Arogansi dan Komunikasi Nirempati Pejabat Bisa Gerus Kepercayaan Masyarakat

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah pernyataan pejabat publik yang belakangan memicu polemik menunjukkan satu hal sederhana: bicara di ruang publik tidak pernah sekadar soal benar atau salahnya informasi. Pilihan kata, nada bicara, dan kemampuan membaca suasana masyarakat sama pentingnya.

CEO Pandawa PR sekaligus praktisi komunikas, Dihar Dakir menyatakan, pejabat publik membawa identitas institusi setiap kali berbicara. Karena itu, ucapan yang dianggap spontan atau sekadar bercanda bisa memiliki dampak yang jauh lebih besar.

“Ketika seorang pejabat bicara, masyarakat tidak hanya mendengar pribadinya. Mereka melihat jabatan, institusi, bahkan negara di belakang orang tersebut. Jadi setiap kata punya bobot,” kata Dihar di Jakarta.

Belakangan, publik sempat menyoroti pernyataan seorang pejabat di lembaga legislatif yang dinilai merendahkan wartawan ketika menjawab pertanyaan media. Kritik muncul, kemudian disusul permintaan maaf.

Baca juga : Raih TOP GPR Award 2026, Mendikdasmen Perkuat Komunikasi Publik Digital

Menurut Dihar, kasus seperti itu seharusnya menjadi pengingat bahwa cara menjawab pertanyaan juga merupakan bagian dari komunikasi publik. “Pejabat boleh merasa pertanyaannya berulang. Boleh merasa sudah menjawab. Tapi ketika respons yang keluar justru menyerang orang yang bertanya, substansi persoalannya langsung pindah. Publik tidak lagi bicara soal jawabannya, tetapi soal sikap pejabat tersebut,” ujarnya.

Masalah serupa juga muncul ketika pernyataan pejabat yang sebenarnya disampaikan dalam konteks panjang dipotong menjadi video singkat dan beredar di media sosial. Beberapa bahkan kembali viral berbulan-bulan setelah pernyataan aslinya disampaikan.

“Sekarang wawancara sepuluh menit bisa hidup sebagai video 20 detik. Yang beredar mungkin cuma satu kalimat. Jadi seorang pejabat perlu berpikir, kalau kalimat ini berdiri sendiri tanpa konteks, apakah masih terdengar masuk akal?” katanya. 

Dia menyatakan, pejabat tidak perlu takut berbicara. Justru sebaliknya, mereka harus semakin terbiasa menyampaikan pesan dengan sederhana, jelas, dan tidak membuka terlalu banyak ruang untuk multitafsir.

Baca juga : Karhutla dan Ujian Kepemimpinan Komunikasi Pemerintah

Tantangannya juga bukan cuma kata-kata. Ekspresi wajah, intonasi, cara menghadapi pertanyaan kritis, candaan, hingga komentar di media sosial ikut membentuk persepsi. “Kadang bahasa tubuh bicara lebih keras daripada naskah yang sudah disiapkan,” kata Dihar.

Menurutnya, pejabat publik seharusnya menjadi shock absorber ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan. Komunikasi pemerintah idealnya menenangkan situasi dan memberi kepastian, bukan malah menciptakan kegaduhan baru, apalagi melukai.

“Komunikasi pejabat itu bukan soal menunjukkan siapa yang paling pintar atau siapa yang punya kekuasaan. Ini soal rasa. Ketika rakyat sedang gelisah, hal pertama yang harus muncul adalah rasa bahwa mereka didengar dan dilindungi,” ujarnya.

Dihar menilai, Pemerintah juga tidak harus selalu membuka respons dengan deretan angka dan penjelasan teknis. Dalam situasi sensitif, masyarakat kadang ingin mendengar satu hal lebih dulu: bahwa persoalan mereka dipahami.

Baca juga : PTPN I Raih Dua Penghargaan AHI 2026, Perkuat Komunikasi Transformasi

Setelah itu, Pemerintah bisa menjelaskan fakta, langkah yang sedang dilakukan, serta dampaknya bagi masyarakat. “Empati bukan berarti pemerintah membenarkan semua kritik. Pemerintah tetap boleh membantah informasi yang salah dan mempertahankan kebijakan. Tetapi ada cara menyampaikannya tanpa membuat masyarakat merasa diremehkan,” katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.