Akademisi Apresiasi Program Kesejahteraan Nelayan Era Prabowo

RM.id  Rakyat Merdeka - Berbagai program peningkatan kesejahteraan nelayan yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat apresiasi dari kalangan akademisi.

Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik Iswadi menilai, program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan modernisasi armada perikanan nasional menjadi wujud implementasi visi ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat pesisir.

Menurut Iswadi, program tersebut merupakan bagian dari implementasi Asta Cita, khususnya pengembangan Ekonomi Biru yang menjadi salah satu agenda pembangunan pemerintah.

Ia menyoroti target pemerintah yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Juli 2026, yakni sedikitnya 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih telah beroperasi hingga akhir 2026, dengan pembangunan berlanjut sampai 2028.

"Program Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah wujud paling konkret dari visi ekonomi kerakyatan. Target 1.000 kampung nelayan yang beroperasi hingga akhir 2026 menunjukkan komitmen negara untuk memodernisasi kawasan pesisir, mulai dari infrastruktur, sarana perikanan, hingga pengembangan sumber daya manusianya," ujar Iswadi dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2026).

Baca juga : Kembara Nusa Gelar Program Layanan Kesehatan Gigi Gratis di Alor NTT

Selain KNMP, Iswadi juga mengapresiasi program modernisasi armada perikanan nasional yang menargetkan pembangunan 1.582 kapal ikan modern secara bertahap hingga 2028.

Menurutnya, program tersebut tidak sekadar menambah alat produksi, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi nelayan yang selama ini masih didominasi armada tradisional.

"Pembangunan 1.582 kapal ikan modern menunjukkan keseriusan pemerintah. Sebagian besar kapal berkapasitas 30 gross ton sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan. Penyalurannya melalui koperasi nelayan juga menunjukkan pendekatan tata kelola yang lebih terorganisasi dan berkelanjutan," katanya.

Penguatan Kelembagaan Nelayan

Iswadi memberikan perhatian khusus terhadap pola kelembagaan yang diterapkan pemerintah, yakni penyaluran bantuan melalui koperasi nelayan dan pengelolaan KNMP oleh Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, model tersebut dapat memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

Baca juga : Dari Attaka untuk Indonesia: Menjaga Ketahanan Energi di Era Transisi

"Yang paling saya apresiasi adalah pendekatan kelembagaannya. Melalui koperasi, nelayan ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima bantuan. Dari perspektif kebijakan publik, model ini juga dinilai lebih akuntabel dan mampu meminimalkan potensi penyimpangan," ujarnya.

Perlindungan Awak Kapal

Selain pembangunan infrastruktur dan armada, Iswadi juga menilai langkah pemerintah memperkuat perlindungan awak kapal perikanan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 sebagai kebijakan yang penting.

Menurutnya, regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perlindungan hak-hak awak kapal perikanan Indonesia sesuai standar internasional.

"Ratifikasi Konvensi ILO 188 melalui Perpres Nomor 25 Tahun 2026 merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan awak kapal perikanan. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pekerja sektor perikanan," katanya.

Iswadi juga menyoroti pernyataan Presiden mengenai sasaran program yang menyentuh sekitar 6 juta nelayan, atau lebih dari 20 juta jiwa jika dihitung bersama anggota keluarganya.

Baca juga : Kapolri Perjuangkan Hak Dan Kesejahteraan Buruh

Menurutnya, fokus tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program yang disertai target dan dukungan kebijakan.

"Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan jutaan nelayan menunjukkan bahwa program ini diarahkan pada manfaat yang luas bagi masyarakat. Hal itu diperkuat dengan dukungan anggaran, regulasi, dan target yang terukur," ujarnya.

Menutup keterangannya, Iswadi menilai berbagai program yang dijalankan pemerintah menunjukkan bahwa konsep Ekonomi Biru tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi diupayakan melalui pembangunan kawasan nelayan, modernisasi armada, penguatan koperasi, serta penyempurnaan regulasi.

"Ekonomi Biru tidak hanya menjadi konsep, tetapi diwujudkan melalui berbagai program yang menyasar langsung masyarakat pesisir. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang lebih berkelanjutan," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.