Akademisi UIN Kendari: Dugaan Penyadapan Presiden Ancam Stabilitas Negara

RM.id  Rakyat Merdeka - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto menjadi persoalan serius yang dinilai dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara. Kasus yang diungkap Bareskrim Polri pada 3–5 November 2026 tersebut bahkan mendapat perhatian akademisi karena dinilai memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pelanggaran prosedur penyadapan.

Akademisi UIN Kendari, La Ode Anhusadar menilai,.dugaan penyadapan terhadap kepala negara harus ditangani secara menyeluruh. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi menyentuh persoalan konstitusi dan keamanan nasional, terlebih apabila ditemukan adanya kepentingan tertentu di balik pengumpulan informasi terhadap Presiden.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, Bareskrim Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri diduga terlibat dalam penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menjelaskan, aktivitas penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa memenuhi ketentuan hukum. Sejumlah nomor telepon milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga kalangan pengusaha disebut dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa dilengkapi permohonan penyidik maupun laporan polisi.

Dugaan pelanggaran tersebut juga mencakup penghapusan catatan aktivitas penyadapan atau log pada Oktober 2026. Rangkaian tindakan itu memunculkan pertanyaan mengenai tujuan pengumpulan informasi serta kemungkinan adanya kepentingan lain di luar penegakan hukum.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan bahwa tindakan tersebut berpotensi mengarah pada makar dan dapat membahayakan keselamatan kepala negara.

Baca juga : Pakar: Dugaan Penyadapan Presiden Masuk Kategori Pelanggaran HAM

Anhusadar berpandangan, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dipandang sebagai persoalan internal lembaga semata. Sebab, objek yang menjadi sasaran merupakan kepala negara sekaligus simbol kedaulatan dan penyelenggaraan Pemerintahan.

"Penyadapan terhadap Presiden adalah penyadapan terhadap simbol negara. Pasal 258 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 32 UU ITE sudah jelas mengatur ancamannya hingga 10 tahun. Ini bukan delik biasa, ini menyangkut keamanan nasional," kata Anhusadar dalam keterangan, Sabtu (7/11/2026).

Dia menjelaskan, tindakan penyadapan pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sejumlah lembaga tersebut antara lain KPK, BNN, Kejaksaan, dan Polri, dengan persyaratan serta mekanisme pengawasan yang harus dipenuhi.

Ketentuan mengenai prosedur penyadapan di lingkungan kepolisian juga diatur melalui Perkap No 5 Tahun 2010. Karena itu, apabila sistem penyadapan digunakan tanpa dasar hukum dan verifikasi yang sah, tindakan tersebut berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Terlebih, Direktur Siber Bareskrim Brigjen Suhermanto menyampaikan bahwa lokasi penyadapan berada di lingkungan Polri. Kondisi ini dinilai perlu ditelusuri untuk mengetahui bagaimana sistem tersebut dapat digunakan di luar mekanisme yang semestinya.

Sasaran Penyadapan Meluas, Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

Baca juga : Bamsoet: Pahlawan Telah Korbankan Jiwa, Tak Boleh Ada yang Korbankan Bangsa

Persoalan lain yang menjadi perhatian Anhusadar adalah luasnya pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Selain Presiden, sejumlah menteri dan jurnalis juga disebut masuk dalam daftar nomor yang diintersep.

Menurutnya, praktik semacam itu dapat menimbulkan persoalan serius bagi kehidupan demokrasi apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Penggunaan perangkat negara untuk mengumpulkan informasi di luar kepentingan penegakan hukum juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Perhatian terhadap kasus ini turut mendorong pemerintah mengevaluasi sistem dan regulasi penyadapan. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan evaluasi akan dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kemenko Polkam.

"Bayangkan Presiden diintersep, menteri disadap, kita tidak tahu untuk apa. Itu masalah serius bagi negara," kata Yusril dalam konferensi pers, Selasa, 3 November 2026.

Anhusadar menegaskan, penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara independen dan terbuka. Ia mengingatkan agar penyidikan tidak hanya berfokus pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Ia juga menyoroti arahan Presiden kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar perkara tersebut diusut secara tuntas tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan pihak yang diperiksa.

Baca juga : Rapat Paripurna DPR Soroti Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

"Jangan sampai kasus ini berhenti pada penetapan tersangka. Publik butuh tahu motifnya apa, untuk siapa hasil sadapan itu, dan apakah ada aktor intelektual lain. Bareskrim harus buka terang," tegasnya.

Sementara itu, pihak Istana menyatakan bahwa pelayanan kepolisian tetap berjalan normal karena perkara tersebut diduga melibatkan oknum tertentu dan bukan merupakan kebijakan institusi Polri secara keseluruhan.

Kasus ini juga menjadi perhatian sejumlah media internasional, di antaranya AFP, Channel News Asia, dan Gulf News. Sorotan dari luar negeri tersebut memperlihatkan bahwa persoalan dugaan penyadapan terhadap kepala negara telah menjadi perhatian yang melampaui ruang lingkup domestik.

Anhusadar berharap seluruh rangkaian penyidikan dapat mengungkap secara terang tujuan penyadapan, pihak yang memperoleh hasil intersepsi, hingga kemungkinan keterlibatan aktor lain.

Menurutnya, pengungkapan menyeluruh diperlukan agar dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan tidak berhenti sebagai perkara pidana biasa, tetapi juga menjadi momentum pembenahan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara.

Transparansi penanganan kasus tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan perangkat negara yang mengancam keselamatan kepala pemerintahan, merusak tatanan konstitusi, maupun mengganggu stabilitas demokrasi Indonesia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.