Perjuangkan Daerah Penghasil SDA, DPD Ingin Terlibat Sejak Pembahasan RAPBN

 Sebelumnya 
Sementara itu, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan, Jialyka Maharani, menegaskan bahwa keadilan fiskal harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Menurutnya, daerah selama ini menanggung dampak eksploitasi sumber daya alam, tetapi manfaat yang diterima belum sebanding dengan beban dan pengorbanan yang ditanggung.

"Kita menanggung sedemikian rupa efek dari eksploitasi sumber daya alam, tetapi apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita korbankan. Itu menjadi sesuatu yang menyesakkan bagi daerah," kata Jialyka.

Baca juga : 3 Daerah Kalsel Pamerkan Inovasi Unggulan dalam Presentasi IGA 2026

Ia menilai, ketimpangan alokasi fiskal membuat sejumlah pemerintah daerah kesulitan menjalankan pembangunan. Bahkan, sebagian daerah seolah hanya mampu mengalokasikan anggaran untuk membayar belanja pegawai, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik masih menumpuk.

Karena itu, Jialyka meminta pemerintah pusat tidak menjadikan pengurangan TKD sebagai pendekatan utama dalam kebijakan fiskal ke depan.

Pemerintah justru perlu memberikan ruang relaksasi dan stimulus agar daerah memiliki kemampuan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.

Baca juga : DPD Perkuat Perjuangan Aspirasi Daerah Lewat Legislasi Hingga Dialog Publik

"Omong kosong kalau daerah-daerah yang masih tertinggal, infrastrukturnya masih kacau balau, kemudian dituntut untuk bisa bertahan sendiri. Rasanya tidak mungkin," tegasnya.

Jialyka mencontohkan Jakarta dan Yogyakarta yang memiliki keunggulan ekonomi serta potensi pendapatan lebih besar dibandingkan daerah yang masih menghadapi persoalan infrastruktur dan keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar. Kondisi tersebut membuat kebijakan fiskal tidak bisa disamar atakan.

Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap daerah yang masih tertinggal, termasuk melalui alokasi TKD yang berkeadilan dan dukungan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Baca juga : Seleksi Petugas Haji Daerah 2027 Dimulai, Pendaftaran 5-10 November 2026

"Kalau daerah masih memiliki persoalan infrastruktur dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang belum terpenuhi, tentu sulit meminta mereka untuk langsung bisa mandiri. Saya berharap pemerintah pusat bisa memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal seperti ini," ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.