Dewan Pers

Dark/Light Mode

Bamsoet Ajak BKS Upayakan SIM Internasional Indonesia Bisa Diterima Seluruh Dunia

Jumat, 7 Mei 2021 14:40 WIB
Ketua MPR/Ketua Umum IMI Bambang Soesatyo (kiri) bertemu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (7/5). (Foto: Istimewa)
Ketua MPR/Ketua Umum IMI Bambang Soesatyo (kiri) bertemu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (7/5). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengajak Kementerian Perhubungan dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri duduk bersama IMI, menindaklanjuti surat Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) kepada Polri pada 29 Juni 2018, yang merekomendasikan agar IMI dijadikan pihak terkait dalam penerbitan SIM Internasional Indonesia agar bisa diterima di seluruh dunia. Hal ini merujuk pada Vienna Convention on Road Traffic 1968, yang merupakan penyempurnaan dari Geneva Convention on Road Traffic 1949, dan sebelumnya Paris Convention on Motor Traffic 1926.

"Di dalam peraturan FIA, SIM Internasional yang dikeluarkan suatu negara, haruslah diterbitkan oleh organisasi anggota FIA. Di Indonesia, dalam hal ini adalah IMI. Sementara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengamanatkan Polri sebagai pihak yang menerbitkan SIM, baik untuk keperluan nasional maupun internasional. IMI tidak ingin mengubah ketentuan UU tersebut. Pertemuan tripartit antara IMI, Kementerian Perhubungan, dengan Korlantas Polri, justru untuk mencari solusi penguatan agar SIM Internasional yang dikeluarkan Indonesia, bisa diakui di berbagai negara dunia, sesuai ketentuan FIA," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai bertemu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS), di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (7/5).

Berita Terkait : Mahfud MD Dipercaya Salurkan Donasi Laptop Ke Ponpes

Beberapa pengurus inti IMI turut hadir dalam pertemuan ini. Antara lain Sekretaris Jenderal Ahmad Sahroni yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR, Wakil Ketua Umum Mobilitas Rifat Sungkar, Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis, serta anggota Budang Komunikasi dan Media Sosial Hasby Zamri.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, salah satu solusinya, misalkan, untuk pendaftaran, uji praktek, hingga pembayaran administrasi SIM Internasional sesuai ketentuan PNBP Polri yang telah ada, tetap dilakukan di Korlantas Polri sesuai domain yang telah diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan penerbitan kartunya dilakukan IMI berdasarkan rekomendasi dari Korlantas Polri. Tidak menutup kemungkinan solusi lainnya, yang nanti akan lahir setelah adanya pertemuan tripartit tersebut.

Berita Terkait : Bamsoet Ajak Tumbuhkan Nasionalisme Demi Pembangunan Karakter Generasi Muda

"Dengan melibatkan IMI, SIM Internasional Indonesia akan mendapatkan fasilitas tambahan, bisa mengklaim asuransi jika terjadi sesuatu di luar negeri. Tidak seperti saat ini, warga Indonesia yang memiliki SIM Internasional Indonesia kesulitan mengklaim asuransi, karena penerbitannya tidak melibatkan anggota FIA, dalam hal ini adalah IMI," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, keterlibatan IMI juga akan semakin membuat SIM Internasional Indonesia diakui dan dilegitimasi oleh lebih banyak negara dunia. Khususnya negara anggota FIA yang jumlahnya mencapai 146 negara, tersebar dari mulai Asia, Australia, Eropa, Amerika, hingga Afrika.

Berita Terkait : Bamsoet Dukung Pembangunan Sirkuit Internasional Batam

"Seperti negara-negara besar, antara lain Argentina, Australia, Perancis, Jepang, Amerika Serikat, Spanyol, dan lain sebagainya. Sehingga memudahkan warga Indonesia yang sedang bepergian ke luar negeri. Sekaligus semakin memperkuat harkat, derajat, dan martabat bangsa di depan negara-negara dunia lainnya, karena SIM Internasional Indonesia turut diakui oleh negara-negara dunia," pungkas Bamsoet. [USU]