Dark/Light Mode

Komisi XIII Garap Revisi UU HAM

Rekomendasi Komnas HAM Bakalan Punya Daya Paksa

Sabtu, 21 November 2026 07:05 WIB
Anggota Komisi XIII DPR Anwar Sadad. Foto: Dok. Gerindra
Anggota Komisi XIII DPR Anwar Sadad. Foto: Dok. Gerindra

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendorong penguatan regulasi dan mekanisme kelembagaan agar rekomendasi Komnas HAM punya daya ikat dan bisa ditindaklanjuti pihak yang dituju.

Anggota Komisi XIII DPR Anwar Sadad mengatakan, penguatan itu diharapkan membuat rekomendasi tidak sekadar jadi dokumen administratif tanpa tindak lanjut yang jelas.

Bukan tanpa alasan, Anwar mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima, dari 132 rekomendasi Komnas HAM yang disampaikan, baru 24 rekomendasi yang telah dilaksanakan. Sementara itu, tingkat tindak lanjut oleh Pemerintah daerah tercatat hanya sekitar lima persen. Sedangkan oleh kepolisian mencapai 56 persen.

Anwar menilai, rendahnya tindak lanjut rekomendasi itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan perlu dicarikan solusi lewat penguatan regulasi. Revisi UU HAM perlu menegaskan agar rekomendasi Komnas HAM punya kekuatan mengikat. “Apakah revisi itu juga akan mengatur secara jelas cara rekomendasi dijalankan dengan baik?” ujarnya.

Baca juga : Trump-Jinping-Putin Semeja di KTT APEC, Prabowo: Mereka Tentukan Arah Masa Depan Dunia

Dia menegaskan, Komisi XIII DPR siap mendukung penguatan itu. Baginya, revisi UU HAM perlu mengakomodasi mekanisme yang memberi daya paksa pada pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM lewat regulasi yang jelas. Komisi XIII berkomitmen mengeluarkan seluruh energi untuk mendorong agar pemenuhan HAM bisa terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, dia meminta Komnas Perempuan menjelaskan lebih terperinci 333 kebijakan yang dikategorikan diskriminatif terhadap perempuan. Perlu ada identifikasi yang jelas mengenai bentuk dan tingkat regulasi yang dimaksud, baik berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), peraturan kepala daerah, maupun bentuk peraturan lainnya.

Dia menilai, kejelasan identifikasi itu diperlukan agar langkah penyelesaian bisa disesuaikan dengan kewenangan masing-masing lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, upaya penanganan berbagai kebijakan diskriminatif bisa dilakukan secara tepat dan efektif berdasarkan bentuk regulasi serta substansi persoalannya masing-masing.

Dia menegaskan, identifikasi 333 kebijakan itu perlu disertai pemahaman atas persoalannya agar solusi benar-benar sesuai. “Perlu formula obatnya. Jangan kita ngomong soal sakitnya, tapi nggak tahu sakitnya apa. Kita konsen menyelesaikan kebijakan itu, tapi mesti tahu sakitnya supaya obatnya sesuai,” tegasnya.

Baca juga : Yang Unik di KTT APEC: Trump Tidur Saat Jinping Pidato, Ajudan Putin Bawa Koper Nuklir

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan, perubahan UU wajib jadi momentum memperkuat kapasitas dan independensi Komnas HAM dalam menjalankan mandatnya. Tantangan HAM kian bertambah, sehingga mandat dan daya dukung Komnas HAM mesti ditambah, bukan diperlemah. Penguatan Komnas HAM sejatinya adalah kepentingan korban.

Anis menyoroti tiga aspek dalam perubahan UU itu, yakni penguatan Komnas HAM, jaminan independensi sebagai prasyarat tugas efektif, dan penegasan posisi Komnas HAM dalam revisi. Penguatan itu bagian dari upaya memastikan pelindungan HAM berjalan efektif. “Dengan dukungan memadai, Komnas HAM diharapkan bisa bekerja independen,” terangnya.

Saat ini, Pemerintah lewat Kementerian HAM tengah melakukan harmonisasi draf revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Kementerian Hukum. Dalam proses itu, Komnas HAM memberi perhatian khusus pada masukan kritis sejumlah pihak. Terutama organisasi masyarakat sipil yang menyoroti materi dalam rancangan itu.

Sementara, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Rinto Subekti mengapresiasi kinerja Kementerian HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sepanjang 2026. Namun, capaian itu perlu diikuti peningkatan kualitas dan keberlanjutan program agar manfaatnya dirasakan masyarakat.

Baca juga : UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Dan Bandar Judol Bisa Dimiskinkan

Dia menjelaskan, pelaksanaan program HAM perlu disertai evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan kesinambungannya. Dengan begitu, keberhasilan kementerian dan lembaga mitra dalam menjalankan program tidak hanya diukur dari terpenuhinya target kegiatan. “Ukurannya juga tampak dari dampak nyata terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat,” ujarnya, Jumat (20/11/2026). PYB

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Sabtu, 21 November 2026 dengan judul "Komisi XIII Garap Revisi UU HAM Rekomendasi Komnas HAM Bakalan Punya Daya Paksa"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.