Kalau Disetujui, Tunjangan Rumah Anggota DPR Bakal Rogoh Kocek Negara 1,7 T

 Sebelumnya 
Sebelumnya, Sekjen DPR Indra Saleh mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisinya yang sudah tidak layak. “Lebih dari 50 persen rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan,” kata Indra.

Sebagai gantinya, maka setiap anggota dewan akan diberikan tunjangan. Nilainya, masih belum diputuskan, menunggu hasil rapat antara pihak Kesetjenan DPR dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

“Nanti akan diputuskan bahwa di Jakarta besarannya berbeda-beda nanti akan jadi pertimbangan kami,” ujar Indra.

Nantinya, tunjangan tersebut bisa dimanfaatkan para anggota dewan untuk menyewa atau menyicil rumah. Pihak Kesetjenan, kata dia, tidak mengatur soal penggunaan uang tersebut. “Terserah saja. Tidak ada pertanggungjawaban,” tegasnya.

Baca juga : Lanjutkan Pembangunan Dua Infrastruktur Penting

Terpisah, anggota DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pereira mengaku tidak mengetahui hitung-hitungan tunjangan rumah yang akan didapatnya dan koleganya di Senayan. “Saya nggak ngerti hitung-hitungannya, Mas Silakan tanya ke sekjen atau teman-teman Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR,” tandas Andreas kepada Rakyat Merdeka.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Atalia Praratya akan mengikuti aturan main yang berlaku. “Jadi, saya ikut dengan keputusan kebijakan yang sudah ditentukan,” katanya saat menemui warga RW 2 Pasar Madrasah, Duri Kosambi, Jakarta Barat, Ahad, 13 Oktober 2024.

Istri dari Ridwan Kamil ini tak menampik, bila dirinya memang memerlukan tempat tinggal selama bertugas di Senayan. Sebagai orang baru di Jakarta, Atalia tak mempermasalahkan, fasilitasnya berupa rumah dinas atau dalam bentuk tunjangan. “

Dalam bentuk apapun, ya tentu kami terima,” ujar politisi Golkar ini.

Baca juga : Anies & Ganjar Siap Hadir

Atalia tak dapat menimbang kebijakan mana yang leih efektif bagi anggota dewan, atau setidaknya bagi dia sendiri. Alasannya, ia belum tahu seperti apa kondisi rumdin jabatan yang disebut mayoritas sudah tidak layak huni.

“Karena belum lihat ke sana ya, jadi saya belum tahu kondisi sesungguhnya,” akunya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, tunjangan rumdin DPR menimbukkan empat persoalan. Selain tidak adanya senses of crisis, tunjangan rumah dinas bikin anggaran negara makin boros.

“Padahal, APBN bisa digunakan untuk mendorong daya beli masyarakat, memberikan subsidi pupuk lebih besar ke petani, mempercepat transisi energi, hingga mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat kelas bawah,” ujarnya. [UMM/MEN]

Baca juga : Selalu Jadi Kontroversi Sirekap Tetap Digunakan

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Senin, 14 Oktober 2024 dengan judul Kalau Disetujui, Tunjangan Rumah Anggota DPR Bakal Rogoh Kocek Negara 1,7 T

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.