Pimpinan Komisi VIII Dukung Kebijakan BGN

RM.id  Rakyat Merdeka - DPR menyambut baik kebijakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tetap menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Saat ini sekolah memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dari akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko mengatakan, MBG di masa libur sekolah merupakan langkah strategis menjamin keberlanjutan pemenuhan gizi anak. Utamanya peserta didik di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) seperti madrasah dan satuan pendidikan keagamaan.

“Masa libur sekolah justru merupakan periode yang rawan terjadi penurunan asupan gizi, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan secara ekonomi,” ujar Singgih dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).

Diketahui, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, program MBG tetap berjalan meski sekolah libur. Pihaknya sudah menyiapkan sejumlah alternatif penyaluran menu bagi siswa di masa libur Nataru 2025/2026.

Baca juga : Musyawarah Daerah Tak Boleh Terpengaruh Konflik Internal

“Penyaluran MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita akan berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Dadan di Jakarta, Minggu (21/12/2025).

Sedangkan untuk siswa sekolah, dapur MBG akan melakukan inventarisasi berapa jumlah anak yang bersedia mengambil makanan MBG ke sekolah.

“Awal libur diberikan makanan siap santap untuk maksimal 4 hari dengan menu berkualitas seperti telur, buah, susu, abon, atau dendeng,” imbuh Dadan.

Singgih melanjutkan, keberlanjutan MBG selama libur sekolah adalah bukti negara tidak boleh libur dalam melindungi hak dasar anak, termasuk hak atas pangan dan gizi yang layak. Penyediaan menu MBG berupa satu paket siap santap dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dua paket MBG kemasan yang bisa dibawa pulang berisi roti, telur, susu, dan buah juga sudah sesuai angka kecukupan gizi.

Baca juga : PAN Ikut Golkar, Dukung Pilkada Tidak Langsung

Singgih menambahkan, berbagai data menunjukkan masalah gizi masih menjadi tantangan serius nasional. Prevalensi stunting anak Indonesia memang menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

“Tapi masih berada pada angka yang memerlukan intervensi berkelanjutan dan terintegrasi,” kata dia mengingatkan.

Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) terbaru, melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional sebesar 19,8 persen. Sehingga, masih perlu upaya keras untuk mencapai target 2025 (18,8 persen) dan mengatasi masalah gizi lain seperti gizi buruk dan kurang gizi kronis. Khususnya di provinsi dengan kasus tertinggi seperti Jabar, Jateng, dan Jatim.

Untuk itu, Singgih menekankan akselerasi implementasi MBG di madrasah dan pesantren sebagai ekosistem strategis dalam pembinaan generasi bangsa.

Baca juga : Kejagung Antarkan Langsung Seorang Jaksanya Ke KPK

“Dengan jumlah santri yang mencapai jutaan dan mayoritas tinggal di asrama, pesantren memiliki kebutuhan gizi yang spesifik dan berkelanjutan,” kata legislator asal dapil Yogyakarta ini.

Pesantren, tambah dia, menjadi pusat pendidikan keagamaan dan pembentukan karakter sumber daya manusia (SDM). Sehingga, program MBG harus dirancang secara adaptif untuk pesantren, baik dari sisi menu, sistem distribusi, maupun pengelolaan dapur sehat berbasis pesantren.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.