar negeri sangat menantikan pertemuan tersebut karena selama ini mereka tidak selalu memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Akibatnya, pemahaman publik kerap terbentuk dari pemberitaan media massa dan media sosial.

Kendati demikian, Hasan memahami kondisi tersebut karena sebagian kebijakan diplomasi pada dasarnya bersifat konfidensial. “Karena itu, ini satu kesempatan berharga, kita mendapat pencerahan dan banyak informasi yang tidak kita ketahui,” pungkas Hasan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.