Kisah Dibukanya Normaalschool & Dihentikannya Rodi di Pantai Barat Sumatra

Sebelum hadirnya gerakan Islam modernis di  Pantai Barat Sumatra (Sumatra’s Westkust), penetapan awal Ramadhan ditentukan oleh dua aliran tarekat besar, yakni Syattariyah dan Naqsyabandiyah. Dalam kurun waktu di masa Kolonial Belanda, terdapat beberapa kisah yang menarik dicermati dalam bulan puasa – terutama di  kawasan pedalaman Minangkabau.

Ramadhan di Pantai Barat Sumatra

Pada masa kolonial Belanda untuk penetapan satu ramadhan oleh tarekat Syattariyah didasarkan pada metode Hisab Takwim atau perhitungan kalender tradisional – yang merujuk pada kitab-kitab falak Tāj al-Mulk (Tjaja Sumatra, 20 Mei 1920). Metode ini seringkali menghasilkan awal puasa yang berbeda–lebih lambat 1-2 hari, dibandingkan dengan hasil rukyat pemerintah kolonial Belanda.  

Snouck Hurgronje (1894)–seorang penasihat pemerintah kolonial Belanda, dalam De Atjehers mencatat bahwa perbedaan penentuan awal puasa dan Idul Fitri sudah terjadi sejak abad ke-18 dan ke-19, di mana kelompok tarekat memiliki pola sendiri yang konsisten dan seringkali mendahului metode rukyat.

Meskipun awal puasa telah ditetapkan oleh Perhimpoenan Penghoelo dan Pegawainya (PPDP), namun pemerintah tidak meliburkan layanan kantor-kantor administrasi. Justru pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk hari libur diberikan pada akhir Ramadhan dan beberapa hari setelah lebaran (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 13 Maret 1926).  

Kisah-kisah seputar puasa di Pantai Barat Sumatra bila ditelusuri lebih dalam memang menarik untuk diikuti. Sampai 1918 terdapat beberapa peristiwa menarik yang bisa disimak, mulai dari penarikan pasukan marsose pasca perang belasting (pajak), berdirinya Normaalschool Padang Panjang sampai dengan dihentikannya kerja rodi selama bulan puasa. 

Baca juga : Hingga Akhir Januari 2026, TBIG Perluas Bantuan Banjir di 25 Titik di Sumatera

Penarikan Serdadu di bulan Ramadhan

Kisah bermula dari laporan seorang jurnalis Sumatra-courant menulis laporan Batalion ke-20 marsose akan kembali ke Jawa. Prosesnya dimulai dari penarikan sebagian kavaleri ke Padang. Setengah skuadron akan tetap di Padang, begitu pula satu peleton dari setengah skuadron tersebut setelah dikerahkan dari Fort de Kock akan kembali ke Fort van de Capellen (Sumatra-courant, 15 Oktober 1908).

Pengerahan pasukan marsose itu bertepatan di bulan puasa. Tujuannya untuk mengantisipasi kekhawatiran dari asisten residen Agam dan Fort de Kock terhadap beredarnya rumor kembali meledaknya perlawanan terhadap belasting. “Sejauh ini, tidak ada yang menunjukkan kemungkinan hal seperti itu. Kami diberitahu bahwa tampaknya ada rencana untuk mengajukan usulan untuk tidak memungut setengah pajak kedua karena gagal panen”  - demikian Nieuwsblad van het Noorden melansirnya pada 18 Oktober 1908.

Dua tahun kemudian, masih di bulan Ramadhan, diberitakan ratusan calon murid yang mendaftar ke sekolah-sekolah adat (Onderwijsschool) di Padang terpaksa dipulangkan setelah keributan di awal tahun ajaran baru. Persoalannya bermula dari membludaknya pendaftar dan sedikitnya ruang yang disedikan untuk calon murid–yang nantinya menjadi seorang hoofdpenghulu. 

