Arogansi dan Komunikasi Nirempati Pejabat Bisa Gerus Kepercayaan Masyarakat

 Sebelumnya 
Jangan Tunggu Sampai Viral

Dihar melihat, salah satu masalah yang berulang dalam komunikasi pemerintahan adalah komunikasi baru dianggap penting setelah kontroversi muncul. Menurutnya, polanya mudah dikenali. Pejabat bicara. Potongan pernyataan viral. Publik bereaksi. Klarifikasi disiapkan. Kalau tekanan membesar, permintaan maaf menyusul.

“Kalau terjadi sekali, mungkin memang salah bicara. Tapi kalau pola itu terus berulang, kita harus berani mengatakan ini bukan lagi sekadar slip of the tongue. Ada sistem komunikasi yang perlu diperbaiki,” ujar Dihar.

Menurutnya, tim komunikasi seharusnya bekerja jauh sebelum seorang pejabat berdiri di depan kamera atau mikrofon. Mereka perlu membaca percakapan masyarakat, memahami isu yang sedang sensitif, memperkirakan pertanyaan sulit, dan menyiapkan pesan yang sesuai dengan kondisi publik. Yang tidak kalah penting, tim komunikasi harus berani memberi masukan kepada pejabat.

Baca juga : Raih TOP GPR Award 2026, Mendikdasmen Perkuat Komunikasi Publik Digital

“Kalimat ini terlalu defensif. Analogi ini bisa menyinggung. Candaan ini tidak perlu. Pertanyaan ini kemungkinan akan muncul. Hal-hal seperti itu harus dibicarakan sebelum pejabat tampil. Itu baru komunikasi strategis,” katanya.

Selain itu, menurutnya, social listening juga perlu menjadi kebiasaan. Pemerintah perlu tahu apa yang sedang membuat masyarakat khawatir, marah, atau bingung sebelum menjelaskan sebuah kebijakan.

Menurut Dihar, pesan yang benar secara substansi tetap bisa gagal jika disampaikan dengan bahasa yang terasa jauh dari kehidupan masyarakat. “Kalau masyarakat sedang sulit mencari pekerjaan, lalu pemerintah bicara tentang kondisi ekonomi dengan bahasa yang terlalu nyaman, pasti muncul jarak. Datanya mungkin benar. Tapi masyarakat bisa merasa pengalaman hidup mereka tidak dianggap,” ujarnya.

Hal yang sama berlaku di media sosial. Dihar menjelaskan, ketika sebuah akun membawa nama dan identitas seorang pejabat, apa pun yang muncul dari akun tersebut akan ikut membentuk persepsi terhadap pemiliknya. “Pengelolaan akun bisa diberikan kepada tim. Tanggung jawab reputasi tidak bisa,” kata Dihar.

Baca juga : Karhutla dan Ujian Kepemimpinan Komunikasi Pemerintah

Dia menegaskan, pejabat publik tidak dituntut menjadi komunikator yang sempurna. Seorang pejabat boleh mengatakan belum mengetahui jawaban, meminta waktu untuk memeriksa data, atau mengakui sebuah program belum berjalan sesuai harapan.

Menurutnya, yang berbahaya justru ketika ketidaktahuan ditutup dengan sikap defensif, sementara kegelisahan masyarakat dibalas dengan candaan atau kemarahan.

“Publik tidak selalu menuntut pemimpin punya jawaban untuk semuanya. Mereka ingin merasa pemimpinnya mau mendengar, tidak meremehkan persoalan mereka, dan cukup rendah hati ketika memang ada yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Menurut Dihar, komunikasi akhirnya bukan sekadar pekerjaan humas atau aktivitas publikasi. Komunikasi adalah bagian dari kepemimpinan. Reputasi, kata Dihar, tidak dibangun dari satu konferensi pers atau satu unggahan media sosial. Ia terbentuk dari konsistensi antara kata-kata, tindakan, dan apa yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Baca juga : PTPN I Raih Dua Penghargaan AHI 2026, Perkuat Komunikasi Transformasi

“Pejabat yang menabur empati punya peluang memanen kepercayaan. Tetapi kalau yang terus ditabur adalah arogansi dan ketidakpekaan, jangan heran kalau yang datang kemudian adalah gelombang kemarahan. Ketika kepercayaan sudah hilang, klarifikasi sepanjang apa pun belum tentu bisa mengembalikannya,” tutup Dihar.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.