Ade Ginanjar Dorong Negara Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Erupsi Gunung Api

RM.id  Rakyat Merdeka - Aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia dalam waktu berdekatan menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana.

Anggota Komisi V DPR RI Ade Ginanjar meminta seluruh sistem mitigasi, transportasi, meteorologi, serta pencarian dan pertolongan diperkuat dan dijalankan secara terpadu.

Permintaan tersebut disampaikan Ade menyusul laporan erupsi Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolok, dan Gunung Semeru pada Minggu (6/9/2026).

“Kita tidak boleh melihat setiap erupsi sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Negara harus memastikan seluruh sistem siap menghadapi kemungkinan dampak yang meluas terhadap masyarakat dan konektivitas nasional,” ujar Ade dalam keterangannya, Minggu (6/9/2026).

Ade menilai, BMKG bersama Badan Geologi/PVMBG perlu memastikan informasi mengenai aktivitas gunung api dapat diterjemahkan secara cepat menjadi keputusan operasional.

Data mengenai aktivitas vulkanik, arah dan ketinggian sebaran abu, kondisi angin, cuaca, hingga potensi dampaknya terhadap wilayah udara dan laut harus segera diterima Kementerian Perhubungan, Basarnas, pemerintah daerah, operator transportasi, dan masyarakat.

Baca juga : Penerbangan Umrah Terdampak Erupsi Anak Krakatau, Kemenhaj Minta Jemaah Tenang

Menurut Ade, kekuatan mitigasi tidak hanya terletak pada kemampuan mendeteksi ancaman, tetapi juga pada kemampuan negara mengubah data menjadi tindakan sebelum risiko berkembang menjadi korban.

“Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, cepat, dan konsisten. Karena itu, satu data, satu koordinasi, dan satu protokol respons harus terus diperkuat,” tegasnya.

Dari sisi transportasi, Ade meminta Kementerian Perhubungan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak abu vulkanik terhadap penerbangan dan pelayaran, khususnya di wilayah yang berada dalam jalur potensi sebaran abu.

Aktivitas Gunung Anak Krakatau, kata dia, menjadi pengingat bahwa dampak erupsi dapat menjangkau wilayah yang jauh dari lokasi gunung dan berpotensi mengganggu konektivitas udara maupun laut.

Menurut Ade, keselamatan harus menjadi dasar setiap keputusan operasional. Namun, masyarakat juga harus memperoleh informasi secara cepat mengenai pembatalan, penundaan, pengalihan rute, maupun pemulihan layanan transportasi.

“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui gangguan setelah berada di bandara, pelabuhan, atau dalam perjalanan. Informasi harus diberikan sedini mungkin agar masyarakat dapat mengambil keputusan dengan aman,” katanya.

Baca juga : Erupsi Anak Krakatau, BGN Stop Sementara MBG di 6 Wilayah Jabar

Ade juga mendorong Basarnas memperkuat kesiapan personel, peralatan, komunikasi, serta skenario pencarian dan pertolongan di wilayah yang berpotensi terdampak aktivitas vulkanik.

Kesiapan tersebut, lanjutnya, harus mencakup wilayah darat, pesisir, dan perairan, mengingat sejumlah gunung api aktif berada di kawasan yang berdekatan dengan permukiman serta jalur transportasi masyarakat.

Menurut Ade, Basarnas tidak boleh hanya bergerak setelah keadaan darurat terjadi. Lembaga tersebut harus memiliki pemetaan risiko dan skenario respons yang dapat segera diaktifkan ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung api, gangguan transportasi, maupun kondisi yang membutuhkan evakuasi dan pertolongan.

Lebih lanjut, legislator Komisi V DPR RI itu meminta pemerintah memperkuat sistem komunikasi publik agar masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana maupun pengguna transportasi memperoleh informasi yang mudah dipahami dan dapat segera ditindaklanjuti.

Masyarakat harus mengetahui perkembangan status gunung, wilayah yang perlu dihindari, potensi sebaran abu, kondisi transportasi, serta langkah perlindungan yang harus dilakukan.

“Jangan sampai masyarakat mengetahui ancaman setelah dampaknya terjadi. Peringatan dini harus benar-benar menjadi peringatan yang sampai kepada masyarakat dan diikuti tindakan yang jelas,” kata Ade.

Baca juga : Perkembangan Terbaru Anak Krakatau: Potensi Letusan Masih Tinggi

Ade menegaskan, meningkatnya aktivitas sejumlah gunung api harus menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan bagian penting dari pelayanan publik dan keselamatan nasional.

Pemerintah perlu membangun sistem yang menghubungkan BMKG, Badan Geologi/PVMBG, Kementerian Perhubungan, Basarnas, pemerintah daerah, operator transportasi, dan lembaga terkait sehingga setiap perubahan kondisi dapat segera direspons secara terkoordinasi.

“Prioritas kita adalah menyelamatkan masyarakat. Transportasi harus aman, informasi harus cepat dan akurat, serta Basarnas harus siap ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Negara harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi sejak tanda-tanda ancaman terdeteksi,” pungkas Ade Ginanjar.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.