Ahmad Labib Minta Menkeu Baru Pastikan Penyelesaian Kewajiban KCIC Tetap Terukur

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib meminta Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Suahasil Nazara, segera memastikan penyelesaian kewajiban pembiayaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh dilakukan secara transparan dan terukur.

Dia mengingatkan, penyelesaian kewajiban proyek strategis tersebut tidak boleh menimbulkan beban fiskal jangka panjang.

Menurut Labib, pergantian Menteri Keuangan tidak boleh menghambat proses penyelesaian kewajiban KCIC.

Baca juga : Akses Langsung Kota Baru Parahyangan–Stasiun Whoosh Padalarang Terus Disiapkan

Pemerintah juga perlu memastikan setiap langkah memiliki dasar hukum yang jelas serta tetap menjaga ruang fiskal untuk kebutuhan pembangunan lainnya.

“Menkeu baru perlu segera memberikan kepastian mengenai skema penyelesaian kewajiban KCIC, termasuk perhitungan beban keuangan negara dan mekanisme pembayarannya. Yang penting, penyelesaiannya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak mengorbankan ruang fiskal untuk kebutuhan pembangunan lainnya,” kata Labib dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/9/2026).

Labib menilai, penyelesaian persoalan Whoosh tidak cukup hanya berorientasi pada pengalihan atau penataan kewajiban.

Baca juga : Wisatawan Malaysia Makin Minati Whoosh, Tembus 1.150 Penumpang Per Hari

Menurutnya, pemerintah juga perlu menyiapkan strategi untuk memperkuat kinerja dan keberlanjutan proyek tersebut.

Upaya itu, kata dia, dapat dilakukan melalui peningkatan utilisasi penumpang, efisiensi operasional, integrasi dengan kawasan ekonomi, serta pengembangan sumber pendapatan lainnya.

“Ini bukan hanya persoalan utang, tetapi bagaimana investasi infrastruktur strategis dapat memberikan manfaat ekonomi yang sepadan. Jangan sampai negara terus dibebani kewajiban pembiayaan, sementara potensi ekonomi dari konektivitas dan pengembangan kawasan di sekitar jalur kereta cepat belum dimaksimalkan,” ingatnya.

Baca juga : Ambil Alih Utang Whoosh, Purbaya Bayar Cicilan Rp 1 Triliun Per Tahun

Labib berharap, Menkeu baru segera berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian BUMN/Badan Pengaturan BUMN, Kementerian Perhubungan, serta pihak terkait lainnya untuk menyusun peta jalan penyelesaian KCIC yang jelas.

Dia menegaskan, Komisi VI DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar penyelesaian kewajiban Whoosh tetap memperhatikan kesehatan keuangan negara.

Di sisi lain, proyek tersebut diharapkan dapat mendukung penguatan konektivitas, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.