Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
KPK Periksa Dirut PT Indo Arta Multitek soal Dugaan Aliran Uang BNPB
Selasa, 17 November 2026 18:00 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi dari kalangan swasta terkait kasus dugaan korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Salah satu saksi yang dimintai keterangan adalah Direktur Utama PT Indo Arta Multitek, Nyanyang Ridwan.
Selain Nyanyang, penyidik KPK juga memeriksa delapan pihak swasta lainnya. Mereka terdiri atas Direktur Utama PT Saung Hiji Rasa berinisial FN, Direktur Utama PT Amarta Indonesia Organizer berinisial EDA, dua karyawan swasta, serta dua wiraswasta.
"Secara umum, pemeriksaan para saksi dari pihak swasta berkaitan dengan proses-proses pengadaan barang dan jasa, serta proyek-proyek yang dikerjakannya. Termasuk dugaan aliran uang sebagai kickback kepada oknum di BNPB," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi Selasa (17/11/2026).
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bima Setiawan (BMS), tenaga ahli Kepala BNPB yang juga adik mantan Kepala BNPB; Richard Erlangga (RIC), tenaga ahli Kepala BNPB saat itu; serta Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).
Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Syifa Nrika Ghifarin (SNG) dan Gery Prasetiawan (GER), Direktur PT Trans Lintas Selaras (SLS).
Baca juga : Saatnya, Waspada Banjir
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan bahwa penyidik menemukan dua klaster dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa melalui metode penunjukan langsung selama periode 2024-2026.
Taufik menduga, sejumlah penyedia terafiliasi dengan Bima Setiawan. Total nilai pengadaan yang terkait dengan penyedia tersebut mencapai Rp 148 miliar, dengan rincian Rp 45,76 miliar pada 2024, Rp 52,27 miliar pada 2025, dan Rp 50 miliar pada 2026.
Menurut KPK, dana siap pakai (DSP) yang digunakan dalam pengadaan tersebut diduga mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan Bima dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Salah satunya diduga digunakan untuk membeli saham PT Medela Potentia Tbk (MDLA) melalui PT Alfa Veritas Energizer (AVE).
"Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar (1,07 persen) dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp 206 per lembar atau setara Rp 30,98 miliar," ungkap Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).
Baca juga : KPK Dalami Aliran Suap Proyek BNPB
Sementara klaster kedua berkaitan dengan dugaan suap kepada sejumlah oknum di BNPB. Mereka diduga menerima uang dari vendor yang terlibat dalam berbagai proyek yang menggunakan DSP.
Taufik menyebut, Richard diduga meminta imbalan atau fee kepada penyedia agar mendapatkan proyek di BNPB. Salah satu penyedia yang diduga menyanggupi permintaan tersebut adalah PT Trans Lintas Selaras (SLS).
Selama Januari hingga September 2026, Richard diduga menerima uang melalui Gery dengan total Rp 2,38 miliar.
Pada periode yang sama, Gery juga diduga memberikan uang sebesar Rp 140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit selaku PPK.
"Selain itu, GPS juga diduga menerima uang tunai senilai Rp 1,7 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat (AS), 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas seberat 133 gram, tabungan emas seberat 192 gram, yang di antaranya berasal dari vendor atau penyedia pengadaan BNPB," beber Taufik.
Taufik menjelaskan, DSP BNPB digunakan untuk mendukung penanganan dan penanggulangan berbagai bencana.
Baca juga : BNPB Intensifkan Modifikasi Cuaca, Luas Karhutla Papua Selatan Turun
Di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta penanganan banjir di Aceh dan Sumatera.
Dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan aset dengan nilai keseluruhan yang disebut mencapai Rp 5,47 miliar.
Barang bukti itu terdiri atas uang tunai sekitar Rp 3,5 miliar, mata uang asing berupa 7.500 dolar AS dan 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas seberat 133 gram senilai Rp 315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp 452 juta, serta aset kripto senilai Rp 1,1 miliar.
Atas dugaan perbuatannya, Bima dijerat Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Richard dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b serta Pasal 12 huruf i UU Tipikor.
Sementara itu, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan selaku pihak yang diduga memberikan suap dijerat Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 606 ayat (1) KUHP Nasional. Adapun Gabriel Purwaka Sigit dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b serta Pasal 12B UU Tipikor.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya