DPR Harap Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok Tak Terulang

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono menilai, kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok tak hanya mempengaruhi aktivitas industri, tapi juga berdampak pada masyarakat.

Bambang Haryo menduga, kemacetan itu terjadi sebagai akibat dari kebijakan pembatasan angkutan barang tiga sumbu saat libur Lebaran 2025 lalu.

Menurutnya, kebijakan itu mempengaruhi pabrik dan angkutan laut karena aturan. Mereka baru aktif melakukan aktivitas pada minggu ini, sehingga terjadi peningkatan signifikan.

 "Baik dari pabrik yang secara serentak pengiriman produk dan juga kapal-kapal yang ingin menurunkan kontainernya di pelabuhan, hingga mencapai 4.300 teus. Peningkatan ini dua kali lipat dari hari biasa," kata Bambang Haryo, Sabtu (19/4/2025).

Baca juga : Arus Mudik Lancar, Kecelakaan Di Tol Tangerang-Merak Turun Selama Lebaran

Ditambah, pabrik-pabrik di Jakarta Raya pun mulai mengirimkan barang-barang untuk tujuan Sumatera maupun wilayah lainnya di Indonesia.

Akibatnya, kata Bambang Haryo, peningkatannya ganda. Ini yang tidak diantisipasi oleh regulator. Apalagi ditambah dengan berakhirnya Work From Anywhere (WFA), yang menyebabkan penumpukan juga pada akses lintas Tanjung Priok.

"Hal ini juga terjadi di beberapa jalur tol di Jawa Tengah. Kedepannya, pihak regulator harus lebih memperhatikan pengaturan lalu lintas untuk semua kendaraan ini," ujarnya.

Bambang Haryo menyarankan,  penggunaan lintas selatan, lintas tengah, lintas tol, dan lintas utara di Pulau Jawa sebagai jalur kendaraan agar kendaraan logistik tak lagi dibatasi tiap momen liburan panjang.

Baca juga : Gubernur Pramono Minta Maaf Tanjung Priok Macet Parah

Bambang Haryo menuturkan, kalau terjadi kemacetan, yang dikorbankan bukan hanya waktu tapi juga kapasitas angkut.

Buntutnya, akan terjadi peningkatan harga produk yang membebani masyarakat, sebagai dampak dari peningkatan biaya logistik.

"Pemilik industri dan pelaku logistik akan mengalami beban ganda, sudah mengalami rugi waktu karena kemacetan, terkena juga beban biaya tambahan," ungkapnya.

Dia khawatir, kemacetan sektor transportasi logistik ini akan semakin memperburuk indeks logistik Indonesia (Logistics Performance Index-LPI), yang saat ini terburuk dibandingkan negara-negara ASEAN. Yaitu, menduduki posisi 63 dengan nilai indeks 3,0 pada laporan tahun 2023.

Baca juga : Benahi Tata Kelola Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok

"Jangan sampai saat Tanjung Priok mengalami peningkatan kapasitas, yang menurut data meningkat sekitar 11 persen per tahun, tidak ada perubahan pengaturan lintas, kemacetan yang terjadi pasti lebih parah," ingatnya. 

Ia pun mengingatkan bahwa Tanjung Priok tidak hanya mengakomodir kontainer, tapi juga ada penumpang dan muatan curah, baik cair maupun kering.

Pihak regulator harus bisa memproyeksikan pertumbuhan Tanjung Priok dan mulai merencanakan untuk membangun akses jalan khusus angkutan barang.

"Jadi akan terpisah antara kendaraan pribadi dan kendaraan publik massal dengan angkutan barang. Kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi, ya arus logistik harus lancar," tutupnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.