Hati-hati, Potensi Risiko Karhutla 2026 Lebih Besar

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan, potensi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 lebih besar dari 2025. Dia merujuk data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan El Nino tahun 2026 berpotensi muncul lebih cepat pada semester kedua tahun ini.

"Saya sering sampaikan ini adalah tahun kita latihan tahun kita belajar untuk mengantisipasi apa yang akan kita hadapi," katanya, di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Meski begitu, Raja Juli mengatakan, Indonesia merupakan bangsa pembelajar. Buktinya, angka karhutla dari tahun ke tahun terus menurun. Pada 2023, luasan karhutla sekitar 1,1 juta hektar.Lalu pada 2025 turun hingga sekitar 350.000 hektar.

Untuk mencegah potensi karhutla tahun ini, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani. 

Kerja sama tersebut mencakup integrasi data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan kehutanan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pelaksanaan modifikasi cuaca serta analisis risiko berbasis sains.

Raja Juli mengatakan BMKG menjadi bagian penting dalam penurunan angka karhutla, khususnya dengan prediksi cuaca yang presisi dan teknologi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Dia memastikan koordinasi akan terus dilakukan dengan diiringi pengecekan tinggi muka air tanah. Terutama, di daerah-daerah gambut kalau sudah menyala sulit padam.

Baca juga : APHI Minta Antisipasi Dini Karhutla Jelang El Nino 2026

“OMC yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum apinya menyala. Ketika nanti di bawah 40 cm, dilakukan penambahan permukaan air tanah, kalau cadangan airnya cukup insya Allah kita tidak akan terjadi kebakaran,” jelasnya

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengingatkan, pentingnya langkah proaktif dalam mitigasi bencana karhutla melalui intervensi berbasis sains. Dia mengatakan, fokus saat ini adalah mengoptimalkan fase peralihan musim untuk membasahi lahan dan memastikan ketersediaan cadangan air sebagai benteng pertahanan sebelum puncak musim kemarau tiba

“Pelaksanaan OMC ini adalah momentum strategis. Berdasarkan data klimatologi, menyemai awan di masa transisi jauh lebih efektif. Kami berupaya menjaga kelembaban lahan di wilayah-wilayah rawan agar potensi titik panas dapat ditekan secara signifikan,” katanya.

Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo menambahkan, pelaksanaan OMC pada masa peralihan musim merupakan langkah krusial. Sebab, OMC di masa peralihan musim dapat memaksimalkan ketersediaan awan.

“Jika OMC baru dilakukan saat musim kemarau, keberadaan awan akan sulit ditemukan sehingga efektivitasnya menurun,” terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Rajiv meminta Kemenhut memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencegah potensi karhutla menjelang musim kemarau panjang 2026. Dia meminta, koordinasi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diikuti dengan langkah konkret di lapangan.

Baca juga : Dewa United Makin Panas, Riekerink: Harusnya Bisa Bersaing Juara

“Koordinasi dengan daerah-daerah rawan harus terus diperkuat. Sekarang memang sudah ada apel dan jambore, tapi itu harus ditingkatkan lagi dengan kesiapan nyata di lapangan,” katanya.

Berdasarkan data BMKG, Riau tercatat sebagai wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi di Sumatera periode 1 Januari hingga 25 Maret 2026, yakni 302 titik panas dari total 582 titik panas di Sumatera. Adapun data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan luas karhutla di Riau tercatat 2.713,26 hektar dalam kurun waktu 1 Januari hingga 24 Maret 2026.

"Data BMKG harus jadi alarm serius bagi kita semua. Jangan sampai kita kecolongan seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata politisi Partai NasDem itu.

Selain aspek pencegahan, Rajiv menekankan, pentingnya kerja sama erat antara Pemerintah dengan aparat penegak hukum (APH) baik Polri maupun Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus karhutla, khususnya yang disebabkan oleh unsur kesengajaan. 

Rajiv mengatakan, penegakan hukum terhadap pelaku karhutla harus ditegakkan tanpa pandang bulu agar ada efek jera sehingga kasus tersebut tidak terus berulang setiap tahunnya. Penegakan hukum, kata dia, harus tegas dan tidak boleh ada kompromi. 

"Kalau penegakan hukumnya lemah, maka pelanggaran akan terus terjadi. Ini harus jadi perhatian serius,” tandasnya.

Baca juga : Apresiasi Pemerintah & Polri, Pemudik Akui Arus Balik Lebaran 2026 Lebih Lancar

Terpisah, Direktur Madani Berkelanjutan Nadia Hadad membeberkan, sinyal krisis karhutla telah dimulai secara masif jauh sebelum musim kemarau tiba. Dia mencatat, luas Area Indikatif Terbakar (AIT) sepanjang Januari hingga Maret 2026 mencapai 71 ribu hektar. 

"Angka ini jauh lebih tinggi dari periode yang sama pada 2025 yakni 4,1 ribu hektar ketika Indonesia menghadapi El Nino," katanya.

Nadia mengatakan, meningkatnya angka kebakaran di awal tahun ini sangat mengkhawatirkan. Apalagi, kata dia, BMKG memprediksi musim kemarau 2026 akan datang lebih awal, berlangsung lebih panjang, dan berpotensi dipengaruhi oleh El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua.

"Kebakaran juga akan menurunkan nilai ekologis kawasan moratorium sebagai kawasan yang seharusnya dilindungi bukan hanya pada tutupannya, tetapi juga pada nilai ekologisnya," ujarnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.