Hadapi Puncak Karhutla, PBPH Diminta Perkuat Kesiapsiagaan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meminta seluruh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada September 2026.

PBPH juga diminta aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla untuk menjaga kawasan hutan, masyarakat, serta kualitas udara.

Raja Juli mengatakan, hasil evaluasi penanganan karhutla sepanjang Agustus menunjukkan tren yang membaik di sejumlah wilayah. Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak mengendurkan kewaspadaan.

"Hasil evaluasi sepanjang Agustus menunjukkan tren penanganan yang membaik di sejumlah wilayah," kata Raja Juli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/9/2026).

Menurut dia, September menjadi periode krusial karena adanya potensi cuaca ekstrem yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Karena itu, kesiapan personel, peralatan, deteksi dini, hingga koordinasi pemadaman harus terus diperkuat.

Raja Juli menegaskan, keterlibatan pemegang PBPH dalam pengendalian karhutla bukan sekadar bentuk dukungan kepada pemerintah, tetapi bagian dari kewajiban yang melekat pada setiap pemegang izin.

Seluruh pemegang PBPH diharapkan mampu menjaga areal kerjanya tetap bebas dari kebakaran selama periode rawan karhutla.

"Kita tidak boleh berpuas diri. Kewaspadaan harus terus ditingkatkan, terutama menghadapi September yang menjadi periode krusial," pesannya.

Baca juga : Riau Zero Hotspot, Kemenhut Terus Perkuat Pengendalian Karhutla Kalimantan

Kementerian Kehutanan, lanjut Raja Juli, kini telah memiliki sistem pemantauan digital berbasis data yang lebih presisi. Sistem tersebut digunakan untuk memetakan wilayah yang membutuhkan penanganan cepat sekaligus mengevaluasi kinerja pengelola PBPH.

PBPH yang mampu menjaga areal kerjanya dengan baik akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Sebaliknya, kementerian tetap akan melakukan evaluasi objektif terhadap pemegang izin yang belum memenuhi standar kesiapsiagaan dan kepatuhan pengendalian karhutla.

Dalam menghadapi ancaman karhutla, pemerintah menyiapkan lima strategi utama. Pertama, Operasi Modifikasi Cuaca yang dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Operasi ini bertujuan memanfaatkan potensi awan hujan serta meningkatkan kelembapan tanah di wilayah prioritas.

Strategi kedua adalah patroli udara dan water bombing untuk memantau sekaligus memadamkan titik api, terutama di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Ketiga, penguatan satuan tugas darat melalui kolaborasi Manggala Agni, TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api. Pasukan darat bertugas mengisolasi sumber api, melakukan pemadaman, serta memastikan proses pendinginan berlangsung hingga tuntas.

Strategi keempat berupa penegakan hukum secara konsisten terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah ini juga dibarengi evaluasi terhadap izin usaha yang berkaitan dengan kejadian karhutla.

Sementara strategi kelima adalah edukasi dan peningkatan partisipasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Kementerian Kehutanan juga terus mengandalkan sistem pemantauan digital SIPONGI yang beroperasi selama 24 jam. Sistem berbasis satelit tersebut menyediakan informasi titik panas dan pergerakan angin secara waktu nyata untuk mendukung deteksi dini serta respons cepat di lapangan.

Baca juga : Buntut Asap Karhutla, Udara Di Kalimantan Ada Di Level Bahaya

"Upaya pencegahan karhutla adalah kerja bersama," tegas Raja Juli.

Menurutnya, kolaborasi teknis, penegakan hukum yang adil, dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting agar Indonesia dapat melewati periode rawan karhutla dengan baik.

"Sinergi dan gotong royong adalah kunci utama kita melewati masa-masa sulit ini," tambahnya.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memastikan PBPH yang menjadi anggotanya terus memperkuat kesiapsiagaan di lapangan.

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan, anggota APHI telah menjalankan standar operasional prosedur (SOP) kesiapsiagaan dan pengendalian karhutla di masing-masing areal kerja.

Pelaksanaan SOP tersebut mencakup patroli rutin, pemantauan titik panas, deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, pemeriksaan lapangan, hingga respons cepat ketika ditemukan indikasi kebakaran.

Menurut Soewarso, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak karhutla. PBPH turut membina Masyarakat Peduli Api serta mengajak masyarakat menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar.

"PBPH bukan baru siap mendukung, tetapi telah melaksanakan SOP kesiapsiagaan dan pengendalian karhutla. Anggota APHI juga melakukan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat serta berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam pengendalian karhutla," kata Soewarso.

Baca juga : KLH Segel 21 Badan Usaha, 335 Perusahaan Diverifikasi

APHI juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh anggotanya untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi periode rawan karhutla.

Seluruh PBPH diminta memastikan kesiapan sumber daya dan mengoptimalkan langkah antisipasi, mulai dari patroli, deteksi dini, kesiapan personel dan sarana prasarana, hingga koordinasi dengan pemerintah dan aparat di lapangan.

"Surat edaran tersebut memperkuat langkah yang telah dilaksanakan anggota. Kami meminta seluruh PBPH terus meningkatkan patroli, deteksi dini, kesiapan personel dan sarana prasarana, edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan seluruh pihak," ujar Soewarso.

Selain menjaga konsesi masing-masing, anggota APHI juga didorong saling membantu dalam penanganan kebakaran di luar areal kerja sesuai kebutuhan dan koordinasi pemerintah.

Menurut APHI, pendekatan berbasis bentang alam penting diterapkan karena api dan asap tidak mengenal batas administratif maupun batas konsesi perusahaan.

Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, APHI juga menjalin kerja sama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Kolaborasi tersebut mencakup pertukaran informasi, peningkatan kesiapan personel dan peralatan, dukungan pemadaman di dalam maupun luar konsesi, serta edukasi kepada masyarakat.

Sinergi antara Kementerian Kehutanan, PBPH, dunia usaha, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat penanganan titik api sekaligus menjaga hutan dan masyarakat dari dampak karhutla selama periode puncak musim kering.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.