DPR Dukung Menteri Imipas Sulap Lahan Tidur Lapas Jadi Lahan Produktif

RM.id  Rakyat Merdeka - Program ketahanan pangan yang dikembangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto di berbagai lembaga pemasyarakatan, termasuk pemanfaatan lahan di Nusakambangan untuk pertanian, peternakan, hingga tambak perikanan, mendapat dukungan dari Komisi XIII DPR. Langkah tersebut dinilai tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan saat kembali ke masyarakat.

Anggota Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo mengatakan, pemberdayaan warga binaan melalui program ketahanan pangan perlu terus diperkuat sebagai bagian dari transformasi pemasyarakatan. Menurutnya, langkah itu sejalan dengan 15 Program Aksi Menteri Imipas Agus Andrianto yang menempatkan pembinaan dan kemandirian warga binaan sebagai salah satu prioritas.

Yanuar mengungkapkan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saat ini mengelola sekitar 620 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan jumlah warga binaan hampir 280 ribu orang. Di sisi lain, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2,7 triliun setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan makan warga binaan.

Baca juga : Menteri Dody Sapa Siswa Dan Tinjau Fasilitas Sekolah Rakyat Di Semarang

Karena itu, menurutnya, pemasyarakatan harus mampu menghadirkan manfaat yang lebih luas melalui pembinaan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi warga binaan.

"Pemasyarakatan juga mengambil peran dalam ketahanan pangan. Aset-aset idle yang berupa lahan harus diberdayakan, baik untuk ayam petelur, buah-buahan, maupun tambak seperti sidat dan udang vaname di Nusakambangan. Ini harus dioptimalkan," ujar Yanuar saat dihubungi.

Politisi PKS itu menilai pemanfaatan lahan tersebut bukan sekadar mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi wadah pelatihan kerja bagi warga binaan agar memiliki bekal ketika menyelesaikan masa pidananya.

Baca juga : Surat Terbuka Menteri PANRB Kepada ASN: Saya Tahu, Tidak Semua Hari Terasa Mudah

Menurutnya, warga binaan perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan produktif, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan hingga industri konveksi yang telah berjalan di sejumlah lembaga pemasyarakatan.

"Tujuan utama pemasyarakatan adalah membina narapidana. Ketika selesai menjalani hukumannya, mereka harus bisa berasimilasi kembali dengan masyarakat dengan keterampilan yang dimiliki," katanya.

Yanuar juga menyoroti pentingnya peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam implementasi KUHP baru, khususnya terkait pidana kerja sosial. Ia mendorong agar Bapas dilibatkan secara aktif dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sehingga koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif.

Baca juga : Perkuat Pengawasan Dan Integritas, Menteri Imipas Lantik Inspektur Jenderal Baru

Menurutnya, pengembangan kawasan ketahanan pangan seperti yang tengah dijalankan di Nusakambangan menunjukkan bahwa pemasyarakatan kini tidak hanya berfokus pada pembinaan di dalam lapas, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap program strategis nasional. Selain mendukung swasembada pangan, program tersebut dinilai dapat meningkatkan produktivitas warga binaan melalui pelatihan keterampilan yang bermanfaat setelah mereka bebas.

Yanuar berharap transformasi pemasyarakatan di bawah kepemimpinan Menteri Imipas Agus Andrianto terus mengedepankan pembinaan yang humanis sesuai salah satu fokus dalam 15 Program Aksi Kementerian Imipas.

"Jangan melihat warga binaan sebagai objek kekerasan atau objek pemerasan. Mereka harus dibina, baik mental maupun keterampilannya, sehingga saat bebas dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat," tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.