DPR Apresiasi Langkah Prabowo Gulirkan Enam Insentif Fiskal Untuk Pemulihan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri mengapresiasi langkah pemerintah yang akan menggelontorkan enam insentif fiskal mulai bulan depan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. 

Mantan menteri di Kabinet Kerja sejak 2014 hingga 2019 ini menilai keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebagai sinyal positif yang menunjukkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam mendorong konsumsi dan investasi.

“Ini langkah responsif di tengah perlambatan ekonomi global. Insentif seperti PPN rumah dan diskon pajak kendaraan listrik menyasar sektor dengan daya ungkit besar. Penurunan suku bunga BI pun membuka ruang likuiditas yang lebih luas bagi dunia usaha dan rumah tangga,” ujar Hanif di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Baca juga : Komisi XI Dukung Enam Paket Insentif Prabowo Untuk Kesejahteraan Rakyat

Namun demikian, Hanif mengingatkan, bahwa mayoritas kebijakan ini berorientasi pada sisi permintaan (demand side), sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sisi penawaran (supply side) agar tidak menciptakan distorsi dalam jangka menengah.

“Insentif akan lebih efektif jika dibarengi penguatan daya beli secara struktural, perluasan kapasitas produksi nasional, dan penciptaan lapangan kerja yang nyata. Kita butuh pertumbuhan yang berkualitas. Bukan hanya tumbuh, tapi juga menyerap tenaga kerja,” tegas Eks Menteri Ketenagakerjaan ini.

Politisi PKB ini menyoroti bahwa insentif kendaraan listrik, misalnya, harus dibarengi ekosistem industri dan infrastruktur yang memadai. Tanpa itu, konsumsi hanya akan mendorong barang impor, bukan mendorong transformasi industri nasional.

Baca juga : Jadi Tuan Rumah Piala Presiden 2025, Ara Kucurkan Dana Fantastis Untuk Persib

Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia pada 2019 ini juga menegaskan pentingnya keberanian fiskal dalam membiayai agenda transformasi, seperti pendidikan dan pelatihan vokasi, industrialisasi hijau, serta perlindungan sosial. 

“Dorongan jangka pendek itu penting, tapi jangan sampai menunda reformasi struktural yang lebih krusial untuk masa depan,” ujarnya.

Terkait ekspansi QRIS ke luar negeri, Hanif menyatakan dukungannya namun menekankan pentingnya arah strategis yang menjamin manfaat ekonomi nasional. 

Baca juga : Mediasi, Langkah Bijak Selesaikan Polemik Lesti dan Yoni Dores

“QRIS internasional harus membawa nilai tambah nyata bagi UMKM dan ekonomi domestik. Tapi yang lebih penting, ia harus menjadi bagian dari strategi memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional dan kedaulatan digital Indonesia secara keseluruhan,” tegas anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia ini.

Dia juga mendorong adanya strategi monetisasi yang berpihak pada pelaku usaha dalam negeri, dan perlindungan terhadap data transaksi warga negara Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu,  Komisi XI DPR akan terus mengawal arah kebijakan fiskal dan moneter agar benar-benar mendorong pertumbuhan yang inklusif, produktif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.