Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Tugas Pertama Pochettino Di MU: Tumbangkan Liverpool!
- Sore Ini, Garudayaksa FC Incar Kemenangan Ketiga Beruntun
- Xi Jinping: Konfrontasi Negara Besar Bisa Jerumuskan Dunia ke Dalam Kekacauan
- Suroso Isnandar Jadi Dirut PLN, Momentum Perkuat Integritas dan Meritokrasi
- Persib Pesta Gol 6-0, Igor Tolic Banggakan Perjuangan Pemain dan Bobotoh
Sudjatmiko DPR Ajak Pengembang Perhatikan Kebutuhan Rumah MBR
Jumat, 20 November 2026 18:39 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sudjatmiko mengajak pengembang perumahan skala besar lebih memperhatikan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pengembang tidak hanya berorientasi pada pembangunan hunian komersial dan mewah, tetapi juga harus memenuhi kewajiban penyediaan rumah melalui penerapan hunian berimbang.
Hal tersebut disampaikan Sudjatmiko saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke kawasan Summarecon Serpong, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, pembangunan kawasan perumahan berskala besar harus ikut menjadi solusi persoalan perumahan nasional. Terlebih, Indonesia masih menghadapi persoalan backlog kepemilikan rumah dan kelayakhunian yang jumlahnya mencapai jutaan keluarga.
Sudjatmiko menjelaskan, kewajiban penerapan hunian berimbang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pasal 34 mengamanatkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan hunian berimbang. Bahkan, pembangunan perumahan skala besar wajib menerapkannya dalam satu hamparan.
"Ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditawar. Pengembang skala besar harus melaksanakan hunian berimbang. Semangatnya keadilan dan gotong royong, agar pembangunan perumahan bisa memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar Sudjatmiko.
Dia mengatakan, kebijakan hunian berimbang memiliki sejarah panjang. Pada era Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, pemerintah telah memperkenalkan kebijakan komposisi hunian melalui pengaturan teknis.
Dalam perkembangannya, dikenal komposisi 1:2:3, yakni satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana.
Baca juga : Menteri PKP Puji Kualitas Rumah Subsidi di Serang, Genteng Jatiwangi Dipakai
Sudjatmiko menilai, prinsip tersebut harus menjadi pegangan pengembang dalam membangun kawasan perumahan yang inklusif. Pertumbuhan kawasan komersial dan hunian premium perlu diikuti penyediaan rumah yang dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
Berdasarkan data yang menjadi perhatian dalam pembahasan perumahan nasional, backlog kepemilikan rumah mencapai sekitar 9,3 juta rumah tangga. Sementara kebutuhan peningkatan kelayakhunian masih menyangkut sekitar 18 juta rumah tangga.
Kondisi tersebut menunjukkan persoalan perumahan tidak hanya berkaitan dengan jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga akses masyarakat terhadap kepemilikan dan kualitas tempat tinggal.
"Masih jutaan keluarga Indonesia belum memiliki rumah sendiri dan jutaan lainnya tinggal di rumah yang belum layak huni. Hunian berimbang harus menjadi salah satu instrumen untuk menjawab persoalan tersebut," tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Sudjatmiko juga menyoroti sejumlah hambatan yang dihadapi pengembang dalam merealisasikan hunian berimbang, terutama persoalan harga dan ketersediaan tanah.
Di kawasan perkotaan yang telah berkembang, tingginya nilai tanah sering menjadi tantangan ketika pengembang harus menyediakan rumah sederhana dalam satu kawasan.
Meski demikian, persoalan tersebut perlu dijawab melalui inovasi bisnis dan kolaborasi, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban penyediaan hunian bagi MBR.
Baca juga : Rapat Komisi V DPR dengen Kemendes PDT
"Kita memahami ada tantangan harga tanah yang tinggi. Tetapi jangan semua beban itu kemudian dibebankan kepada harga tanah," jelasnya.
Dia juga mendorong pemerintah memberikan dukungan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), kemudahan pembiayaan, serta insentif fiskal sesuai ketentuan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat menekan biaya pembangunan sehingga rumah bagi MBR tetap terjangkau, tanpa mengabaikan kualitas bangunan dan kelayakan lingkungan.
Sudjatmiko menyebut sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pengembang. Di antaranya komitmen menyediakan rumah sederhana di tengah tingginya harga tanah, memastikan ketersediaan infrastruktur dasar, menjamin akses transportasi dan fasilitas publik, serta menghadirkan skema subsidi silang dari pengembangan kawasan komersial.
Pengembang juga perlu meningkatkan transparansi dalam merealisasikan kewajiban hunian berimbang.
Menurutnya, rumah bagi MBR tidak boleh hanya tersedia secara administratif atau dibangun di lokasi yang jauh dari pusat aktivitas masyarakat. Hunian harus memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, tempat kerja, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur lingkungan yang memadai.
"Kita tidak sedang menghambat dunia usaha. Justru kita ingin dunia usaha tumbuh, tetapi pertumbuhan itu juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah," ungkapnya.
Baca juga : Gebyar Rumah Subsidi Pesona Kahuripan Bidik Penjualan 2.800 Unit dalam Dua Bulan
Lebih lanjut, Sudjatmiko meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan data komprehensif kepada Komisi V DPR RI. Data tersebut terutama mencakup backlog perumahan, realisasi pembangunan berdasarkan kategori rumah, serta tingkat kepatuhan pengembang terhadap kewajiban hunian berimbang.
Menurutnya, data tersebut diperlukan agar DPR dapat melakukan pengawasan secara objektif sekaligus mengidentifikasi persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan kebijakan hunian berimbang.
Sudjatmiko menegaskan, penyelesaian persoalan perumahan nasional membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan masyarakat.
Pengembang tetap perlu memperoleh keuntungan yang wajar, tetapi pembangunan perumahan juga harus memberikan manfaat sosial yang lebih luas.
"Ada tanggung jawab sosial yang harus dijalankan. Kita ingin pembangunan perumahan menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan justru memperlebar kesenjangan," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya