Saksi Kemenag Ungkap Kepadatan Haji Jika Skema 92:8 Diterapkan

RM.id  Rakyat Merdeka - Mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag), Subhan Cholid mengungkapkan potensi kepadatan jemaah apabila pembagian kuota haji tambahan 2024 menggunakan skema 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Menurutnya, dengan kondisi kapasitas yang tersedia saat itu, penerapan skema tersebut berpotensi menambah kepadatan dan korban.

Hal itu disampaikan Subhan saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026) malam.

Dalam persidangan, kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini mengorek keterlibatan Subhan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR terkait pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

Subhan membenarkan mengikuti rangkaian rapat tersebut. Dia juga mengakui, saat audiensi pada 16 November 2023, pembahasan bersama Panitia Kerja (Panja) DPR masih berlangsung.

"Tim Panja dari pemerintah menyampaikan bahwa pengumuman yang disampaikan oleh Presiden melalui media itu belum muncul di e-Hajj, surat resminya belum diterima, di e-Hajj belum ada," kata Subhan.

Namun, menurut Subhan, pihak DPR berpendapat pengumuman Presiden tetap harus dipercaya. Pada akhirnya, dalam keputusan 27 November 2023, kuota haji Indonesia ditetapkan sebanyak 241.000 jemaah, dengan komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Mellisa kemudian mengonfirmasi apakah keputusan tersebut dibuat sebelum kuota tambahan secara resmi diberikan Arab Saudi, belum ada memorandum of understanding (MoU), dan kuota tambahan belum tercantum dalam sistem e-Hajj.

Dengan kondisi tersebut, kuota tambahan belum dapat dioperasionalkan. "Ya," jawab Subhan.

Sehari setelah keputusan tersebut, yakni 28 November 2023, pihaknya mulai melakukan persiapan transportasi, akomodasi, hingga konsumsi bagi jemaah.

Menurut Subhan, persiapan harus dilakukan sejak awal karena proses penyediaan layanan haji membutuhkan waktu panjang.

Persiapan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Panja mengenai pembagian kuota 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Subhan kemudian menerangkan persoalan kapasitas tempat jemaah Indonesia di Mina. Menurutnya, pada 2024 Arab Saudi memastikan setiap jemaah memperoleh ruang sekitar satu meter, termasuk jemaah dari kuota tambahan.

Persoalan muncul setelah Indonesia memutuskan tidak lagi menggunakan Mina Jadid dan menempatkan jemaah di zona 3 dan 4.

Subhan menjelaskan, Mina Jadid telah lama menjadi persoalan karena lokasinya cukup jauh dari Jamarat dan secara geografis berada di wilayah Muzdalifah.

Baca juga : Kemenag Apresiasi BAZNAS Perluas Akses Al-Quran Bagi Penyandang Tuli

Selain jarak, sebagian jemaah mempersoalkan status Mina Jadid secara syar'i karena wilayah tersebut secara geografis tidak masuk Kecamatan Mina.

Kondisi itu membuat sebagian jemaah berjalan menuju Mina pada sore hari untuk memastikan telah melaksanakan mabit di Mina.

Karena persoalan tersebut, pada 2024 Indonesia memutuskan meninggalkan Mina Jadid dan menempatkan jemaah di zona 3 dan 4.

Keputusan ini kemudian menimbulkan persoalan kapasitas. Menurut Subhan, berdasarkan koordinasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi, wilayah yang biasa digunakan Indonesia di zona 3 dan 4 hanya memiliki kapasitas sekitar 220.000 jemaah.

Sementara, dengan komposisi 92 persen dari total kuota 241.000 jemaah, jumlah jemaah reguler mencapai sekitar 221.720 orang.

"Kalau dengan kuota tambahan itu 92 persen kan kita punya kuota 221.720. Nah, itu kurang," ujar Subhan.

Kekurangan tersebut tetap ditempatkan di zona 3 dan 4, tetapi tidak menyatu dengan kelompok jemaah Indonesia lainnya.

Subhan juga mengungkapkan persoalan keterbatasan ruang sebenarnya sudah dibahas sejak Desember 2023.

Dalam rapat pada 21 Desember 2023, dia menyampaikan sekitar 27.000 jemaah yang sebelumnya ditempatkan di Mina Jadid perlu dicarikan lokasi baru apabila Indonesia tidak lagi menggunakan kawasan tersebut.

Dalam rekaman rapat yang diperdengarkan di persidangan, Subhan menjelaskan pihaknya masih mencari lokasi untuk menempatkan sekitar 27.000 jemaah tersebut karena Malaysia masih menempati lokasi yang sebelumnya menjadi salah satu opsi.

"Ketika Arab Saudi membagikan kuota, itu seluruh jemaah itu sudah tersedia tempat di Mina. Tetapi di seluruh Mina itu belum kita menentukan di mananya," ujarnya.

Setelah Indonesia memutuskan hanya menggunakan zona 3 dan 4, kebutuhan tambahan ruang sekitar 27.000 jemaah muncul karena sebelumnya kelompok tersebut ditempatkan di Mina Jadid.

Pada akhirnya, setelah pembahasan dengan mitra layanan di Arab Saudi, kapasitas di zona 3 dan 4 yang biasa digunakan Indonesia hanya sekitar 220.000 jemaah.

Kepadatan di Muzdalifah dan Mina Dalam persidangan, Subhan juga menerangkan kondisi kepadatan jemaah di Muzdalifah dan Mina yang menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan haji 2024.

Menurutnya, pada 2023 jemaah terakhir meninggalkan Muzdalifah hampir pukul 14.00 WIB.

