Komisi VI DPR Dorong Agrinas Palma Profesional dan Transparan Kelola Lahan Sawit

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mendorong PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk Pemerintah menjalankan mandat pengelolaan lahan sawit negara secara optimal dan akuntabel.

Langkah itu dinilai penting demi memperkuat kemandirian nasional di sektor perkebunan dan energi terbarukan.

"Agrinas Palma Nusantara dibentuk berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan periode 2024-2029, yang menekankan tiga agenda besar, yakni swasembada pangan, swasembada energi, serta penyaluran subsidi yang tepat dan bebas korupsi," kata Anggia dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran Direksi dan Komisaris PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Anggia menegaskan, untuk mewujudkan agenda tersebut, pemerintah mentransformasikan PT Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Perubahan status ini dituangkan dalam PP Nomor 3 Tahun 2025, disusul surat Kementerian BUMN serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada 21 Februari 2025.

Baca juga : Komisi XI DPR Pilih Anggito Abimanyu Jadi Ketua LPS, Farid Azhar Wakil Ketua

"Dengan mandat baru ini, Agrinas Palma Nusantara bertugas mengelola lahan perkebunan sawit negara sekaligus mendukung produksi energi terbarukan, khususnya biodiesel," sebut Anggia.

Ia menyebut, Agrinas telah menerima lahan 1,5 juta hektar yang tersebar di 15 provinsi dengan sebaran luasan yang variatif.

Langkah strategis perusahaan dalam mengelola lahan perkebunan haruslah berpegang teguh pada prinsip Good Agricultural Practices (GAP) dalam setiap aspek pelaksanaannya.

"Agrinas Palma Nusantara harus hadir untuk melakukan perbaikan di berbagai sektor, terutama bidang perkebunan yang merupakan penugasan yang diembannya," ucap Anggia.

Dirut PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Jenderal TNI (Purn) Agus Sutomo mengatakan, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) terus berupaya memperkuat posisinya sebagai pengelola perkebunan profesional di Indonesia.

Baca juga : Komisi X DPR Tak Permasalahkan Erick Thohir Tetap Jadi Ketum PSSI

Setelah mendapatkan kewenangan atas pengelolaan lahan sawit dengan total lahan seluas 1,5 juta hektare hingga awal September lalu, BUMN yang bergerak di sektor perkebunan ini, kini menggenjot produktivitas.

Antara lain, melalui strategi penambahan karyawan kebun, normalisasi/rehabilitasi lahan, perbaikan sarana prasarana dan infrastruktur, serta revitalisasi pabrik kelapa sawit (PKS) yang dikelola.

Mewakili manajemen PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Agus Sutomo mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi VI yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan perkembangan dan kinerja perusahaan dalam mengelola perkebunan sawit.

"Seluruh masukan dari anggota dewan menjadi catatan yang berarti bagi kami, untuk memperkuat semangat juang kami dalam mengelola penugasan yang kami emban saat ini," ungkapnya.

Agus Sutomo menjelaskan, bahwa Perseroan sangat berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas kinerja atas pengelolaan lahan yang dikelola.

Baca juga : PLN EPI Dorong Generasi Muda Persiapkan Diri Hadapi Transisi Energi

Dia menjelaskan, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) hingga saat ini mendapatkan penugasan dari negara dengan mengelola lahan perkebunan seluas 1,5 juta hektare yang tersebar di 15 provinsi dan akan terus bertambah jumlahnya.

"Pengelolaan perkebunan dilakukan dengan strategi perbaikan di segala sisi dan lahan dikelola sesuai dengan prinsip Good Agricultural Practices (GAP) agar kebun terkelola lebih produktif," kata Agus Sutomo.

Disebutkan Agus, hingga Agustus 2025, Agrinas Palma Nusantara telah membukukan kinerja positif atas pengelolaan lini bisnis eksisting, maupun lini bisnis utama di sektor perkebunan.

Selama enam bulan pengelolaan sejak Maret 2025, Agrinas Palma Nusantara dengan mencatatkan konsolidasi kinerja keuangan senilai Rp 2,4 triliun dengan gross profit senilai Rp 1,2 triliun dan menyetorkan pajak ke negara senilai Rp 111 miliar, juga menyetorkan sharing net laba ke rekening escrow Kejaksaan Agung senilai Rp 325 miliar.

"Ini menjadi suatu hal yang akan kami kelola produktivitasnya secara berkelanjutan," tutup Agus Sutomo.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.