Pak Dadan Timses, Saya Yang Serahkan Ke Kejaksaan

RM.id  Rakyat Merdeka - Rakyat Merdeka bersama sejumlah wartawan senior lainnya, mewawancarai Presiden Prabowo di Hambalang, pekan lalu. Berikut ini adalah tulisan seri kedua. Tentang komitmen Presiden dalam penegakan hukum.

Presiden Prabowo senang bercerita, dan menjelaskan sebuah persoalan dengan sangat komprehensif. Saat menjawab satu pertanyaan, misalnya, Presiden akan merespons, dengan lebih dulu menggambarkan tujuan besarnya, baru ke program kerja sekaligus dengan kendala yang dihadapi.

Tentang penegakan hukum, Presiden menjawab sangat blak-blakan. Komitmennya jelas, akan menindak siapapun yang korupsi tanpa pandang bulu. Orang dekatnya sekalipun, tak diberi ampun.

Presiden menceritakan tentang Dadan Hindayana, mantan anggota tim sukses yang kemudian diangkat menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, beberapa bulan lalu, terjerat kasus korupsi dan ditangkap Kejaksaan Agung.

"Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan," kata Presiden.

Baca juga : Hari Ini, Febrie Dilimpahkan Kejagung Ke Kejari Jaksel

Selain itu, ada beberapa jenderal, yang dinaikkan pangkatnya. Jagoan di lapangan. Tapi ujungnya mungkin dia khilaf atau tergoda melakukan korupsi. Hukum harus ditegakkan, tanpa pakai perasaan. “Kepentingan nasional harus di atas segalanya,” tegas Presiden.

Contoh lain, dalam kasus penyitaan aset Hotel Sultan. Meski dimiliki oleh Pontjo Sutowo yang merupakan kawannya. “Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita. Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara," ucapnya.

Sikap dan komitmen ini juga ditegaskan ketika ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan di tahun 2019. Ia melarang orang-orang dekatnya untuk berbisnis dengan Kementerian Pertahanan demi menghindari konflik kepentingan.

"Begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan. Hari pertama, malam pertama, saya kumpulin semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok. Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan,” ia menuturkan.

Demikian pula saat menjadi Presiden. "Saya berkata hati-hati, saudara, Gerindra. Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya nggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan. Dan Anda bisa lihat, berapa bupati (dari) Gerindra yang ditangkap (aparat penegak hukum), berapa wali kota, dan sebagainya," kata Prabowo.

Baca juga : Golkar Pun Pasrahkan Nasib Menterinya Kepada Presiden

Bagi Prabowo, kepentingan rakyat di atas segala hal. "Bernegara itu kita harus arif, kita harus bijak. Di ujungnya kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal," tegasnya.

Berantas Underinvoicing

Presiden juga menjawab tentang kebijakan ekspor satu pintu bagi komoditas sumber daya alam (SDA). Hal itu dilakukan untuk memberantas praktik underinvoicing, yang didasari rasa tanggung jawab melindungi kepentingan nasional Indonesia. Underinvoicing adalah pencatatan nilai ekspor pada faktur yang lebih rendah daripada nilai transaksi sebenarnya.

Akibat praktik-praktik kecurangan ekspor, potensi pendapatan negara yang hilang selama 34 tahun terakhir mencapai 908 miliar dolar AS. Karenanya, Prabowo mengatakan, tak bisa tinggal diam. Presiden berkewajiban memastikan seluruh kekayaan Indonesia dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Ini bukan soal berani atau tidak berani. Ini kewajiban. Saya telah disumpah untuk menegakkan Undang-Undang Dasar (UUD),” tegas Prabowo.

Jika hal ini dibiarkan, menurut Presiden, upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif akan terhambat. Karenanya, Presiden bersama kabinet, bergerak bersama agar masyarakat bisa benar-benar menikmati kekayaan yang berasal dari bumi Indonesia. Semangat inilah yang melahirkan kebijakan pemberantasan praktik kecurangan ekspor. Terhitung sejak 1 Juni 2026, pemerintah menerapkan mekanisme ekspor satu pintu bagi komoditas SDA strategis, meliputi batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan mineral kritis, melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI.

Baca juga : PKB Sumsel Bakal Gelar Safari Politik Awal Oktober

Prabowo berharap, kebijakan tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara sehingga dapat dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas, sekaligus menjaga defisit fiskal tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kebijakan tersebut memiliki risiko dan dapat menghadapi tentangan dari kelompok tertentu. Namun, ia siap menerima risiko tersebut selama kepentingan masyarakat tetap terlindungi.

"Soal risiko, ya apa boleh buat. Kenapa saya mau jadi Presiden kalau saya enggak berani menghadapi risiko? Ini kewajiban," tegas Presiden. (Bersambung)

Untuk menyaksikan versi video, silakan klik melalui kanal YouTube Rakyat Merdeka TV.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.