Eddy Soeparno: Premanisme Ormas Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi, Harus Diberantas!

RM.id  Rakyat Merdeka - Aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas) dinilai turut berkontribusi terhadap kondusifitas iklim investasi di Indonesia. Bahkan, besarnya investor mengambil sikap “wait and see”, karena mereka menunggu tindakan rill pemerintah untuk menindak aksi-aksi premanisme yang meresahkan pelaku usaha. 

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan, bahwa premanisme berkedok ormas ini adalah gangguan serius yang harus diberantas. Apalagi pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.

"Target pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen membutuhkan iklim investasi yang kondusif. Gangguan premanisme berkedok Ormas atau organisasi lain bukan saja merusak iklim investasi di Indonesia, tapi lebih jauh dari itu merusak reputasi sektor investasi dan industri Indonesia di mata internasional," ujar Eddy di sela-sela menghadiri Safari Ramadhan Bazaar Tebus Murah PAN di Kota Cirebon, Senin (17/3/2025). 

Baca juga : Industri Kimia Jadi Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Doktor Ilmu Politik UI ini menegaskan, kerugian terhadap premanisme berkedok investasi ini bukan hanya dari sisi material semata, tapi juga kerugian bagi tenaga kerja yang tidak bisa terserap dari investasi dan industrialisasi. 

"Pertama, reputasi iklim investasi Indonesja yang dianggap tidak kondusif ini adalah masalah serius. Jika para investor memutuskan tidak berinvestasi atau bahkan angkat kaki dari Indonesia, kita akan menghadapi gelombang PHK atau kegagalan penyerapan tenaga kerja," ujar Eddy.

"Padahal setiap tahun perguruan tinggi meluluskan puluhan ribu tenaga kerja baru yang siap kerja. Premanisme ini menyebabkan tenaga kerja tidak terserap dan pengangguran terdidik meningkat," lanjutnya. 

Baca juga : PwC Indonesia: Pasar Karbon Kunci Capai Target Emisi dan Pertumbuhan Ekonomi

Kedua, lanjut Eddy, adalah kerugian bagi Indonesia karena perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia memutuskan memindahkan investasinya ke negara lain, karena terganggu premanisme ormas ini. 

"Seperti pernyataan Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) bahwa gangguan ormas hampir terjadi di semua kawasan industri di Indonesia, terutama di daerah seperti Bekasi dan Karawang. Bahkan, ada kasus ormas menyegel akses masuk ke pabrik, meskipun aparat keamanan telah melarang demonstrasi di kawasan industri.

Waketum PAN ini mendorong lintas semua pihak memprioritaskan penyelesaian masalah ini sekaligus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menumpas habis premanisme ormas ini.

Baca juga : Mendes Gandeng PBNU Perkuat Ekonomi Kerakyatan di Desa

"Penegakan dan kepastian hukum adalah pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modalnya di sebuah negara. Oleh karenanya saya menghimbau aparat penegak hukum untuk bersikap tegas dalam menghadapi praktek premanisme," ujar Eddy.

"Sudah menjadi kewajiban seluruh stakeholder untuk melaksanakan arahan Presiden untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Selama premanisme ormas terhadap investasi masih terjadi, target ini akan sulit tercapai," pungkas Anggota Komisi XII DPR RI ini.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.