Dark/Light Mode

PPHN Dan Obligasi Daerah

Jaga Konsistensi Pembangunan Nasional, Hadirkan Kemandirian Fiskal Bagi Daerah

Selasa, 17 November 2026 21:03 WIB
Gedung DPR/MPR RI. Foto: DPR RI
Gedung DPR/MPR RI. Foto: DPR RI

 Sebelumnya 
Pengamat Kebijakan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Yurisman Star menambahkan, Indonesia membutuhkan arah pembangunan jangka panjang yang konsisten agar setiap pemerintahan memiliki kesinambungan kebijakan.

Dalam konteks tersebut, PPHN memiliki relevansi strategis. PPHN diperlukan untuk memastikan pembangunan nasional berjalan berdasarkan visi besar yang terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa.

”Dengan adanya pedoman pembangunan yang kuat, pemerintah pusat dan daerah memiliki acuan yang sama dalam menentukan prioritas pembangunan,” kata Yurisman.

Namun PPHN, lanjutnya, tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan atau sekadar rumusan normatif. Hal yang lebih penting adalah bagaimana arah pembangunan tersebut diterjemahkan menjadi program nyata yang memiliki dukungan anggaran dan kapasitas pembiayaan memadai.

Baca juga : Fraksi Golkar MPR: Obligasi Daerah Bisa Jadi Kunci Percepatan Pembangunan

Di sinilah persoalan kemandirian fiskal daerah menjadi penting. Selama ini, problem otonomi daerah dihadapkan pada ketidakseimbangan antara besarnya kewenangan pemerintah daerah dengan kemampuan fiskalnya.

Banyak daerah memiliki potensi ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang besar, tetapi masih menghadapi keterbatasan sumber pendanaan. Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat tidak bisa terus menjadi satu-satunya tumpuan.

Daerah perlu didorong mengembangkan kreativitas fiskal dan mencari alternatif pembiayaan yang sah, produktif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip utamanya adalah uang yang dihimpun harus digunakan untuk proyek produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

"Pembangunan rumah sakit, pelabuhan, fasilitas pengolahan sampah, sistem pengelolaan air, transportasi publik, dan infrastruktur lainnya dapat menjadi pilihan sepanjang memiliki studi kelayakan dan model pembiayaan yang jelas,” ujarnya.

Baca juga : Perkuat Kesinambungan Pembangunan, MPR RI-Dewan Profesor UNS Dalami Gagasan PPHN

Pemerintah daerah, sambung dia, juga harus mampu membuktikan bahwa proyek yang dibiayai obligasi mempunyai kemampuan menghasilkan pendapatan atau manfaat ekonomi yang dapat mendukung pembayaran kewajiban.

Jangan sampai obligasi yang awalnya dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan justru menjadi beban APBD dan mengurangi kemampuan pemerintah daerah membiayai pelayanan publik pada masa mendatang. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat mutlak.

Persetujuan DPRD, evaluasi pemerintah pusat, pemeriksaan keuangan, serta pengawasan pasar modal harus berjalan efektif. Masyarakat juga berhak mengetahui berapa dana yang dihimpun, untuk proyek apa digunakan, bagaimana perkembangan pembangunannya, dan dari mana sumber pembayaran kewajiban obligasi.

"Hubungan PPHN dan obligasi daerah harus ditempatkan dalam satu kerangka pembangunan nasional. PPHN memberikan arah dan prioritas pembangunan, sedangkan obligasi daerah menjadi salah satu instrumen pembiayaan untuk merealisasikan prioritas tersebut di tingkat lokal,” bilangnya.

Baca juga : Izin Obligasi Daerah Mandek, Pramono Bersiap Tarik Utang dari SMI dan Tagih DBH

Dengan demikian, pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri atau terlepas dari agenda nasional. Proyek yang dibiayai obligasi harus memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional, sekaligus menjawab kebutuhan dan potensi ekonomi daerah masing-masing.

Pemerintah juga harus memastikan tidak terjadi kesenjangan baru antara daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat dengan daerah yang masih tertinggal. Sebab tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama untuk menerbitkan obligasi.

Karena itu, kebijakan ini perlu disertai pendampingan, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, serta penguatan kelembagaan pemerintah daerah. Olehnya itu, PPHN harus memastikan Indonesia memiliki arah pembangunan yang konsisten, dan obligasi daerah dapat membuka ruang pembiayaan yang lebih mandiri dan inovatif bagi pemerintah daerah.

"Jika keduanya dirancang dengan tata kelola yang baik, maka otonomi daerah tidak hanya menjadi pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menopang pembangunan nasional menuju Indonesia Emas," tutup Yurisman.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.