Dark/Light Mode

Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden Naik Penyidikan, Polri Dalami Aktor Lain

Selasa, 17 November 2026 17:53 WIB
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir. (Foto: Divhumas Polri)
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir. (Foto: Divhumas Polri)

RM.id  Rakyat Merdeka - Mabes Polri menyatakan perkara dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah memasuki tahap penyidikan.

Penyidik telah menemukan dugaan tindak pidana dalam pengembangan kasus tersebut.

"Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, di Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (16/11/2026).

Baca juga : Sidang Etik EHS, Polri Dalami Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dan Akses Ilegal

Isir menambahkan, penyidik juga mendalami dugaan adanya end user atau penerima akhir lainnya yang terkait dengan penyadapan dan akses ilegal tersebut, selain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurutnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjukkan komitmen dalam mengusut perkara ini dengan membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.

Diketahui, perkara penyadapan ilegal empat jenderal polisi yang pernah menduduki jabatan strategis di Korps Bhayangkara ditetapkan sebagai tersangka. 

Baca juga : DPR Gaspol Bahas UU Penyadapan

Tiga orang lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026). Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP); mantan Kadivkum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN); serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Sementara itu, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Slamet Uliandi (SU), menjadi tersangka keempat. Penetapan tersebut dilakukan pada Kamis (5/11/2026).

Seiring dengan proses penyidikan, Polri juga menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Hingga saat ini, Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.