Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, ReJO Harap Polri Makin Humanis
- Suyudi Ario Seto Kapolri, Sugiono PMK, Bahlil Menko Hilirisasi & Transisi Energi
- Pastikan Antrean Haji Lebih Akurat, Kemenhaj-Kemendagri Padankan Data Jemaah
- Menpora Erick: Nurisa Buktikan Juara Harus Berjuang Sampai Anak Panah Terakhir
- Badan Pengkajian MPR RI Serap Aspirasi Ekonomi Kreatif Karimunjawa
FGD Kelompok IV Badan Pengkajian MPR Soroti Potensi Kelautan
Kamis, 1 Oktober 2026 09:03 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR Ir. H. Tifatul Sembiring menyampaikan kekhawatirannya terhadap nasib para nelayan dan petani di Indonesia.
Menurutnya, nasib kedua profesi tersebut masih memprihatinkan, jauh dari kata sederhana. Padahal, Indonesia yang memiliki potensi alam sangat besar, tidak seharusnya kedua profesi tersebut hidup dalam kemiskinan.
Keprihatinan tersebut disampaikan Tifatul Sembiring saat menyampaikan pengantar pada Focus Group Discussion (FGD) Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI dengan tema, Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Kontribusi Potensi Kelautan terhadap Ekonomi Nasional). Acara tersebut berlangsung di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (29/9/2026).
Hadir pada acara tersebut, para anggota Badan Pengkajian MPR, yaitu Prof. Dr. Darmadi Durianto (PDI Perjuangan), H. Muhamad Nur Purnamasidi (Golkar), Hj. Lisda Hendrajoni (Nasdem), Dr. K.H. Maman Imanul Haq (PKB), Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris (PAN), Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari (Gerindra), Heri Gunawan (Gerindra), Dr. Hj. Ida Fauziyah (PKB) dan Drs. H. Guntur Sasono (Demokrat).
Sedangkan narasumber yang membahas tema FGD adalah M. Riza Damanik (Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian UMKM), Berli Martawardaya (Peneliti Indef dan dosen Universitas Indonesia), serta Dr. Jauharuddin (Dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta).
Baca juga : KNMP Karangduwur Bantu Nelayan Jaga Hasil Tangkapan dan Tekan Biaya
Nasib nelayan yang tak kunjung sejahtera, itu menurut Tifatul Sembiring tidak sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Akibatnya para nelayan hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak bisa bersaing dengan nelayan asing yang memakai teknologi tinggi.
“Nelayan kita masih mencari ikan, sementara nelayan asing sudah bisa melihat posisi dan jenis ikan di laut, tinggal menentukan ikan apa yang akan mereka tangkap. Selain itu nelayan kita hanya bisa menangkap di laut dangkal dan berebut dengan sesamanya, sementara nelayan asing menangkap ikan di laut dalam,” ujar Tifatul.
Padahal, lanjut politisi PKS, ini potensi laut Indonesia sangat besar. Panjang garis pantainya mencapai 99.083 km. Menurut Kementerian KKP, pada 2025 Produksi Kelautan Indonesia mencapai 26,25 juta ton produksi kita. Terdiri dari 11,65 juta ton rumput laut 7,85 juta ton ikan tangkap dan 6,75 juta ton ikan budidaya.
Padahal Potensi ekonomi kelautan Indonesia, mencakup 11 sektor diperkirakan mencapai oleh KKP mencapai USD 1,33 triliun per tahun Setara dengan 20 ribu triliun, artinya yang masih belum tergali masih cukup banyak.
“Yang memprihatinkan, sebagian dari potensi itu kerap dicuri nelayan asing. Menurut Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, memperkirakan kerugian negara mencapai 360 miliar di dalam 1 tahun,” ujar Tifatul.
Baca juga : Badan Pengkajian MPR Bahas Penguatan Desentralisasi Dan Hubungan Pusat-Daerah
Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari para narasumber. M. Riza Damanik misalnya, Ia mengatakan bahwa masa depan Indonesia ada di laut. Ini terjadi karena hampir seluruh potensi sumber daya alam Indonesia yang ada di darat pada saatnya akan habis.
Contohnya, saat ini kilang-kilang minyak yang ada, merupakan hasil eksplorasi masa lalu, dan usianya sudah semakin tua. Dari sisi pangan, kata Riza konsumsi protein ikan terus mengalami kenaikan.
Sebuah penelitian menyatakan, semakin bagus ekonomi sebuah bangsa maka sumber proteinnya akan bergeser Dari daging ke ikan. Pada masa reformasi, konsumsi ikan per capita masyarakat Indonesia sebesat 18 kg per capita per tahun. Angka tersebut telah meningkat menjadi lebih dari 50 kg per capita per tahun.
“Tetapi pada saat bersamaan sektor perikaran tangkap cenderung stagnan atau bahkan menurun. Digantikan dengan tren perikanan budidaya yang terus. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. artinya, kalau 10-15 tahun lalu perikanan tangkap jadi kekuatan sumber protein hewani bagi seluruh bangsa di dunia hari ini telah tergantikan dengan perikanan budidaya,” ujar Riza.
Tetapi, menurut Riza laut masih menyimpan potensi besar dari budidaya rumput laut. Karena komoditas ini punya nilai tambah dari produk turunannya yang sangat banyak.
Baca juga : Hindun Anisah Tekankan Pentingnya Kajian Komprehensif Desentralisasi Asimetris
Mulai dari Tepung Karagenan, Biostimulan, hingga Tepung Agar-Agar. Pengolahan rumput laut menjadi produk turunan berpotensi meningkatkan nilai tambah hingga 14 kali lipat.
“Indonesia adalah produsen dan eksportir rumput laut terbesar di dunia, tetapi 93,4 persen diekspor dalam bentuk non olahan atau mentah. Sementara Cina impotir rumput laut asal Indonesia mampu menjual 84,11 persen produk turunan komoditaa tersebut dan mendapat keuntungan lebih besar dari Indonesia,” ujar Riza.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya