Dark/Light Mode

Perlawanan Tidak Diterima, Kasus Korupsi Tambang Samin Tan Lanjut Pembuktian

Kamis, 19 November 2026 20:09 WIB
Samin Tan. (Foto: M. Wahyudin/Rakyat Merdeka)
Samin Tan. (Foto: M. Wahyudin/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menyatakan tidak dapat menerima nota perlawanan yang diajukan Samin Tan selaku pemilik PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dengan demikian, perkara yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 17,74 triliun tersebut berlanjut ke tahap pembuktian.

"Mengadili, menyatakan perlawanan Advokat Terdakwa Samin Tan tersebut tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Hakim Nyoto Hindaryanto saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Hakim menyatakan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Majelis juga memerintahkan jaksa penuntut umum melanjutkan pemeriksaan dengan menghadirkan saksi untuk membuktikan surat dakwaan pada persidangan berikutnya.

"Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan," lanjut Nyoto yang didampingi hakim anggota Masduki dan Hiashinta Fransiska Manalu.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan sebagian besar saksi berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, Samin Tan juga bertempat tinggal di Jakarta.

Majelis menilai penggabungan perkara dugaan korupsi dan TPPU dapat dilakukan demi efektivitas persidangan.

Baca juga : Bos Tambang Bauksit Sudianto Segera Diadili di PN Jakpus

Berdasarkan data jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung (Kejagung), terdapat 142 saksi dalam perkara tersebut.

Dari jumlah itu, sebanyak 52,1 persen berdomisili di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

"Yang secara geografis jelas lebih dekat dengan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada Pengadilan Tipikor Palangkaraya," sebut hakim.

Majelis hakim menilai pertimbangan tersebut sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Asas tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2).

Sebelumnya, jaksa mendakwa pengusaha tambang Samin Tan melakukan korupsi tata kelola pertambangan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, selama periode 2017–2025.

Perbuatan tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp 17,74 triliun.

Jaksa menyatakan, Samin Tan selaku pemilik PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) melakukan korupsi secara bersama-sama dengan sejumlah terdakwa lainnya.

Baca juga : Kejagung Banding Vonis 5 Tahun Bui Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto

Mereka adalah A. A. Ngr Bagus Jaya Wardhana selaku Direktur PT AKT, Muhammad Juni Eka Wardhana selaku Komisaris Utama PT Cordelia Bara Utama, Helmi Zaidan Mauludin selaku General Manager PT OOWL Indonesia, dan Handry Sulfian selaku Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Rangga Ilung, Kalimantan Tengah.

"Telah turut serta melakukan perbuatan tindak pidana secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 17,74 triliun," ungkap jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).

Jaksa menyebut perbuatan korupsi tersebut telah memperkaya sejumlah pihak.

Rinciannya, Samin Tan sebesar Rp 17,74 triliun, Muhammad Juni Eka Wardhana sebesar Rp 170,4 miliar, serta pihak-pihak di KSOP Rangga Ilung sebesar Rp 3,98 miliar.

Selain itu, Samin Tan juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang senilai Rp 18,1 triliun. Jaksa menyebut sumber dana tersebut berasal dari hasil korupsi.

"Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan," beber jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Jaksa mengungkapkan Samin Tan tetap mengekspor batu bara dari wilayah pertambangan berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT.

Padahal, PKP2B perusahaan tersebut telah diterminasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak 2017.

Baca juga : Terbukti Suap Eks Ketua Ombudsman Rp 1,5 Miliar, Pengusaha Dihukum 17 Bulan Bui

Menurut jaksa, sebanyak 5.882.586,74 metrik ton (MT) batu bara PT AKT dijual kepada Rescom Mineral Trading FZE Ltd. Nilai pembayaran dari penjualan tersebut mencapai Rp 18,1 triliun.

Namun, pembayaran tidak dilakukan langsung ke rekening PT AKT. Samin Tan melalui orang-orang kepercayaannya diduga meminta agar pembayaran dialihkan ke lima perusahaan lain yang telah ditunjuk.

Penerimaan tersebut tidak pernah tercatat sebagai pendapatan PT AKT maupun muncul dalam pembukuan perusahaan.

"Agar uang dari hasil penjualan batu bara tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa Samin Tan sejumlah 690.503.722,1 dolar Amerika Serikat (AS)," lanjut jaksa.

Untuk menampung pembayaran dari Rescom Mineral Trading FZE, Samin Tan menggunakan rekening penampung utama yang berganti secara berkala.

Pada periode 2016–2020, rekening PT AKT digunakan sebagai penampung. Selanjutnya, pada 2020–2023, pembayaran dialihkan melalui rekening PT Beyond Property.

Sementara pada periode 2023–2025, rekening PT Bagas Bumi Persada digunakan sebagai rekening penampung utama.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.