Hadiri Puncak HPN 2023, Ketua MPR Dorong Profesionalisme Insan Pers

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan serta mengajak seluruh insan pers untuk selalu meningkatkan kualitas diri serta organisasi, sehingga karya-karyanya bisa berdampak baik untuk bangsa dan negara. Terlebih di era disrupsi informasi saat ini, profesionalisme insan pers semakin diuji untuk mampu menyajikan berita yang akurat dan terpercaya.

"Pers merupakan jembatan informasi kepada rakyat di seluruh pelosok Indonesia. Karenanya, insan pers harus mampu menjunjung tinggi kode etik, kaidah jurnalistik, serta menjaga keseimbangan dalam melakukan berbagai kegiatan pers. Jangan sampai pemberitaan yang sampai kepada rakyat meleset dari prinsip kebenaran ataupun justru memecah belah," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2).

Baca juga : Cegah Kanker Sejak Dini, Lestari Dorong Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Puncak Peringatan HPN 2023 ini mengangkat tema "Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat". Acara dibuka langsung Presiden Jokowi. Hadir dalam acara Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Kominfo Johnny G Plate, Mensesneg Pratikno, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua PWI Atal S Depari, serta sejumlah dubes negara tetangga.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, dalam konsepsi negara demokratis, pers tidak saja turut memberi warna, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama penyangga demokrasi. Bukan hanya semata-mata menjadi institusi penyedia informasi bagi publik, tetapi juga merepresentasikan fungsi kontrol, fungsi kritik, dan penyedia ruang bagi partisipasi publik.

Baca juga : Menteri PUPR Dorong Profesor dan Pakar Sukseskan Pembangunan IKN

"Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pilar demokrasi, pers tentunya tidak dapat bekerja sendirian. Tetapi harus berjalan seiring sejalan dan saling melengkapi dengan tiga pilar demokrasi lainnya, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketika salah satu pilar tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, hampir dapat dipastikan terjadinya ketimpangan dalam kehidupan demokrasi kita," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, merujuk pada perspektif konstitusi, ketentuan pasal 28F UUD 1945, secara tegas mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Baca juga : Ketua MPR Dorong Revisi UU Desa Segera Diselesaikan

"Amanat konstitusi di atas adalah titik temu antara kepentingan publik dan kepentingan media massa, yaitu hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk mengolah serta menyampaikan informasi. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, maka pemenuhan hak asasi rakyat untuk memperoleh informasi, dan kemerdekaan pers untuk menyampaikan informasi, harus berbanding lurus dengan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat. Inilah salah satu esensi dasar dalam penegakan nilai-nilai demokrasi," pungkas Bamsoet.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.