Efisiensi Pengadaan Jadi Kunci Berantas Korupsi

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendukung rencana peningkatan status Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Badan tersebut bertujuan mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa di seluruh kementerian/lembaga serta Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Kholid mengatakan, selama ini kementerian/lembaga, Pempus dan Pemda membeli barang yang sama dengan harga berbeda-beda karena tidak terkoordinasi dengan baik. Seharusnya pemborosan anggaran negara tersebut bisa dicegah.

Menurutnya, efisiensi dalam pengadaan barang oleh Pemerintah tidak bisa dilepaskan dari tata kelola yang baik. Karena itu, pengadaan yang dijalankan secara transparan dan efisien pada dasarnya adalah bentuk mitigasi korupsi yang paling langsung. Mengingat sektor pengadaan barang/jasa selama ini dikenal sebagai salah satu titik paling rawan penyalahgunaan anggaran negara.

"Tata kelola pengadaan yang efisien adalah kunci dari mitigasi korupsi itu sendiri. Semakin transparan dan terstandardisasi proses pengadaan, semakin kecil ruang untuk permainan harga dan penyalahgunaan anggaran," tandas Kholid di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Baca juga : Perkuat Soliditas Internal, PSI Surabaya Aktifkan Kerja-kerja Struktural

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Tujuannya untuk mengonsolidasikan pembelian barang dan jasa oleh Pemerintah. Pasalnya, selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan Pemda membeli barang yang sama tapi membeli sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda.

"Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda karena jumlahnya terpecah, sehingga daya tawar negara menjadi lemah," ujar Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Prabowo mengatakan konsolidasi pengadaan Pemda saat ini menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan 25,43 persen diperkirakan pada 2026.

Kholid melanjutkan, hasil konsolidasi pengadaan yang sudah berjalan selama ini menunjukkan arah kebijakan ini sudah tepat. Penguatan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah semestinya memperkuat fungsi yang memang sudah menjadi tugasnya selama ini. "Mulai dari perumusan kebijakan pengadaan, pengelolaan sistem pengadaan elektronik seperti katalog elektronik, hingga pemantauan dan evaluasi," kata politisi PKS ini.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menambahkan, meningkatkan status LKPP menjadi badan menunjukkan keseriusan Presiden dalam memperkuat efisiensi dan penghematan belanja negara. Karena itu, penguatan kelembagaan LKPP diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Baca juga : Donald Trump Konyol Dan Coreng Citra AS

Menurutnya, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan penghematan anggaran. Tapi juga mencakup keseragaman spesifikasi, harga, hingga ketepatan distribusi barang.

“Efisiensi belanja dalam artian jangan sampai dari sisi harga, pengiriman dan spesifikasi sama, tapi harganya berbeda," kata Misbakhun di Jakarta, Minggu (17/8/2026).

"Juga delivery-nya (pengiriman) bisa sampai ke tempat tujuan dengan harga yang lebih rendah apabila pengadaan terkonsolidasi,” sambung Misbakhun.

Ia menilai, konsolidasi pengadaan barang dan jasa melalui satu badan akan membuat belanja Pemerintah lebih efektif. Juga memberikan nilai tambah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kami (Komisi XI DPR) siap memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan tersebut sesuai mekanisme yang dipilih Pemerintah," tandas politisi Golkar ini. TIF

Baca juga : Perlinsos Rp 500 T Ditebar, Pengusaha Siap Kolaborasi

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 9, edisi Rabu, 19 Agustus 2026 dengan judul "LKPP Dinaikkan Jadi Badan Efisiensi Pengadaan Jadi Kunci Berantas Korupsi"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.