Sinergi Pemerintah-Masyarakat Dapat Tingkatkan Budaya Literasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengungkapkan beberapa permasalahan klasik yang masih terjadi terkait pengembangan perpustakaan. Ia mencontohkan seperti belum idealnya rasio ketercukupan koleksi, kurangnya tenaga perpustakaan, akses layanan perpustakaan yang belum merata, sampai sarana prasarana perpustakaan yang ada belum sesuai standar nasional perpustakaan. 

Lalu, pelibatan masyarakat dalam pembangunan perpustakaan juga yang belum optimal. Juga keterbatasan anggaran pembangunan perpustakaan dan literasi masyarakat terbatas serta belum optimalnya implementasi regulasi tentang perpustakaan oleh pemerintah daerah.

Semua hal itu dibeberkan Syarif Bando dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2021, Selasa (23/3). Rakornas Bidang Perpustakaan 2021 digelar secara virtual dan diikuti peserta 10.473 peserta yang terdiri dari Perpusnas, Perpustakaan Umum dari berbagai wilayah, Bappeda, Taman Baca Masyarakat (TBM), kementerian/lembaga, pegiat literasi, penerbit, dan lainnya. 

Baca juga : Pemerintah Ajukan Syarat Pengeboran Migas

“Dalam Rakornas ini, pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan permasalahan tersebut. Baik melalui pendanaan langsung dari APBN seperti penyaluran dana DAK (Dana Alokasi Khusus), kegiatan dekonsentrasi, berbagai insentif dan bantuan perpustakaan, maupun melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan,” ujarnya).

Perpusnas optimis, dengan jerih payah semua dan dukungan pemerintah daerah akan membawa kemajuan perpustakaan dalam upaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Utamanya dalam peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berpengetahuan dan berkarakter.

”Kita semua patut bersyukur dan makin bersemangat. Kita saksikan bersama bahwa dalam Rakornas ini, pengembangan perpustakaan di Indonesia mendapat dukungan yang positif dari semua narasumber,” tuturnya.

Baca juga : Kemampuan Literasi Tinggi Tingkatkan Produktivitas Masyarakat

Dia merinci, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan, menyatakan dukungan melalui regulasi ke daerah. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyemangati para pustakawan dan pegiat literasi sebagai profesi penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mendorong ASN menjadi agen literasi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mendukung melakukan kebijakan dalam bidang perpustakaan. 

Lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan akan mendukung pelaksanaan literasi di sekolah. “Komisi X DPR melalui dukungan legislatifnya. Selanjutnya, Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo) yang siap mengembangkan perpustakaan di daerah untuk menjadikan literasi sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di daerah agar lebih produktif,” terang Syarif.

Syarif melanjutkan, Bupati Magetan Suprawoto mendukung dan telah aktif dalam mengembangkan perpustakaan dan literasi khususnya gerakan menulis lokal konten. Kementerian Keuangan melalui dukungan anggaran DAK Fisik untuk peningkatan kualitas layanan perpustakaan di daerah. “Di samping itu juga, semua stakeholder melalui forum-forum perpustakaan serta dukungan dari para pegiat literasi dan media, yang tidak mengenal pamrih terus berupaya dan konsisten secara mandiri penuh keikhlasan sungguh sangat berarti dalam turut serta peningkatan literasi masyarakat dalam mendukung SDM unggul menuju Indonesia Maju,” urainya.

Baca juga : Pasca Pandemi, Masyarakat Gaungkan Bangga Buatan Indonesia

Dari hasil Rakornas ini, lanjutnya, akan disusun laporan lengkap baik untuk sesi kebijakan, praktisi, dan sesi ruang konsultasi yang berjumlah 17 ruang. Hasil Rakornas Bidang Perpustakaan 2021 ini juga akan menjadi bahan pengambilan kebijakan pembangunan perpustakaan ke depan.

Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus, serta pemangku kepentingan bersinergi lintas Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat lembaga dalam mewujudkan peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, sasaran strategis pembangunan nasional bidang perpustakaan 2022 adalah terwujudnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat dengan target nilai tingkat kegemaran membaca 63,3 (sedang) dan indeks pembangunan literasi masyarakat 13 (cukup). 

”Sebagai pimpinan dan penanggung jawab di bidang perpustakaan, yang telah dikerjakan dan menjadi komitmen bersama dalam forum penting ini dapat kita tindaklanjuti sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan dan kepustakawanan,” tutup Syarif. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.