Legislator Golkar Soroti Harga Beras Tinggi Meski Stok Melimpah

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR, Firnando Ganinduto menyoroti kondisi harga beras yang masih tinggi di tengah stok nasional yang mencapai sekitar 4,2 juta ton pada awal Agustus 2025. 

Ia menyebut fenomena ini sebagai paradoks dalam tata kelola pangan nasional yang harus segera dibenahi.

"Surplus beras seharusnya menjadi jaminan ketersediaan dan kestabilan harga. Tetapi kenyataannya, di lapangan harga justru menembus di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Artinya, ada persoalan serius pada distribusi dan pengawasan," kata Firnando, dikutip dari laman fraksi golkar Senin (25/8/2025).

Baca juga : Legislator Golkar Muhidin Minta PPATK Selektif Blokir Rekening Masyarakat

Menurutnya, persoalan beras di Indonesia bukan lagi terletak pada produksi, melainkan pada tata kelola distribusi dan rantai pasok. Dua masalah klasik yang kerap berulang adalah distribusi tidak efisien sehingga surplus menumpuk di sebagian wilayah sementara daerah lain menghadapi harga tinggi serta praktik perantara dan penimbunan stok yang menciptakan kelangkaan semu. 

"Pemerintah tidak boleh membiarkan praktik seperti ini terus terjadi karena jelas merugikan rakyat," tegasnya.

Firnando menilai, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan BULOG sudah tepat sebagai solusi jangka pendek. Melalui distribusi ke pasar tradisional, ritel modern, hingga Rumah Pangan Kita (RPK), intervensi ini efektif menekan gejolak harga. 

Baca juga : Legislator PKB Sambut Baik Deklarasi New York Dukung Berdirinya Negara Palestina

Namun, ia menekankan perlunya analisis transparan mengenai jumlah stok di gudang dan pelepasan ke pasar agar HET benar-benar tercapai.

"Intervensi Bulog saja tidak cukup. Kemendag harus mengambil peran lebih besar dalam pengawasan rantai pasok beras. Jika terjadi lonjakan harga lebih dari 5% dalam waktu singkat, pemerintah wajib segera turun tangan. Penegakan HET juga tidak boleh sekadar imbauan, tetapi harus ada tindakan tegas," ujarnya.

Kolaborasi Lintas Sektor

Firnando mendorong sinergi Bulog, Kemendag, dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas beras. 

Baca juga : Melorot, Harga Emas Antam Pagi Ini Rp 1.901.000 Per Gram

"Pemerintah daerah harus memastikan jalur distribusi lancar, Bulog memperkuat cadangan intervensi, dan Kemendag memastikan pasar berjalan transparan. Semua pihak harus bergerak bersama," tambahnya.

Sebagai mitra kerja Pemerintah di bidang perdagangan dan BUMN, Komisi VI DPR RI berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mendorong regulasi yang berpihak pada masyarakat. 

"Komisi VI akan terus mengawal agar tata kelola beras lebih efisien, transparan, dan adil. Surplus beras harus menjadi berkah bagi rakyat, bukan paradoks yang merugikan konsumen maupun petani," tutup Firnando.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.