KPK Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Aset Pertamina Di Barito Timur

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi rapat koordinasi (rakor) antara pemda Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan PT Pertamina (Persero) terkait aset jalan di Kabupaten Barito Timur. Ini dilakukan untuk mendorong pemanfaatan aset untuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Menindaklanjuti hasil rakor tersebut, KPK diwakili Satgas Korgah Wilayah II bersama Gubernur Kalteng dan jajarannya, melakukan kunjungan ke lokasi aset di Kabupaten Barito Timur, hari ini, Kamis (6/8).

"KPK berharap adanya sinergi antara Pemda Kalteng dan Pertamina untuk mengembangkan infrastruktur jalan, meningkatkan konektivitas antar daerah guna mempermudah transportasi komoditas. Terutama hasil pertambangan dan perkebunan," ujar Ketua Satgas Korgah Wilayah II Asep Rahmat Suwandha.

Aset berupa jalan yang terletak di Desa Bentot Kecamatan Petangkep Tutui sampai dengan Desa Telang Baru Kecamatan Paju Epat tersebut termasuk landing site yang terletak di Sungai Patai Telang Baru. Aset ini merupakan jalan khusus untuk transportasi pengangkutan hasil pertambangan, perkebunan, dan pertanian di Kabupaten Barito Timur.

Baca juga : Optimalisasi BUMDES di Era Daring

Aset jalan sepanjang 60 km senilai Rp 200 miliar ini awalnya dibuka untuk mendukung mobilisasi kegiatan eksplorasi Pertamina di daerah Tanjung pada akhir 1960-an.

Sebelumnya dalam pertemuan yang dilakukan pada Rabu (5/8), di Aula Kantor Gubernur Kalteng telah dibahas rencana untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan aset yang dapat memberikan efek pengganda ekonomi dengan estimasi nilai Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun.

Dana itu diharapkan dapat memulihkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng pasca pandemi covid-19.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyampaikan dirinya dan jajaran pemda Kalteng berkomitmen mendorong optimalisasi aset Pertamina tersebut guna menambah PAD.

Baca juga : Update Corona, Kasus Baru Dan Kasus Sembuh, Terbanyak Ada Di Jatim

Dia juga menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung upaya KPK membantu pemda dan Pertamina dalam menyelesaikan aset yang masuk kawasan hutan pada jalan Pertamina, dengan membangun sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk kesejahteraan masyarakat Kalteng.

"Pemerintah daerah meminta kepada Pertamina untuk menyerap tenaga kerja lokal serta berpedoman kepada aspek Health, Safety and Environment (HSE)," ujar Sugianto.

Sementara PT Pertamina menyambut baik kerjasama optimalisasi pemanfaatan aset ini dengan menggandeng stakeholder yang ada di Pemprov, Pemkab dan mitra lainnya. Pertamina membutuhkan dukungan pemda dalam pendayagunaan aset Pertamina di Barito Timur, sehingga kegiatan optimalisasi aset dapat segera terealisasi.

Sementara itu, Asdatun Kejaksaan Tinggi Kalteng Ronald Bakara memberikan pandangan dari aspek hukum administrasi negara. Menurutnya, penertiban sertifikat hak pakai aset milik Pertamina sudah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik.

Baca juga : Kementan Dorong Penerapan Standar Mutu Hortikultura

"Aset sudah clear sehingga dapat menguatkan program optimalisasi aset. Untuk itu agar dibuatkan MoU antara PT Pertamina (Persero), Pemprov Kalteng dan Pemkab Barito Timur," ujar Ronald.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.