Bamsoet Dorong Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Purnawirawan-Veteran

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada para purnawirawan dan veteran serta keluarga yang ditinggalkan. Mengingat jasa dan perjuangan mereka dalam memperjuangkan, mempertahankan, sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia sangat besar. Mereka rela mengabdikan dirinya demi bangsa dan negara, dengan nyawa sebagai taruhannya.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang, menerangkan, perhatian Pemerintah terhadap para veteran diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 serta perubahan-perubahannya. 

“Secara garis besar, hak-hak veteran tersebut berupa tunjangan veteran (Tuvet) yang diberikan bervariasi sesuai dengan golongannya, dana kehormatan veteran (Dahor), dana bantuan kesehatan, tunjangan bagi janda, duda atau anak yatim veteran, serta santunan cacat, tunjangan cacat dan alat bantu untuk tubuh veteran," ujar Bamsoet, usai bertemu para purnawirawan TNI/Polri di Jakarta, Selasa (28/9/21).

Baca juga : Ketahanan Pangan Kita Bisa Terganggu

Para purnawirawan yang hadir antara lain Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Saiful Sulun, Ketua Perhimpunan Purnawirawan TNI Angkatan Udara (PPAU) Djoko Suyanto, Ketua Umum Perhimpunan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri, Ketua Perhimpunan Purnawirawan Polri Bambang Hendarso Danuri, Waketum PPAU Wresniwiro, dan para tokoh purnawirawan lainnya dari Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI-Polri (PEPABRI), termasuk Sekjen PPAU Rispandi dan Kadep Organisasi PEPABRI Akip Renatin.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2018, besaran tunjangan veteran dibagi dalam berbagai golongan. Misalnya, dana kehormatan sebesar Rp 938.000, janda, duda, atau yatim-piatu veteran pembela Rp 1.500.000, serta janda, duda, atau yatim-piatu veteran anumerta pejuang sebesar Rp 1.813.000

"Besarannya terbilang masih kecil dibandingkan dengan jasa dan perjuangan mereka. Tidak berlebihan kiranya jika dalam tahun mendatang, Pemerintah kembali menaikkan berbagai kebutuhan para veteran tersebut. Sehingga tidak ada lagi cerita para veteran harus sibuk bekerja serabutan di hari tuanya," jelas Bamsoet.

Baca juga : Liga 2 Boleh Digelar Di Luar Jawa, Pemerintah Kaji Kehadiran Penonton Di Stadion

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI, ada hak-hak tertentu yang dapat diterima veteran. Hak-hak tersebut diatur tersendiri oleh peraturan menteri di bidangnya masing-masing. 

Hak-hak tersebut antara lain, keringanan bayar PBB sesuai dengan kebijakan daerah, keringanan pembayaran biaya angkutan jasa transportasi milik negara, keringanan biaya pendidikan untuk anak veteran RI yang berusia di bawah 25 tahun, jaminan kesehatan, pemakaman di taman makam pahlawan bagi mereka yang mendapatkan bintang gerilya, bimbingan usaha kecil dan menengah, dan hak memperoleh perlindungan hukum.

"Idealnya, para veteran tidak hanya mendapatkan keringanan, misalnya dalam keringanan membayar PBB. Melainkan harus diberikan gratis. Sehingga uang yang diberikan oleh negara, bisa mereka gunakan untuk menikmati hari tua, tanpa perlu memikirkan membayar berbagai kebutuhan yang sifatnya pajak terhadap negara," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.