Seperti diketahui, sekolah adat ini didirikan tahun 1909, namun masih menerima calon siswa baru dalam jumlah terbatas. Tiga sekolah adat yang berada di Padang, tidaklah mewah bangunannya dan masih sederhana. Seorang guru baru, yang dipindahkan dari Palembang ke Padang, membandingkan kondisi sekolah itu dengan di tempat sebelumnya ia mengajar (Palembang). Untuk perekrutan calon murid, para guru dari  Onderwijsschool pergi ke nagari-nagari yang ada di pedalaman Minangkabau, untuk membujuk orang tua dengan kata-kata manis agar mendaftarkan anak-anak mereka (Sumatra-courant, 20 November 1910)

Normaalschool Dibuka Pada Bulan Puasa

Baca juga : Laporan UOB: Kenaikan Inflasi Januari Bersifat Sementara

Sekolah normal atau Normaalschool untuk guru penutur asli – telah dibuka dari kota kecil bernama Padang Panjang. Ibukota afdeling Batipuh X Koto tersebut memang telah dirancang sekolah khusus untuk calon-calon guru pribumi yang berasal dari kalangan menengah – bawah. 

“Baru-baru ini kami telah menyebutkan niat yang ada untuk mendirikan sekolah utama bagi guru-guru Melayu yang didirikan tahun lalu di Padang Panjang” demikian de Sumatra post melansir beritanya pada tanggal 26 April 1917. 

Tidak saja di Padang Panjang saja, pemerintah Kolonial Belanda juga ingin mendirikan tiga  sekolah yang serupa lainnya untuk di kawasan Sumatra dan Sulawesi. Rencana itu akan diwujudkan pemerintah pada tahun 1918. 

Namun, untuk lokasi sekolah-sekolah ini masih belum pasti. Dua lokasi yang diinginkan pemerintah antara lain di Aceh dan pantai timur Sumatra. Satu daerah lainnya yang dituju oleh pemerintah untuk membangun normaalschool adalah di Makassar.

Dari pemberitaan Javabode, para calon guru mulai ingin segera memulai pengalamannya di sekolah yang didirikan pada bulan puasa, Mereka umumnya berasal dari penjuru nagari yang ada di Sumatra Westkust (Sumatra-bode, 26 April 1917). 

Dihentikannya Kerja Rodi  

Satu di antara keistimewaaan yang diberikan pemerintah Kolonial Belanda terhadap anak negeri jajahan adalah  dihentikannya kerja rodi selama bulan puasa. Aturan ini ditetapkan dalam Saatsblad. 1. No. 731 tahun 1914. 

Baca juga : Ara Gaspol Tangani Kawasan Kumuh di Papua Barat Daya

Dalam aturan yang disahkan di masa Gubernur Jendral Alexander Willem Frederik Idenburg itru rupanya tidak serentak dipatuhi di Sumatra Westkuts, meskipun dalam aturan itu disebutkan, “sebolehnja djangan orang berodi kalau dalam poeasa.” 

Dihentikannya kerja paksa selama Ramadhan ini dibicarakan dalam rapat Vereeniging Insulinde Payakumbuh pada Kamis malam Jumat tanggal 19 September 1918. Sekretaris I bernama Nawie mencatat selain  Saatsblad. 1. No. 731 tahun 1914, aturan larangan berodi ini juga surat asisten residen Payakumbuh tanggal 13 Juni 1918 No. 96 ditegaskan tidak boleh memaksa orang untuk melakukan rodi. 

Pembicaraan ini mengerucut ketika Nawie melaporkan bahwa distrik Luhak masih tetap menyelenggarakan kerja paksa selama Ramadhan. “Kemudian pembicara ada dipanggil oleh controleur yang menyatakan perintah itu perintah lama. Asosiasi Insulinde seperti terburu nafsu saja.” (de Indiers, 31 Oktober 1918). 

Pembicara lainnya bernama Soetan Sampono menguatkan dari surat residen Sumatra Westkust no.98 tanggal 21 Juni 1911 yang menegaskan, bahwa segala rodi dalam puasa harus dihentikan karena melanggar aturan dalam agama Islam. “Karena mengingat keperluannya Agama Islam, baik orang dirodi dimuka atau setelah puasa (lebaran) juga tidak boleh melonggari rodi dalam puasa”. 

Akhirnya dalam rapat yang dihadiri petinggi Insulinde Payakambuh, Presiden Mohd. Djaloet; Wakil. Presiden Tan Tek Hong; Sekretaris 1 Nawie; Sekretaris 2 Abdul Morad; Bendahara 2 A. Endah Kajo; Komisaris Pemuda Soetan Kajo Padoeko Alam, dan 15 orang anggota lainnya ditegaskan bahwa kerja rodi selama puasa di distrik Loehak harus dihentikan.  

Fikrul Hanif Sufyan
Fikrul Hanif Sufyan, periset dan pengajar sejarah. Pernah menjadi dosen tamu dalam visiting scholar di Faculty of Arts University of Melbourne Australia

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.