Baca juga : Saksi Bantah Dimutasi karena Tolak Pembagian Kuota Haji 50:50

Padahal, kawasan tersebut merupakan lapangan terbuka tanpa atap sehingga jemaah terpapar panas matahari dalam waktu lama. Kondisi tersebut, kata Subhan, diperburuk oleh kepadatan.

Pada 2023, setiap jemaah di Muzdalifah hanya memperoleh ruang sekitar 0,30 meter.

Sementara di Mina, ruang efektif jemaah disebut sekitar 0,8 meter setelah dikurangi area pelayanan, jarak antartenda, dan kebutuhan lainnya.

Subhan mengatakan kondisi kepadatan juga menjadi salah satu alasan munculnya pembicaraan mengenai tanazul, yakni pengaturan sebagian jemaah untuk tidak berada di lokasi yang sama guna mengurangi kepadatan.

Pembicaraan tersebut antara lain muncul setelah kondisi pada 2023, ketika jumlah jemaah yang meninggal dunia setelah puncak haji disebut mencapai lebih dari 770 orang.

Namun, Subhan menegaskan tidak mengetahui secara pasti apakah tingginya angka kematian tersebut disebabkan oleh kepadatan di Mina.

Untuk penyelenggaraan haji 2024, Menag saat itu, Yaqut Cholil Qoumas kemudian menetapkan program Murur.

Melalui skema tersebut, jemaah lansia dan jemaah dengan kebutuhan khusus diberangkatkan lebih awal dari Muzdalifah, melintas tanpa turun, kemudian langsung menuju Mina.

Subhan mengatakanz skema tersebut mempercepat pergerakan jemaah. Jika pada 2023 jemaah terakhir meninggalkan Muzdalifah sekitar pukul 14.00, pada 2024 kawasan tersebut disebut sudah kosong sekitar pukul 07.00.

"Sehingga tidak mengalami panas teriknya matahari di Muzdalifah," ucap Subhan.

Subhan juga mengungkapkan, pada 2024 area yang tersedia bagi jemaah Indonesia di Muzdalifah justru berkurang sekitar 2 hektare.

Lahan tersebut digunakan untuk pembangunan tambahan toilet yang selama ini diminta Indonesia kepada pihak Arab Saudi. Akibatnya, ruang jemaah semakin sempit, menjadi sekitar 0,28 meter per orang.

"Jadi, kalau mereka berdiri tidak bisa lurus?" tanya Mellisa.

"Ya, satu kaki lah kira-kira," jawab Subhan.

Menurut Subhan, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat skema Murur diperlukan sebagai mitigasi kepadatan jemaah di Muzdalifah.

Baca juga : Kemenag Raih Special Recognition Award dalam Pengembangan Wisata Religi

Dalam dokumen rapat koordinasi Musytasyar Dini pada 9 Juni 2024 yang ditunjukkan penasihat hukum, disebutkan skema Murur menyasar sekitar 25 persen dari jumlah jemaah dan petugas haji, atau diperkirakan sekitar 55.000 orang.

Angka tersebut disebut berkaitan dengan sekitar 27.000 jemaah yang sebelumnya menempati Mina Jadid, tambahan 10.000 kuota, serta sekitar 18.000 jemaah yang terdampak pembangunan toilet di Muzdalifah.

Subhan mengatakan dirinya tidak mengetahui secara persis pembagian angka tersebut.

Namun, dari perspektif operasional di lapangan, pengurangan jumlah orang yang berada di Muzdalifah sejak awal diperlukan agar kondisi kepadatan lebih terkendali.

Mellisa kemudian mempertanyakan simulasi Kemenag apabila pembagian kuota haji tambahan tetap menggunakan skema 92:8. Padahal, tanpa kuota tambahan pun kondisi jemaah haji sudah sangat padat.

"Intinya begini, kalau berdasarkan data yang kami terima dari Arab Saudi kan dengan kuota 241.000 itu untuk asil regulernya itu space yang tersedia 220.000, nah kalau 92 persen itu kan 221.720, berarti kan kita kekurangan space. Nah itu kekurangan space itu akan diberikan di tempat lain, tidak di wilayah yang berkumpul jemaah haji kita," papar Subhan.

Mellisa kemudian menanyakan simulasi yang dilakukan Kemenag jika skema 92:8 tetap diterapkan. Sementara Pemerintah Arab Saudi hanya mengabulkan 73 maktab dari 78 maktab yang diminta pemerintah Indonesia.

Padahal, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, banyak jemaah meninggal dunia setelah puncak haji. Subhan mengakui kepadatan jemaah akan semakin meningkat.

Bahkan, menurutnya, bakal ada tambahan korban jika skema tersebut dipaksakan. Mellisa kemudian menanyakan kondisi pembagian jemaah jika disandingkan dengan kapasitas di lokasi.

Permintaan 78 maktab untuk 213.320 jemaah haji saja hanya dipenuhi 73 maktab. Dengan penambahan sekitar 18.400 jemaah, Kemenag harus mencari solusi atas keterbatasan tersebut.

Terlebih, kondisi cuaca pada 2024 cukup ekstrem dengan suhu yang disebut bisa mencapai 51 derajat Celsius. Pihak Arab Saudi juga menyarankan agar kegiatan tidak dilakukan pada siang hari.

"Nah, itu bagaimana? Apakah, kan tadi saksi melakukan simulasi, tapi tidak menyampaikan hasilnya. Kalau 92:8 seperti apa, 50:50 seperti apa? Itu bagaimana kalau dipaksakan 18.400 dengan fakta 213.000 saja tidak terpenuhi?" tanya Mellisa.

"Ya sangat padat, pasti akan banyak korban yang terjadi," sebut Subhan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.